maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin

Pemprov Kalimantan Timur

Jurus Cepat, Tepat, Delegasi, Digitalisasi

Apresiasi ini menjadi bukti bahwa penjabat kepala daerah mampu menggerakkan roda pemerintahan

arsip tempo : 172653770467.

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik (kanan) menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di The Tibrata Hotel and Convention, Darmawangsa, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Dok. Tempo. tempo : 172653770467.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik meraih penghargaan Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 untuk kategori Pelayanan Publik Bagi Daerah Dengan Fiskal Tinggi. Sejak dilantik pada 2 Oktober 2023, Akmal terus berupaya agar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan pelayanan publik yang optimal.

“Prinsip pelayanan publik yang karni terapkan di Kalimantan Timur adalah pendekatan yang cepat dan tepat, sehingga ada kepastian waktu,” kata Akmal seusai menerima penghargaan di The Tribrata Hotel and Convention. Darmawangsa Jakarta, pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Pelayanan publik yang cepat dan tepat itu, menurut dia, harus berpedoman pada standard prosedur operasional (SOP) yang jelas untuk setiap jenis pelayanannya. Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki 9.959 SOP untuk 39 perangkat daerah.

Demi mencapai pelayanan yang cepat dan tepat, Akmal menjelaskan, ada pula upaya mengedepankan pendekatan digital dalam pelayanan publik. “Jadi, tidak harus bertemu muka antara pemberi layanan dengan penerima layanan,” ucapnya. Sejumlah pelayanan publik berbasis daring yang tersedia di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain Sida Bebagi atau Sistem Informasi Data Penyandang Disabilitas Berbasis Geospasial.

Pelayanan ini adalah terobosan yang dibuat oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Ada pula Jaga Sparkling, singkatan dari Sistem Pelayanan Elektronik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk kebutuhan informasi pajak kendaraan bermotor, masyarakat Kalimantan Timur dapat mengakses Simpator atau Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pelayanan ini merupakan sarana keterbukaan informasi publik dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur.

Bagi para petani, tersedia layanan Si Pesan Antar atau Sistem Informasi, Pelaporan dan Surat Keputusan Pengadaan dan/atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Online yang merupakan terobosan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Jurus berikutnya yang diterapkan Akmal agar pelayanan publik selalu andal adalah memutus mata rantai birokrasi yang terlalu panjang.

Caranya, dengan mendelegasikan tugas-tugas para pimpinan pucuk ke level di bawahnya. “Pelayanan publik tidak harus ditangani semua oleh pimpinan pucuk, seperti penjahat gubernur, tetapi mendelegasikan kewenangan- kewenangan itu kepada pejabat-pejabat di setiap instansi,” ungkap Akmal.

“Dengan begitu, kecepatan dalam pemberian pelayaran akan lebih tinggi.” Strategi dalam menghadirkan pelayanan publik yang terbaik tentu tak lepas dari hambatan. Akmal menjelaskan salah satu tantangan di Kalimantan Timur adalah luas wilayah yang mencapai 15 juta hektare.

“Masih banyak masyarakat yang tinggal di remote area atau daerah terpencil,” sebut Akmal. Ditambah lagi, belum semua wilayah mampu menjangkau sinyal internet alias blank spot, sehingga belum bisa menikmati layanan digital. Kendati belum sempurna, Akmal Malik menambahkan, apresiasi ini menjadi bukti kinerja tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berusaha maksimal dalam memberikan pelayaran publik yang terbaik bagi masyarakat.

“Penghargaan ini mampu melecut kami semua untuk bisa bekerja lebih bagus lagi,” harapnya. Pelayanan publik menurut Akmal, memiliki efek domino yang luar biasa. Pelayanan publik yang mumpuni akan mampu mendorong roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin menunjukkan bagaimana seharusnya pelayaran publik itu dilakukan,” ujarnya.

“Artinya, apresiasi ini menjadi bukti bahwa penjabat kepala daerah mampu menggerakkan roda pemerintahan dalam masa transisi ini.”

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 15 September 2024

  • 8 September 2024

  • 1 September 2024

  • 25 Agustus 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan