Makan Siang Gratis yang Realistis
Sasaran program makan siang gratis perlu ditimbang dengan menyeleksi beberapa provinsi yang prevalensi gizi buruknya tinggi.
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto rupanya serius mewujudkan janji politiknya membuat program makan siang gratis, yang kini bernama makan bergizi gratis, bagi anak sekolah. Dapur percontohan telah dibangun dan dioperasikan di kawasan Sukabumi dan Hambalang, Bogor, Jawa Barat; serta Tangerang, Banten. Dari sisi politis, program ini positif, menunjukkan bahwa janji saat pemilihan umum kepada rakyat harus diwujudkan, tidak hanya omon-omon belaka.
Pemberian makan bergizi gratis bagi semua anak sekolah setiap hari kerja dan di seluruh Nusantara adalah program yang bagus. Namun hal ini harus dipertimbangkan karena anggarannya tidak kecil. Jangan sampai program ini mengurangi anggaran yang dibutuhkan untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur, subsidi bagi petani-nelayan, kesehatan masyarakat, dan lain-lain.
Maka perlu ditimbang sasarannya, yakni mereka yang paling membutuhkan, seperti provinsi yang prevalensi stunting-nya tertinggi. Di antaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Bisa juga klasifikasinya didasari kabupaten/kota yang prevalensi gizi buruknya paling tinggi. Bahkan di negara lain program ini didasari tingkat ekonomi orang tua yang berada di bawah garis kemiskinan.
Selain alternatif sasaran, bisa juga pilihan waktu diterapkan. Program tidak dijalankan sepenuhnya lima hari seminggu, tapi dua atau tiga kali seminggu. Meskipun demikian, penerima tetap memperoleh bantuan makan bergizi gratis. Edukasi terhadap masyarakat mengenai perlunya makanan bergizi pun dapat ditingkatkan.
Dr Soen’an Hadi Poernomo
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Hak Jawab Haji Isam
KAMI, Junaidi Tirtanata, SH, LLM, selaku kuasa hukum Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam menyampaikan hak jawab atas pemberitaan Tempo edisi 2-8 September 2024 di rubrik Ekonomi dan Bisnis yang berjudul “Jalur Koalisi di Pejompongan”.
Dalam pemberitaan tersebut tertulis, “Bobby, menurut narasumber itu, juga mendapat dukungan dari luar Golkar, antara lain kalangan pengusaha besar. Salah satunya Andi Syamsuddin Arsyad yang dikenal sebagai Haji Isam, pemilik Jhonlin Group. Menurut seorang politikus, pada Jumat, 23 Agustus 2024, Bobby dibawa Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menemui Isam di rumahnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kepada Isam, Sarmuji memperkenalkan Bobby sebagai calon anggota BPK.”
Pemberitaan tersebut berupaya menggiring opini publik dan menuduh klien kami turut terlibat dalam dukung-mendukung pencalonan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Redaksi Tempo tidak meminta konfirmasi dan klarifikasi langsung dari klien kami atas kebenaran tuduhan yang mereka lontarkan ke publik. Dengan demikian, pemberitaan tersebut menjadi sangat tendensius, tidak profesional, dan tidak berimbang.
Perlu kami tegaskan bahwa klien kami sama sekali tidak terlibat dan tidak punya kepentingan mendukung siapa pun sebagai calon anggota BPK. Selain itu, klien kami adalah pengusaha nasional yang sama sekali tidak punya kewenangan mengatur pencalonan anggota BPK. Karena itu, kami meminta redaksi majalah Tempo meluruskan pemberitaan dan memuat hak jawab atas keberatan yang kami ajukan.
Junaidi Tirtanata, SH, LLM
Pengacara Haji Isam
Terima kasih atas tanggapan Anda. Kami sudah menuliskan tanggapan dari sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Rifqinizamy Karsayuda, yang menyatakan setiap hari bersama Haji Isam.
Anggaran Makan Siang Gratis
TERLEPAS dari berbagai kontroversi yang muncul, program makan siang atau makan bergizi gratis sepatutnya kita dukung. Kita harus menghargai niat baik pemerintahan Prabowo Subianto nanti. Ihwal permasalahan anggaran, biarkan pemerintah yang bekerja memastikan tersedianya anggaran yang diperlukan. Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Penetapan angka Rp 15 ribu per porsi makanan sebaiknya tidak dijadikan patokan. Sebab, bisa saja di suatu daerah diperlukan Rp 20 ribu per porsi makanan, sementara di daerah lain mungkin Rp 10 ribu sudah cukup. Namun angka Rp 15 ribu tetap bisa menjadi patokan untuk penyediaan anggaran secara keseluruhan. Artinya, ada subsidi silang antardaerah.
Penyediaan makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Sebaiknya program dimulai dari daerah pinggiran serta perdesaan terpencil dengan tingkat ekonomi dan kesejahteraan yang masih tertinggal. Sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah mendapat kesempatan lebih dulu. Hal ini mengingat sebagian besar siswa yang belajar di sekolah-sekolah tersebut datang dari kalangan prasejahtera.
Perusahaan jasa boga yang akan melayani makan bergizi gratis harus dibatasi daerah operasinya. Yang digandeng hanya yang berasal dari kabupaten/kota tempat sekolah yang bersangkutan. Pengawasan kualitas makanan juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah benar-benar bergizi dan sesuai dengan standar kesehatan.
Samesto Nitisastro
Depok, Jawa Barat