Tak Ada Orang Miskin Lombok Utara

Ribuan pelancong diperkirakan memasuki Kabupaten Lombok Utara setiap hari. Tujuan utama mereka adalah Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan yang popularitasnya menyamai Bali.

Gili Trawangan dan Gili Air masuk gugusan kepulauan di sisi barat Lombok Utara. Luasnya hanya sekitar lima persen dari luas total kabupaten yang mencapai 809,53 kilometer persegi. Mayoritas wilayah berada di daratan dengan kontur alam beragam, hingga ke dataran tinggi di Taman Nasional Gunung Rinjani.

Selain sektor pariwisata, di Lombok Utara juga terdapat perkebunan cokelat, vanila, kopi, serta persawahan. Artinya, kehidupan gemerlap di kawasan pariwisata belum tentu dialami mayoritas masyarakat lainnya. Bupati Djohan Sjamsu bahkan menyebut angka kemiskinan di awal pemekaran, pada 2010, mencapai 43,12 persen.

Saat memerintah pada 2010 hingga 2015, pengentasan kemiskinan menjadi misi utamanya. Upaya ini dilanjutkan begitu Djohan terpilih lagi untuk periode 2021-2026 . “Sekarang sudah turun ke angka 23,96 persen. Jadi, itulah tantangan awal kita. Masalah lainnya, stunting, dulu posisinya nomor satu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kini sudah turun ke nomor tiga,” ucapnya. Menurut data Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, sebanyak 1.045 kepala keluarga mengalami kemiskinan ekstrem. Ada yang tidak memilki rumah atau lahan pribadi, ada yang memiliki rumah namun tak layak huni, tidak teraliri listrik

PLN, belum memiliki septictank, dan tidak memiliki akses air bersih. Sebanyak 495 kepala keluarga (KK) berusia 60 tahun ke atas, dan 550 (KK) di usia produktif. Karena itu, Djohan bersama wakilnya, Danny Karter Febrianto Ridawan, mengupayakan sejumlah langkah  untuk  menurunkan angka kemiskinan. Antara lain meningkatkan cakupan kesehatan universal serta memanfaatkan bantuan langsung tunai dari Dana Desa.

Pemkab Lombok Utara juga berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi keluarga miskin ekstrem. Mulai dari pemasangan listrik PLN, penyediaan air bersih dan sanitasi, membangun rumah yang layak huni, hingga bantuan sembako. Di sisi lain, Pemkab Lombok Utara gencar membangun infrastruktur jalan hingga pelosok. “Karena kalau jalan sudah bagus maka ekonomi bisa meningkat,” kata Djohan. Keberadaan jalan akhirnya mengundang semakin banyak investor membangun hotel atau penginapan di tempat-tempat wisata. “Hotel telah berdiri kan memberi lapangan kerja untuk anak muda, tentu kondisi ekonomi kita meningkat,” ujarnya.

Pembangunan jalan juga memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan. “Dulu saat saya kecil, jalan dari Pusuk ke Senggigi belum ada. Kalau terjadi bencana seperti banjir maka jalan terputus, sulit cari makan. Sekarang enak, kita bisa mengeluarkan produk beras dari Lombok Utara ke daerah lain,” kata Djohan.

Upaya lain untuk menurunkan kemiskinan ditempuh Djohan melalui jalur pendidikan. Sekarang terdapat 195 bangunan sekolah dasar, 93 sekolah menengah pertama, 28 sekolah menengah atas dan dan Pendidikan Vokasi. Semua tersebar di lima kecamatan.

Menurut dia, pendidikan bersisian dengan sektor kesehatan dalam mengentaskan kemiskinan. “Pendidikan dulu juga tertinggal. Tidak ada dokter, susah cari di Lombok Utara. Di awal jadi bupati, saya keliling beri penyuluhan supaya anak-anak muda kuliah kedokteran,” tutur pria kelahiran 1950 ini.

Meniadakan masyarakat miskin dengan meningkatkan perekonomian mereka, menurut Djohan, merupakan syarat merasakan kemerdekaan. “Merdeka versi saya itu seluruh kepentingan dan kebutuhan kita terpenuhi. Daerah juga aman. Kalau ekonomi masih carut marut berarti belum merdeka,” katanya.

Orang yang tidak lagi berpikir isi perut, ia melanjutkan, tidak mudah tersulut emosinya. Alhasil, kedamaian dan kerukunan lebih mudah dicapai. Lombok Utara terdiri dari masyarakat yang heterogen, ada yang beragama Islam, Hindu, dan Budha.

“Jadi harus terpenuhi semua kebutuhan pokok. Demikian juga, fasilitas Pendidikan terpenuhi dengan baik, semuga golongan masarakat menikmati. Dengan begitu, mudah-mudahan kita bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujar Djohan. Di ujung kepemimpinannya, ia berharap penerus kursi bupati tetap meneruskan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang telah disusun. Semua upaya yang telah dilakukan Djohan tetap menjadi benang merah dalam RPJP tersebut.

“Itu akan menjadi pedoman untuk pejabat yang akan datang. Kita ingin pejabat yang punya pengalaman politik yang bagus dan birokrasi bagus. Mudah-mudahan antara politik dan birokrasi bisa jalan sehingga mempermudah pembangunan ke depan,” ujar dia.

Bantuan untuk warga miskin di Lombok Utara