Pengakuan Paulus Waterpauw

Terhitung sejak 22 Mei 2022 hingga 17 Agustus 2024, Paulus Waterpauw belum mencapai 1.000 hari menjadi penjabat Gubernur Papua Barat. Namun, kiprahnya membangun provinsi tersebut telah mendapat berbagai pengakuan.

Dari pemerintah pusat, ia meraih penghargaan terkait pengendalian inflasi pada awal 2022. Di tahun yang sama, juga mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM 2022 tentang kebijakan perlindungan kekayaan intelektual (HAKI).

Setahun kemudian, BPJS Ketenagakerjaan menganugerahinya Paritrana Award. Sedangkan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Paulus memperoleh penghargaan terkait penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

“Dari luar negeri, saya meraih penghargaan Global Gold Blue Park dari Marine Conservation Institute bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat,” ujar Paulus.

Penghargaan Global Gold Blue tersebut diserahkan melalui Kementerian Kelautan Perikanan pada 11 Oktober 2022, sehari sebelum ulang tahun ke-23 Papua Barat. Sebab itu, Paulus merasa apresiasi yang diterimanya menjadi kado yang indah. 

“Semoga apa yang sudah kami terima ini tetap terjaga, untuk kemaslahatan umat manusia yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang,” ujarnya melalui sambutan tertulis.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memberikan hadiah kepada pemerintah pusat berupa buku “Papua Barat Menuju Pembangunan Berkelanjutan”. Buku ini merupakan ringkasan dari program pembangunan yang dikerjakan pemerintah daerah, masyarakat dan mitra pembangunan selama lima tahun, 2017-2022. 

Pada akhir Juli 2024, giliran Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mendapuknya sebagai satu dari 13 tokoh dan kepala daerah yang dinilai peduli terhadap kemajuan pemuda di Indonesia. 

"Yang paling berkesan ketika ‘Kaka Jenderal’ menjabat penjabat  Gubernur Papua Barat, mencanangkan giat kebun lahan percontohan bagi masyarakat di Susweni, Manokwari, yang digarap bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah di Papua Barat, KNPI, serta karang taruna," tutur Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama.

Bahkan, ia menilai kepedulian Paulus kepada anak muda sudah terlihat lama, sejak aktif di kepolisian. Paulus, putra asli Fakfak ini lulus dari Akademi Kepolisan pada 1987 dan terus mengabdi lebih dari 30 tahun.

Karier Paulus di Kepolisian Republik Indonesia atau Polri menjadi kebanggaan warga Papua. Ia empat kali menjabat Kapolda, yakni Kapolda Papua dua kali, Kapolda Papua Barat dan Kapolda Sumatera Utara. Puncak karier pengabdiannya menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal. 

Pelantikan Paulus menjadi Komjen pada 2021 itu menjadi catatan sejarah untuk masyarakat Papua. Pasalnya, pertama kali di negeri ini, seorang anak asli Papua mencapai jabatan tertinggi di Polri.

Ketua Milenial Papua, Julio Faut, mengakui sosok Paulus sejak di kepolisian hingga di kursi bupati memang peduli dengan anak muda. “Saya pikir beliau adalah orang yang rendah hati, mau berbagi ke siapa saja, mau mendengar keluhan. Beliau sangat cocok jadi pemimpin Papua. Apalagi beliau bukan orang yang arogan,” ujarnya. 

Sejahtera Kunci Keamanan Papua

Masyarakat yang nyaman dan sejahtera akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mempermudah upaya mencapai target Indonesia Emas 2045. 

Paulus Waterpauw punya banyak pengalaman menangani keamanan. Lebih dari tiga puluh tahun menjadi polisi dengan capaian tertingginya sebagai komisaris jenderal, sebelum akhirnya pensiun. 

Sekarang hasil makan asam garam itu ia limpahkan untuk membangun daerah yang ia pimpin. Sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat sejak 2022, Paulus menyadari sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Ia harus menciptakan Papua yang aman agar masyarakat Indonesia di pulau-pulau lain tidak memandang sebelah mata. 

Menciptakan keamanan, menurut pria kelahiran Fakfak ini, bukan dengan tindakan represif. Melainkan melalui peningkatan kesejahteraan. “Persoalan pelayanan dasar bagi masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, masalah kemiskinan, infrastruktur jalan ke dusun, dan lainnya. Nah, itu yang harus ditangani total,” ujarnya dalam program Teras Negeri beberapa waktu lalu.

Paulus menilai, ketika orang lapar atau tidak memperoleh fasilitas yang sudah sewajarnya disediakan pemerintah, akan mudah tersulut. Imbasnya, sebuah masalah bisa melebar atau melahirkan kerusuhan seperti yang pernah terjadi beberapa kali di Papua. 

Komjen Pol ( Purn) Paulus Waterpauw, disambut secara adat oleh warga saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Manokwari Selatan.

Di sisi lain, ketika masyarakat menikmati kenyamanan dan kesejahteraan akan dengan mudah mendatangkan pertumbuhan ekonomi. “Sehingga menurut saya, sumber daya manusia yang harus kita tangani dulu dengan baik,” ucap Paulus.

Guna mencetak sumber daya manusia yang sejahtera, Paulus menyiapkan sembilan program prioritas. Pertama, membenahi instrumentasi penyelenggaraan negara. Kemudian membangun manusia Papua seutuhnya. Ketiga, menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial yang baik dan terjangkau.

Keempat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government). Selanjutnya, berupaya melakukan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Keenam, membangun ketahanan pangan dan ekosistem perekonomian masyarakat. 

Ketujuh, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi sumber daya alam, pariwisata, dan penataan lingkungan hidup. Kedelapan, membangun kesadaran politik, kepastian hukum, hak asasi manusia dan keamanan yang terjamin. Terakhir, membangun kehidupan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, serta pelestarian budaya masyarakat adat dan menjaga harmoni dan persaudaraan.

Paulus memastikan program-program tersebut juga sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Sebagaimana diketahui, visi tersebut berarti menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur di usia 100 tahun negara ini. Indonesia juga harus menjadi lima besar ekonomi terbesar di dunia.

“Visi misi saya untuk Indonesia emas 2045 tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam pembangunan. Saya juga berupaya menghadirkan pemerintah daerah yang melayani semua rakyat sampai ke pelosok,” tutur lulusan Akademi Kepolisian 1987 ini.

Visi tersebut ia tuangkan dalam tujuh misi, yaitu membangun pendidikan yang bermutu bagi setiap penduduk usia sekolah. Dua, mengembangkan pelayanan kesehatan yang menjangkau setiap komunitas. Tiga, mengembangkan perekonomian rakyat yang berkeadilan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Empat, memperkukuh ketahanan sosial, keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Lima, melindungi kekayaan dan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam.

Enam, membangun infrastruktur yang menghubungkan setiap komunitas dengan pusat-pusat perekonomian. Tujuh, memelihara lingkungan hidup dan ikut serta memitigasi perubahan iklim global, serta menjadikan Papua Barat bangkit dalam bidang sosial budaya, olahraga, dan kesenian.

Provinsi Papua Barat berada di wilayah ‘kepala burung’ Pulau Papua. Atau Paulus menyebutnya sebagai beranda Papua. Semua visi dan misi yang ia siapkan, diupayakan sekuat tenaga agar terimplementasi dengan tepat. 

Paulus melihat Provinsi Papua Barat sebagai beranda dan Rumah Besar Papua. “Pemerintahan hadir melayani rakyat, melaksanakan pembangunan manusia seutuhnya, merawat kebhinekaan yang rakyatnya hidup aman, tentram, dan sejahtera,” tutur Paulus.

Ia menjabarkan, konsep Rumah Besar Papua mencakup proses pengambilan keputusan, tindakan pemerintah, serta cara pengelolaan sumber daya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang efisien, transparan, parisipatif, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Paulus berharap konsep tersebut menjadi kata kunci kepemimpinan berikutnya.“Tentunya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataaan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata dia.

Konsep Rumah Besar Papua setidaknya mulai terwujud melalui sejumlah pencapaian selama dua tahun ia memimpin. Indeks pembangunan manusia atau IPM Papua Barat mengalami peningkatan dari 62,99 pada 2017 menjadi 65,89 pada 2022 dengan rata-rata peningkatan per tahun 0,84 persen.

Jumlah penduduk miskin di Papua Barat juga mengalami penurunan sebanyak 7.038 jiwa. Dari 221.136 jiwa pada Februari 2022 menjadi 214.098 jiwa pada Februari 2023. 

Sedangkan di sektor kesehatan, menurut data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM) Dinas Kesehatan, ada 544 dari 2.659 balita stunting telah sembuh dengan tingkat keberhasilan 20,46 persen. Adapun, angka prevalensi stunting Papua Barat pada September 2023 turun menjadi 15,53 persen.

Di sektor pelayanan publik, Paulus merumuskan 21 peraturan daerah khusus (perdasus) dan peraturan daerah provinsi (perdasi) sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 Tahun 2021. Perumusan produk hukum daerah tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Penyelesaian perdasus dan perdasi ini menjadi catatan penting dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintah pusat memberi waktu satu tahun, 19 Juli 2021 hingga 19 Juli 2022. Sedangkan Paulus baru dilantik pada Mei 2022. Ia pun langsung konsolidasi ke semua pihak terkait dan membentuk tim percepatan regulasi Papua.

Tim yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait, kepolisan yang diwakilkan oleh irwasda, kejaksaan, serta kemenkumham, langsung dikarantina di Hotel Aston Manokwari. “Dan akhirnya kita mampu menyelesaikan rancangan perdasi dan rancangan perdasus dalam waktu dua bulan. Ini capaian membanggakan,” ucap Paulus.

Sedangkan di bidang infrastruktur, terdapat sembilan proyek yang sedang diselesaikan, yaitu perpanjangan landasan pacu Bandara Rendani Manokwari, pembangunan jalan lingkar luar Manokwari, dan pembangunan pasar sentral modern Sanggeng.

“Kami juga melakukan revitalisasi ruang terbuka publik di Lapangan Borarsi Manokwari, perbaikan gelanggang olahraga dan Lapangan Sanggeng, serta pengaktifan balai latihan kerja,” pungkas Paulus.