Hukum 4/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Hukuman nihil untuk sanusi

Mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan yang menghukum bekas menteri perindustrian h.m. sanusi 20 tahun penjara. ma menihilkan hukuman putusan itu.

i
LAMA tak terdengar, tiba-tiba nama Ir. H.M. Sanusi kembali terdengar. Sejak pekan lalu, bekas menteri perindustrian yang tokoh Petisi 50 itu kembali menjadi bahan perbincangan. Ini gara-gara Mahkamah Agung (MA) dalam sidangnya 18 Maret lalu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan yang dibatalkan itu adalah putusan yang menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 4 September 1986: menghukum kakek berusia 65 tahun itu 20 tahun penjara. Alasan pembatalan majelis hakim agung yang diketuai H. Adi Andojo Soetjipto, ''Pengadilan telah salah menerapkan hukum.'' Adi kemudian mengutip Pasal 71 (1) KUHP: ''Jika seseorang, sesudah dijatuhi hukuman, disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dihukum itu, maka hukuman yang dahulu itu turut diperhitungkan seperti kalau perkara-perkara itu diadili serentak.'' Sebelum perkaranya diputus 4 September 1986 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa telah dijatuhi hukuman 19 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mei 1985. Di sini Sanusi dinyatakan terbukti terlibat pengeboman gedung BCA di Jalan Gajah Mada, Glodok, Jakarta. MA berpendapat, jumlah hukuman di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang 19 tahun itu mendekati hukuman penjara maksimal (20 tahun) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Didasari pertimbangan ini, MA berkesimpulan, kendati terbukti bersalah melakukan subversi, terdakwa tak bisa dijatuhi hukuman. Karenanya, MA menghukum terdakwa dengan hukuman pidana ''nihil''. Dengan putusan ini, Sanusi hanya akan menjalani hukuman 19 tahun penjara. Ahli hukum pidana Fakultas Hukum UI Dr. Loebby Loqman mengemukakan, pembatalan putusan itu tak berarti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru menerapkan hukum. Kasus tersebut tak termasuk ne bis in idem karena rumusan kejahatannya berbeda. Putusan MA, katanya, tidak menghilangkan sifat pidana perbuatan Sanusi. ''Yang dibatalkan hukuman penjaranya saja. Terdakwa tetap dianggap bersalah, cuma hukumannya jadi nol.'' Sanusi, pada 1986, oleh Jaksa Bagio Supardi diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan melakukan tindak pidana subversi. Ia bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah dengan cara mengadakan rapat-rapat gelap dengan kawan-kawannya sejak November 1981 hingga Maret 1983. Rangkaian rencana makar itu antara lain dicetuskan di sebuah rumah di Jalan Palmerah Barat, Desember 1981. Menurut Jaksa, terdakwa membicarakan rencana kelompok Petisi 50 menggulingkan Presiden Soeharto sebelum ayam berkokok tahun 1983. Dan pemerintah akan diganti dengan koalisi Nasabri (Nasionalis, Agama, dan ABRI). ABRI dikembalikan ke markas dan dwifungsi akan ditinjau kembali. Pertemuan dilanjutkan Juli 1982 di sebuah rumah di Jalan Patiunus, Jakarta. Di sini terdakwa, menurut Jaksa, telah memberi petunjuk kepada Nuriman mengenai rencana pembunuhan Presiden RI dengan menggunakan bahan peledak. Pelaksanaannya direncanakan pada saat Presiden melewati Jalan Cut Mutiah. Caranya, bahan peledak diletakkan di tengah-tengah rel kereta api. Untuk realisasi rencana tersebut, terdakwa memberikan uang Rp 4,4 juta kepada Nuriman untuk membeli bahan peledak. Sanusi juga merencanakan pembunuhan Presiden saat peresmian pemugaran Candi Borobudur pada 23 Februari 1983. Usaha pembunuhan ini, masih menurut Jaksa, gagal karena adanya penjagaan yang ketat. Sanusi lalu memerintahkan agar sasaran peledakan dialihkan ke Gedung DPR yang pada Maret itu dipakai bersidang. Selain itu, Sanusi juga didakwa hendak mendirikan Negara Islam Indonesia, dengan mencontoh Revolusi Iran, dan mengkaji kembali Piagam Jakarta. Rangkaian perbuatan terdakwa, menurut Jaksa, melanggar Pasal 1 jo Pasal 13 UU Subversi. Karena itu, Jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup. Dalam memori kasasinya, Sanusi membantah semua tuduhan. ''Saya merasa dizalimi, dikambinghitamkan dalam percaturan politik,'' tulisnya. Ia menuduh para saksi telah memberikan kesaksian palsu untuk menyudutkannya. Yang dituduh antara lain Ir. Sahirul Alim, dosen UGM, yang beberapa waktu lalu sempat ditahan. Tuduhan hendak membunuh Presiden dianggap tidak masuk akal oleh pengacara Sanusi, H.M. Dault. Dault mengemukakan, Sanusi adalah pengurus Muhammadiyah, sedangkan Pak Harto anggota keluarga Muhammadiyah. ''Sejahat-jahatnya harimau, ia tidak akan memakan anaknya,'' kata Dault kepada Robby Darmawan dari TEMPO. Tindakan MA menganulir putusan peradilan bawahannya dipuji Dault. Sanusi pun menerima dengan gembira putusan itu, Sabtu dua pekan lalu, di LP Cipinang. ''Pak Sanusi menerima apa adanya, tak mempersoalkannya. Ini kan perkara politik,'' ujar Dault. Lambatnya putusan itu dikeluarkan memang memancing berbagai dugaan. Namun, seorang hakim agung yang tak mau disebut namanya membantah ada latar belakang politik di balik putusan yang lambat itu. ''Yang menyusun prioritas Sekretariat Jenderal MA,'' katanya. ''Hakim tidak tahu-menahu mana yang harus dikerjakan dahulu.'' Sementara itu, anggota majelis hakim agung yang memutus perkara Sanusi itu tak ada yang mau berkomentar. Aries Margono dan Nunik Iswardhani

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836519663



Hukum 4/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.