Hukum 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Siap Perang untuk Newmont

Gagal di jalur lobi, keinginan pemerintah membeli saham Newmont masuk ke Mahkamah Konstitusi. Presiden pun berhadapan dengan DPR dan BPK.

i

Dalam sidang pada petang itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. tak perlu cerewet lagi mengingatkan saksi ahli perihal waktu. Soalnya, berbeda dengan sidang sebelumnya, dalam sidang ketujuh sengketa kewenangan lembaga negara itu, saksi pada umumnya patuh terhadap jatah waktu sepuluh menit untuk menguraikan pendapat.

Meskipun begitu, agenda sidang pada Kamis 24 April lalu tetap meleset dari jadwal. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang sudah bersiap menyampaikan pernyataan akhir, harus mengurungkan niatnya. Sebab, Mahkamah Konstitusi masih menjadwalkan satu sidang tambahan untuk mendengarkan saksi yang telanjur diajukan para pihak. "Nanti saja, Yang Mulia, di akhir sidang berikutnya," kata Mualimin Abadi, kuasa hukum pemerintah, ketika Mahfud mempersilakan Agus berbicara.

Agus Martowardojo mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sengketa yang dipicu rencana pemerintah membeli tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara. Yudhoyono juga telah memberi kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi.


Bagi pemerintah, sidang di Mahkamah Konstitusi yang berkepanjangan menjadi masalah tersendiri. Soalnya, pihak Newmont hanya memberi waktu hingga 6 Mei 2012. Bila tenggat itu terlampaui, Newmont bisa menjual tujuh persen sahamnya ke pihak lain, meski mereka masih pengusaha lokal atau perusahaan asing yang dikontrol investor lokal.

161835697878

Beruntung, Nusa Tenggara Partnership BV, pemilik tujuh persen saham Newmont, mafhum dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Pada 2 Mei lalu untuk kedua kalinya mereka mengamendemen perjanjian jual-beli saham. Mereka memberi waktu tambahan bagi pemerintah hingga 6 Agustus 2012. Untuk sementara, Agus dan Amir pun lolos dari lubang jarum.

l l l

Kisruh rencana pembelian saham Newmont bermula pada Maret 2010. Waktu itu PT Newmont Nusa Tenggara menawarkan saham kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang ditawarkan adalah sisa dari total 51 persen saham yang harus dilepas Newmont untuk investor lokal.

Saat ini 20 persen saham Newmont dikuasai PT Pukuafu Indah milik politikus senior Jusuf Merukh, yang meninggal pada 22 Juni 2011. Sebanyak 24 persen saham dikuasai PT Multi Daerah Bersaing. Perusahaan terakhir merupakan patungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa dengan PT Multicapital, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk dari Grup Bakrie.

Berbeda dengan pelepasan (divestasi) saham sebelumnya, dalam divestasi saham tujuh persen itu pemerintah pusat langsung berminat membeli. Kementerian Keuangan pun menunjuk Pusat Investasi Pemerintah untuk membeli saham seharga Rp 2,1 triliun itu. Pada 6 Mei 2011, Pusat Investasi telah meneken perjanjian jual-beli saham dengan Nusa Tenggara Partnership BV. Tapi itu baru kesepakatan di atas kertas. Transaksi penyerahan uang dan saham hingga kini belum terjadi.

Tiga hari setelah perjanjian diteken, Agus Martowardojo mengirim surat kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Isinya bukan permohonan persetujuan, tapi pemberitahuan saja. Surat yang sama ditembuskan ke Komisi Energi dan Komisi Keuangan DPR.

Surat pemberitahuan itu rupanya membuat berang para politikus Senayan, terutama yang berasal dari Partai Golkar. Menurut mereka, Menteri Keuangan harus meminta persetujuan DPR, sebelum memutuskan membeli saham Newmont. Sebulan kemudian, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan turun tangan.

BPK mengirimkan laporan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan DPR pada Oktober 2011. Dalam laporan itu, BPK menyimpulkan pembelian tujuh persen saham Newmont termasuk investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal. Hal itu harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR.

Kesimpulan akhir BPK itu berubah total dari rekomendasi awal tim audit mereka. Menurut sumber Tempo, tim audit BPK awalnya menyebutkan pembelian saham Newmont sesuai dengan prosedur. Kesimpulan itu jungkir-balik ketika dibawa ke sidang pleno anggota BPK.

Begitu laporan BPK keluar, Menteri Keuangan langsung menyampaikan sanggahan. Pembelian tujuh persen saham Newmont bukan penyertaan modal pemerintah, tapi investasi jangka panjang nonpermanen. Pelaksanaannya merupakan wewenang Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Jadi, itu tidak perlu mendapat persetujuan DPR.

Kejutan terjadi pada 27 Desember 2011. Presiden Yudhoyono meminta Agus Martowardojo dan Amir Syamsudin membawa kasus saham Newmont ke Mahkamah Konstitusi. Sumber Tempo di Istana Kepresidenan mengatakan langkah Presiden mengagetkan sebagian pembantu dan penasihatnya. Soalnya, mereka pernah memberi masukan bahwa ribut-ribut divestasi Newmont sangat kental aroma politik. Karena itu, ketimbang membawa kasus tersebut ke jalur hukum, mereka menyarankan Presiden menempuh jalur politik, yakni meminta dukungan partai koalisi. "Dengan membawanya ke jalur hukum, Presiden sepertinya siap perang," kata sumber itu.

Lobi politik sebenarnya bukan tak pernah dicoba. Pada awal Juni 2011, Agus berusaha meyakinkan pentolan sekretariat gabungan partai koalisi. Tapi para petinggi partai penyokong pemerintahan Yudhoyono itu menyambut dingin penjelasan Agus.

Di Mahkamah Konstitusi perang argumen pun terjadi. Dalam dokumen permohonan yang dibacakan Agus Martowardojo dalam sidang pada 14 Maret lalu, Presiden menyatakan langkah DPR dan BPK telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, serta merugikan kewenangan konstitusional Presiden. Karena itu, Presiden meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pembelian tujuh persen saham Newmont merupakan kewenangan konstitusional Presiden dan tidak memerlukan persetujuan DPR.

Tentu saja, DPR dan BPK menolak tuduhan Presiden. "DPR tidak pernah mengambil, mengurangi, menghalangi, atau merugikan kewenangan Presiden," kata Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Golkar, saat membacakan tanggapan atas permohonan Presiden.

Sejauh ini, para pihak sudah mengajukan dua puluhan ahli untuk bersaksi. Sebagian besar profesor hukum tata negara, hukum bisnis, dan ekonom terkemuka. Mereka antara lain Bagir Manan, Yusril Ihza Mahendra, Saldi Isra, Erman Rajagukguk, dan Anggito Abimanyu.

Dengan dalilnya masing-masing, para ahli berbeda pendapat mengenai bisa-tidaknya sengketa ini diadili Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, Mahkamah hanya bisa mengadili sengketa antarlembaga yang kewenangannya diatur Undang-Undang Dasar 1945. Para ahli sepakat Presiden, DPR, dan BPK merupakan lembaga yang mendapat kewenangan dari konstitusi. Karena itu, ketiga lembaga tersebut memenuhi untuk syarat untuk beperkara di Mahkamah Konstitusi.

Namun, begitu masuk pada kewenangan yang disengketakan, para ahli mulai berbeda pendapat. Sebagian menyatakan, urusan investasi dan jual-beli saham perusahaan tidak diatur dalam konstitusi. Itu hanya diatur undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi, menurut mereka, sengketa tentang kasus Newmont tak memenuhi syarat untuk disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

Memasuki pokok perkara, perbedaan pendapat para ahli makin tajam. Ada yang berpendapat, persetujuan DPR cukup sampai pengalokasian dana untuk investasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sekali dana itu disetujui, DPR tak perlu turut campur lagi dengan pilihan bentuk dan tempat investasinya. Yusril Ihza dan Saldi Isra, dua ahli yang diusulkan pemerintah, termasuk yang berpendapat seperti ini. Sedangkan pendapat sebaliknya datang dari para saksi ahli yang diusulkan DPR dan BPK.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan pemerintah. Apalagi pembelian saham Newmont bertujuan mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. "Itu amanat konstitusi, mengapa dipersulit?" ujar Denny.

Adapun Mahfud masih menyamarkan arah putusan Mahkamah Konstitusi. "Semuanya benar, tidak ada yang salah, berdasarkan dalilnya masing-masing," katanya.

Jajang Jamaludin


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161835697878



Hukum 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.