Ekonomi dan Bisnis 6/6

Sebelumnya
text

Minyak Spanyol di Laut Kita

Penyelewengan bahan bakar minyak di laut terus terjadi. Modusnya makin canggih.

i

Anggota satuan tugas pengawas pengendalian minyak bersubsidi sudah berkumpul di salah satu kantor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pagi hari itu mereka bersiasat. Sesuai dengan laporan telik sandi, sejumlah kapal pengangkut minyak dicurigai menyimpan solar haram di sebuah lokasi perairan di dekat Tanjung Perak.

Tim beranggotakan tujuh orang itu sepakat bergerak. Belum lagi melangkah, seorang penyidik berteriak. "Ada yang membawa senjata tidak," kata si penyidik mengenang operasi mendebarkan di pertengahan April itu kepada Tempo. "Tidak ada," jawab seorang anggota tim dari Badan Intelijen Negara. Anggota lainnya terdiri atas polisi dan petugas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Operasi nyaris batal mengingat tingginya risiko. Tim bakal berjumpa dengan mafia penyelundup minyak berbahaya. Namun petugas lain berargumen bahwa operasi tersebut bukan penangkapan, melainkan pemeriksaan. "Tak perlu ada kekhawatiran berlebihan," katanya. Pemimpin tim memutuskan mereka tetap beraksi.


Badan Pengatur belakangan ini memang kian rajin melakukan operasi. Maklum, salah satu masalah yang dilontarkan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi adalah tudingan adanya penyelewengan dan penyelundupan BBM tersebut, sehingga terjadi kebocoran subsidi yang sangat besar. Tuduhan itu antara lain datang dari Fraksi PDI Perjuangan.

161835728957

Persoalan ini memang tak main-main. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012, pemerintah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp 137,4 triliun. Konsumsi BBM bersubsidi dibatasi pada angka 40 juta kiloliter. Tapi diperkirakan akan terjadi kenaikan konsumsi sampai 2 juta kiloliter, sehingga subsidi bakal membengkak menjadi Rp 234 triliun. Itu sebabnya berbagai operasi digelar agar subsidi tidak lari ke mana-mana.

l l l

Menumpang perahu kayu, tim pengawas bahan bakar minyak bersubsidi bergerak menuju sasaran, sekitar 5 kilometer dari Tanjung Perak. Perahu mungil yang disewa Rp 1,5 juta itu berjudi menantang ombak Laut Jawa, yang saat itu setinggi dua meter.

Azan zuhur belum berkumandang ketika perahu merapat ke sebuah bunker penyalur solar (mobile bunker agent) nonsubsidi. Bunker bergerak itu tengah bersiap mengisi solar ke kapal lain. Satu per satu anggota tim melompat ke geladak. Misi berubah, dari pemeriksaan menjadi penangkapan. Tak ada perlawanan awak kapal. Tak ada pula adu tembak seperti yang dikhawatirkan.

Tapi, saat memeriksa, petugas memang tidak menemukan solar bersubsidi. Tim pengawas justru menemukan sedikitnya 48 ribu liter solar nonsubsidi. Meski demikian, awak kapal tak mampu menunjukkan surat order pengiriman. Surat itu seperti rebewes bagi distributor yang dikeluarkan Pertamina sebelum memindahkan solar ke kapal lain.

Tim pengawas tetap menahan kapal tersebut karena menduga kapal itu mengoplos solar nonsubsidi dengan solar bersubsidi, yang harganya Rp 4.500 per liter. Solar itu dijual dengan harga solar nonsubsidi Rp 9.000 per liter.

Modus itu sudah dilakukan di Loh Bangun, Kalimantan Timur, pada 23 Maret lalu. Ketika itu, tim pengawas mencegah penyelewengan 100 ribu liter solar yang diangkut melalui kapal berjenis landing craft tank. Dari tes laboratorium, solar itu terbukti dioplos dengan solar bersubsidi tapi dijual dengan harga nonsubsidi.

Badan Pengatur, lembaga paling bertanggung jawab dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi, membenarkan kabar itu. "Betul, sepanjang April kami menyita ratusan ribu liter solar ilegal," kata Fahmi Harsandono, Wakil Ketua Komite BPH Migas, pekan lalu.

Selain mendapati solar oplosan, tim pengawas menemukan modus penimbunan BBM. Sejam sebelum penangkapan di Tanjung Perak, kata Fahmi, satuan tugas pengawas yang dikomandoi BPH Migas juga menangguk tangkapan kakap di lokasi serupa. Penyidik menemukan kapal lain yang menimbun 248 ribu liter solar nonsubsidi tanpa surat order pengiriman.

Rabu pekan lalu, BPH Migas pun menangkap dua kapal milik perusahaan swasta nasional di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Kedua kapal tersebut diduga menimbun 250 ribu solar selama 10 hari tanpa dokumen resmi. Satgas pengawas menengarai solar-solar nonsubsidi itu akan dijual lagi saat harga tinggi.

Fahmi enggan menyebut nama kapal yang ditangkap di Tanjung Perak. Namun, dari penelusuran Tempo, kapal tersebut adalah MT Bagus Selatan milik PT Landasindo Sahu Baruna Jaya. Adapun dua kapal yang ditangkap di Batu Ampar adalah Cosmic 15 dan Cosmic 12 milik PT Pelayaran Nasional Aeromic. Berdasarkan catatan, perusahaan itu beralamat di Kompleks Srijaya Abadi, Lubuk Baja Kota, kawasan elite perkantoran di Batam.

Tempo berusaha mendapatkan konfirmasi dari kedua perusahaan itu. Silvie Chen, Manajer PT Cosmic Indonesia, mengakui Cosmic 15 dan Cosmic 12 adalah kapal yang mereka sewa dari PT Pelayaran Nasional. Cosmic tengah mengangkut pesanan kliennya di Surabaya. Solar nonsubsidi itu dibeli dari Malaysia dan Singapura.

Dia menyangkal ada penahanan terhadap Cosmic, termasuk ratusan ribu liter solar muatannya. "Kalau petugas melakukan pengawasan di lapangan, itu sah-sah saja. Namun kami pun memiliki izin yang lengkap," kata Silvie.

Silvie mengklaim perusahaannya, yang sejak 2007 sudah berbisnis minyak, memiliki izin penimbunan minyak dan izin usaha niaga umum. "Tiga bulan sekali diverifikasi dan diaudit langsung oleh BPH Migas," ujarnya.

Dedy Harisandy, Direktur PT Landasindo, belum dapat dimintai komentar. Yuli, sekretarisnya, mengatakan Dedy tidak di kantor. "Tinggalkan nomor telepon, nanti kami hubungi," katanya. Namun, sampai berita ini diturunkan, Dedy belum merespons.

Sumber di kalangan internal pemerintahan mengungkapkan, sebetulnya pada 12 April lalu tim pengawas mengincar kapal bunker yang dipercaya menimbun solar lebih dari 500 ribu liter di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Tapi operasi ini keburu bocor.

Edi Muhammad Suhariadi, Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPH Migas, yang berpengalaman dalam sejumlah operasi, enggan membenarkan informasi itu. "Kalau menggandeng aparat daerah, operasi kami biasanya berantakan," ujarnya.

Penyitaan solar ilegal di Surabaya dan Batam menambah panjang deretan kasus penyelewengan minyak yang diungkap BPH Migas untuk mencegah kebocoran BBM bersubsidi. Hingga akhir April, satgas pengawas berhasil mengungkap 76 kasus. Semuanya sudah ditangani kepolisian.

Seorang pengusaha minyak kawakan asal Jakarta mengatakan, apa pun langkah untuk membatasi distribusi minyak bersubsidi tak bakal mempan jika pengawasan tak serius. "Pemakaian BBM tak sebesar itu. Banyak bolong karena penyelewengan," kata pengusaha yang dua dekade berkutat di bisnis perminyakan ini.

Praktek penyelewengan dan penyelundupan, menurut dia, sebagian besar terjadi di laut karena susah terdeteksi. Praktek penggelapan itu sudah berurat berakar dengan berbagai modus sejak puluhan tahun lalu, dan diketahui aparat berwenang, termasuk PT Pertamina.

Selama ini, Pertamina memakai pihak ketiga dalam mendistribusikan hampir 80 persen produksinya karena keterbatasan kapal angkut. Pergerakan kapal swasta yang mengambil jatah minyak dari depot Pertamina tak terpantau.

Di situlah bolong yang dimanfaatkan mafia penggangsir emas hitam. Istilah yang paling terkenal di kalangan pengusaha minyak adalah "minyak spanyol". "Maksudnya separo nyolong. Harganya kapal selam," kata dia.

Modus "minyak spanyol" ini adalah mengurangi jatah pengisian pembeli. Ia memisalkan, ada kapal milik PT Pelni yang memesan 10 ribu kiloliter solar bersubsidi, tapi tongkang pengangkut BBM (self propelled oil barge) hanya mengisi 6.000 atau 7.000 liter.

Sisanya itulah yang dijual di tengah laut ke kapal-kapal lain. Harganya pun bisa melambung. Sementara harga solar bersubsidi Rp 4.500 per liter, tongkang itu bisa menjual Rp 7.000 per liter kepada kapal-kapal yang seharusnya memakai solar nonsubsidi. "Duit ini yang menjadi bancakan," kata sumber itu.

Fahmi meminta Pertamina serius membenahi pengawasan internalnya. Terutama ketika minyak diangkut dari depot ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau ke terminal pengisian di laut. "Kita kan mana tahu apakah minyak-minyak itu betul-betul sampai di tujuan atau tidak," ujarnya.

Padahal tiga mitra swasta yang mendampingi Pertamina dalam menyalurkan minyak bersubsidi memiliki sistem pembayaran terintegrasi. Tahun ini, BPH Migas menunjuk PT AKR Corporindo, PT Petronas Niaga Indonesia, dan PT Surya Parna Niaga sebagai pendamping Pertamina.

Ketiga perusahaan itu menyalurkan 166 ribu kiloliter dari kuota anggaran negara tahun ini sebesar 37,5 juta kiloliter. Jatah lainnya tetap didistribusikan Pertamina. "Meski jatahnya kecil, mereka lebih berdisiplin. Pertamina mungkin pembukuan saja tak punya."

Juru bicara Pertamina, Mochamad Harun, menjamin tidak ada kebocoran dalam penyaluran BBM bersubsidi oleh perusahaannya. Meski Pertamina menyewa dan memakai pihak ketiga, kontrol ada di tangan perusahaan ini. "Saya jamin 100 persen tak ada yang bocor," ujarnya.

Dalam perjalanan dari depot Pertamina ke SPBU, kata Harun, sopir pembawa BBM tak tahu tujuannya ke mana. Langkah ini mencegah sopir mengisi di satu pompa bensin berkali-kali. "Pompa bensin membayar sesuai dengan yang mereka terima," kata Harun.

Justru ia menduga kemungkinan besar penyelewengan BBM terjadi di laut oleh nelayan. Solar bersubsidi yang dikumpulkan nelayan malah disetor ke kapal-kapal di tengah laut dengan harga lebih tinggi. "Kami tidak menuduh, tapi kemungkinan itu tetap ada."

Bobby Chandra


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161835728957



Ekonomi dan Bisnis 6/6

Sebelumnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.