Melawan Kesaktian Mitra Lokal - Ekonomi dan Bisnis - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Ekonomi dan Bisnis 2/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Melawan Kesaktian Mitra Lokal

PT Sumarah Daya Sakti meminta bagian 10 persen dari US$ 294 juta. Ada keluarga besar mantan wakil presiden.

i

BUKAN karena bumi makin panas maka kasus proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas di Garut, Jawa Barat, mendekati ''babak final''. Meski segala upaya banding ditempuh di Amerika Serikat, PT Pertamina tetap harus membayar ganti rugi ke Karaha Bodas Company (KBC). Nilai ganti rugi itu membengkak pula menjadi US$ 294 juta (sekitar Rp 2,5 triliun) karena beban bunga.

Ketika Badan Arbitrase Internasional memenangkan KBC, Desember 2000, ganti rugi yang harus dibayar masih US$ 261 juta (sekitar Rp 2,2 triliun). Semua itu berasal dari keputusan banding (fifth circuit) di New Orleans, Amerika Serikat, dua pekan lalu, yang kembali menyatakan Pertamina keok. Hakim justru makin mengukuhkan keputusan Badan Arbitrase Internasional empat tahun lalu itu.

PT Pertamina kelihatan pasrah atas keputusan ini. Badan usaha milik negara satu-satunya di sektor migas dan panas bumi itu mengaku siap membayar ganti rugi kepada KBC. Direktur Keuangan Pertamina, Alfred Rohimone, mengatakan keputusan itu tidak bisa diintervensi atawa dinegosiasi lagi. "Itu hukum yang harus ditaati," kata Alfred, "Kalau kami tidak siap, bisa dipenjara."


Yang justru membuat Alfred kesal, PT Sumarah Daya Sakti, mitra lokal sekaligus pemilik 10 persen saham KBC, belum-belum sudah meminta bagian 10 persen dari US$ 294 juta itu. Begitu ada pembayaran di muka, mereka minta bagian sesuai dengan kepemilikan saham di KBC. "Itu kurang ajar sekali," Alfred menggerutu, "Padahal saham mereka di sana saham kosong."

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjUgMTI6Mzk6NTEiXQ

Ceritanya, pada November 1994 PT Sumarah berkongsi dengan Java Geothermal Co. dari Amerika Serikat membentuk KBC. Andil Sumarah di sana hanya 10 persen, tetapi santer disebut itu hanya saham kosong?alias tanpa setor modal sepeser pun. Beredar pula kabar keterlibatan Sumarah hanya karena di perusahaan itu ada anak mantan wakil presiden. Betul begitu?

Sayang, Tantyo Aji Pramudyo Sudharmono selaku Komisaris Utama PT Manggala Pratama, yang memiliki 50 persen saham PT Sumarah, menolak memberi penjelasan. Kepada TEMPO, yang mencegat di kantornya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, anak bungsu bekas wakil presiden Sudharmono itu hanya mengatakan tak tahu-menahu soal saham kosong itu.

"Saya tidak tahu. Tanyakan saja ke kakak saya, Loedito, karena dia yang menangani langsung," katanya gusar. Yang dimaksud Tantyo adalah Loedito Setyawan Poerbowasi, Direktur Utama PT Manggala Pratama yang beristrikan Sri Moerwati, kakak angkat Tantyo. Sri merupakan satu dari dua anak almarhumah Siti, yang diangkat menjadi anak oleh sang adik: Sudharmono.

Keterlibatan keluarga besar Sudharmono memang tidak kecil di PT Sumarah, yang didirikan di Solo, Jawa Tengah, pada 1988. Dokumen yang diterima TEMPO menyebutkan semula proyek Karaha Bodas ditangani oleh Sri Adyanti, kakak sulung Tantyo, lalu dialihkan kepada Tantyo lewat PT Manggala Pratama. Saat itu PT Manggala berjanji membiayai seluruh operasional PT Sumarah?direktur utamanya adalah drg. Mariati Murman Heliarto, yang memiliki saham 40 persen.

Sebagai imbalannya, PT Manggala mendapat saham 50 persen di Sumarah. Empat tahun kemudian PT Manggala mengganti direktur utama dengan Loedito Setyawan Poerbowasi?belakangan pergantian itu digugat Mariati. Dengan begitu, pemegang saham PT Sumarah menjadi PT Manggala Pratama 50 persen, drg. Mariati tinggal 17,5 persen, dra. Sri Rumsurati 13,7 persen, Ir. Sumirin 13,7 persen, dan Ir. Jose Rizal 5 persen. Mereka inilah yang akan mendapat bagian dana hampir Rp 250 miliar jika Pertamina membayar ganti rugi ke KBC.

Namun, Tantyo mengatakan tidak tahu banyak. Meski menjabat Komisaris Utama PT Manggala Pratama, ia mengaku tidak aktif sebagai komisaris lantaran saat itu dia juga Direktur Utama PT Asuransi Timur Jauh. "Saya tidak mungkin macam-macam karena saat itu saya menjadi Direktur Utama Asuransi Timur Jauh, yang berstatus BUMN," tuturnya. Cuma, ia tak menolak jika dibilang PT Manggala Pratama memiliki saham 50 persen di PT Sumarah, sehingga berhak menerima bagian dari pembayaran Pertamina kepada KBC.

PT Sumarah juga tampaknya tidak akan mudah memperoleh bagiannya. Hadangan pertama bakal datang dari pemerintah. Menurut Menteri Negara Urusan BUMN, Laksamana Sukardi, pemerintah belum punya sikap terhadap pembayaran bagian Sumarah. Pemerintah justru berencana memeriksa perusahaan itu jika ada indikasi tidak benar atas keterlibatannya di proyek Karaha.

"Saya sudah mengadakan pertemuan informal dengan Wakil Kapolri bulan lalu," kata Laksamana, "Kami minta polisi segera memeriksa kalau ada yang aneh-aneh di Sumarah." Menurut Komisaris Utama PT Pertamina itu, secara umum pemerintah belum menentukan sikap apakah membayar ganti rugi kepada KBC setelah keputusan pengadilan banding New Orleans itu.

Pemerintah punya beberapa pilihan, tetapi belum final. Termasuk membawa bukti baru, seperti adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di sana?jika ditemukan?kepada pihak pengadilan Amerika. Namun, itu pun dengan pertimbangan matang soal waktu. Sebab, semakin berlarut-larut, nilai ganti rugi kepada KBC bisa semakin tinggi akibat beban bunga 4 persen per tahun.

"Persoalannya, dana yang ditahan itu bukan dana Pertamina, melainkan dana pemerintah Indonesia," kata Laksamana. "Saat ini kami meminta ke pengadilan, uang pemerintah tidak ditahan dulu," ia menambahkan. Seperti diketahui, akibat kasus ini, dana pemerintah pada 12 rekening Pertamina di Bank of America dan Bank of New York dibekukan sebagai jaminan terhadap ganti rugi KBC. Jumlahnya mencapai US$ 650 juta.

Rezeki 10 persen itu juga dihadang dari dalam. Adalah drg. Mariati sendiri yang menggugat sembilan pihak secara hukum, tentu saja termasuk Tantyo Sudharmono dan Loedito Setyawan Poerbowasi. Gugatan bermuara dari pengangkatan Loedito sebagai Direktur Utama PT Sumarah menggantikan dirinya. Dalam gugatan Mariati, ada cerita "kudeta Loedito terjadi karena akan ada penandatanganan kontrak di depan Menteri Pertambangan dan Energi I.B. Sujana, Presiden Soeharto, dan Presiden AS Bill Clinton".

Menurut Loedito, dalam cerita itu, sesuai dengan keinginan asisten Menteri Purnomo Yusgiantoro, yang harus tampil menandatangani perjanjian kontrak antara PT Sumarah dan Pertamina adalah laki-laki. Dan Loedito yang menggantikan drg. Mariati untuk menandatangani kontrak tersebut, yang bersifat sementara. Setelah itu akan dikembalikan ke drg. Mariati. "Padahal kenyataannya semua itu bohong. Loedito hanya mengejar commitment fee."

Ia mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan awal tahun ini. Kabarnya, Mariati menunjuk kantor pengacara Remy and Darus sebagai kuasa hukumnya. Selain kesembilan tergugat itu, ia juga menyebut tujuh pihak sebagai turut tergugat, seperti Menteri Negara Urusan BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Utama PT Pertamina, Direktur Utama PT PLN, KBC, dan lain-lain.

Sutan Remy Sjahdeini dari kantor Remy and Darus menolak menjelaskan hubungannya dengan drg. Mariati. Alasannya, undang-undang advokat yang baru menyatakan hubungan advokat dengan kliennya bersifat rahasia. Namun, secara pribadi Remy mengaku mengenal yang bersangkutan. "Saya kenal drg. Mariati," katanya, "Saya juga tahu ia sedang beperkara dengan Pertamina mengenai kasus Karaha. Kami memanggilnya Ibu Dokter Aty."

Mengenai gugatan atas dirinya, Tantyo Sudharmono mengaku tidak takut. Apalagi ia cuma tergugat kesembilan. "Kita buktikan saja kebenaran di pengadilan," ujarnya, "Saya ini orang Jawa, Mas. Prinsip saya, becik ketitik, olo ketoro."

M. Syakur Usman

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-25 12:39:51


Ekonomi dan Bisnis 2/7

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB