Hak Pilih Tak Boleh Hilang - Kolom - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Kolom 2/3

Sebelumnya Selanjutnya
text
i
Todung Mulya Lubis Pendiri Center for Electoral Reform (Cetro).

Jumlah pemilih yang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) dalam sejarah pemilu di negeri ini selalu tinggi, sekitar 90 persen. Angka ini adalah angka yang mencengangkan sekaligus mengharukan kalau dibandingkan dengan jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu di negara lain, terutama negara maju. Padahal rakyat di negeri ini selalu dibohongi oleh partai politik dari waktu ke waktu. Dari satu pemilu ke pemilu yang lain selalu dijanjikan akan ada pemberantasan korupsi, tetapi korupsi malah merajalela. Jumlah lapangan kerja katanya akan bertambah, sebaliknya angka pengangguran yang bertambah. Pelanggar hak asasi manusia katanya akan diadili dan dihukum, namun kita melihat politik "impunity" semakin dominan. Tapi, rakyat Indonesia yang baik telah berbondong-bondong menjalankan civic duty mereka mencoblos calon anggota legislatif dan partai politik yang akan memerintah mereka.

Ada yang mengatakan bahwa tingginya jumlah pemilih yang datang ke TPS karena mobilisasi massa dari pemerintah. Dalam zaman Orde Baru, mungkin saja pendapat itu benar karena pemilu diadakan bukan pada hari libur dan pemerintah kuat yang represif memaksa massa supaya mencoblos. Pegawai negeri dan pegawai BUMN harus memilih di kantor mereka, dan itu pun dengan satu perintah: mencoblos Golkar yang berkuasa saat itu. Memilih telah menjadi "kewajiban", bukan lagi "hak". Jadi, tidak mengherankan kalau jumlah pemilih yang datang ke TPS-TPS selalu dalam kisaran 90 persen.

Pendapat tersebut terbukti tak sepenuhnya benar ketika kita menyaksikan pemilu tahun 1999, ketika jumlah pemilih yang datang ke TPS ternyata juga sama tingginya dengan jumlah pemilih pada zaman Orde Baru. Seorang pengamat mengatakan Pemilu 1999 tak bisa dijadikan patokan karena Pemilu 1999 adalah pemilu transisional ketika rakyat sedang berjuang untuk suatu perubahan. Demam akan perubahan inilah yang menggiring rakyat untuk menyalurkan suara mereka akan perubahan. Saya kira pendapat tersebut mengandung banyak kebenaran.


Bagaimana dengan Pemilu 2004? Ternyata jumlah pemilih juga cukup tinggi. Untuk memperebutkan 550 kursi DPR, 128 kursi DPD, 1.780 kursi DPRD, dan 13.655 kursi DPRD kabupaten/kota, konon tercatat 147.310.885 jumlah pemilih. Jumlah ini terbilang relatif tinggi, walau cukup banyak juga pemilih yang tak tercatat apakah karena tak sempat didatangi petugas pendaftaran, sedang bepergian ketika petugas pendaftaran datang, atau sengaja tak mau mendaftar sebagai pemilih. Bagaimanapun, Pemilu 2004 ini dapat dikatakan sebagai salah satu pemilu terbesar di dunia seperti yang dikatakan oleh para pemantau dari Uni Eropa yang memantau pemilu kali ini.

W251bGwsIjIwMjAtMTEtMjUgMTI6MzM6MDkiXQ

Pemantauan yang saya lakukan di beberapa TPS di kawasan Jakarta Utara membuktikan betapa rakyat yang kebanyakan datang dari lapisan bawah dengan sangat bertanggung jawab menjalankan hak memilihnya. Kita melihat ada semacam sense of duty dalam diri para pemilih. Tak terlihat bahwa mereka dimobilisasi karena mereka begitu lugu, dan sebagian menganggap pemilu itu sebagai pesta demokrasi. Tetapi jangan menganggap pemilih ini buta politik karena dalam keluguan mereka ternyata mereka memilih untuk sebuah perubahan. Tak mengherankan jika kita melihat bahwa, untuk daerah pemilihan Jakarta, partai yang berkuasa kalah telak.

Sayangnya, tak semua yang tercatat sebagai pemilih memperoleh kartu pemilih. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka yang tercatat sebagai pemilih, walau tak mempunyai kartu pemilih, dapat menjalankan hak pilihnya asal menyampaikan tanda pengenal mereka. Tetapi ternyata di banyak tempat mereka tak dapat melaksanakan hak pilih mereka. Para petugas tak sepenuhnya memahami aturan, meski ini sebagian disebabkan oleh keterlambatan KPU dalam menyosialisasi aturan. Seharusnya para pemilih tersebut tak perlu kehilangan hak pilih mereka karena hak memilih itu adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Memang pemilu kali ini sarat dengan berbagai kekurangan dan kelemahan, mulai dari kekacauan logistik, pendaftaran pemilih, sampai pada proses penghitungan suara yang tersendat-sendat. KPU seharusnya bisa lebih baik lagi kalau sejak awal tak memborong semua pekerjaan. Mengapa desentralisasi yang terjadi sekarang ini tak mendorong KPU untuk juga melakukan desentralisasi dalam banyak hal? Tetapi semua ini telah terjadi. Kita memang tidak puas, tetapi syukurlah rakyat telah menyelamatkan pemilu dengan kesadaran dan tanggung jawab politik mereka yang tinggi, sehingga sangat tidak bertanggung jawab kalau ada yang mau menuntut pembatalan pemilu. Adalah pada tempatnya jika kita menghormati rakyat yang sudah menunaikan hak memilih mereka seadanya dan bersahaja.

Persoalan kita sekarang adalah bagaimana menyelamatkan pemilu ini, dan bersiap menghadapi pemilu presiden/wakil presiden mendatang. Satu soal serius yang harus kita bereskan adalah persoalan hak memilih rakyat yang belum mempunyai kartu pemilih dan yang belum terdaftar. KPU harus membuka pintu selebar-lebarnya agar daftar pemilih diperbaharui dan rakyat yang belum terdaftar dapat nantinya menunaikan hak memilih mereka. Jangan karena daftar pemilih sekarang ini tak lengkap, lantas dia menghilangkan hak konstitusional rakyat yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk melaksanakan hak memilih mereka. Kita masih punya waktu. Legitimasi pemilu akan jauh lebih kuat jika jumlah pemilih semakin banyak, asal saja itu semua datang dari kesadaran politik, bukan mobilisasi.

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-11-25 12:33:14


Kolom 2/3

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB