Arsitektur 2/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Menghargai Kubah Hijau Karya Maestro

Arsitektur gedung MPR/DPR dan lanskap tempatnya berdiri merupakan karya para pelopor arsitektur Indonesia yang istimewa. Gedung kubah hijau dengan bentangan luas itu pun sudah menjadi tetenger sekaligus pusaka nasional. Penambahan gedung baru sebaiknya tetap santun dengan bangunan lama.

i

Slamet Wirasonjaya masih ingat kejadian pada suatu subuh pertengahan Mei 1965. Dengan kaus oblong, Sukarno menerima pemuda yang baru saja lulus master bidang lanskap arsitektur dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, itu di Istana Negara. Ia pun segera mempresentasikan hasil rancangannya menata kawasan gedung Conference of the New Emerging Forces (Conefo).

"Bung Karno langsung happy dengan desain saya," katanya kepada Tempo dua pekan lalu. Warna merah bata yang menjadi komposisi utama kebun membuat presiden pertama Indonesia itu terkesan. Padahal Slamet mengerjakannya tanpa informasi peta, letak proyek, nama jalan, dan denah bangunan. "Cuma foto maket hasil sayembara karya Sujudi," ujar profesor Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung itu.

Pengerjaannya pun hanya enam hari. Modalnya cat plakat sisa belajar di Harvard dan kertas tebal berukuran 120 kali 220 sentimeter. Memang, ketika itu Bung Karno mendesak para arsitek dan insinyur lokal segera membangun gedung pertemuan yang megah. Ia ingin gedung itu mewakili bentuk kekuatan dunia baru, menandingi Uni Soviet dan Amerika Serikat, dua kubu yang bersaing di masa Perang Dingin. Kekuatan penyeimbangnya adalah New Emerging Forces, terdiri atas negara-negara yang baru merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Keinginan Sukarno tidak terwujud. Pergantian Orde Lama menjadi Orde Baru menjadikan bangunan yang selesai pada 1968 itu berubah fungsi: sebagai gedung parlemen. Sampai sekarang Slamet masih menyesal dengan perubahan itu. "Lanskap gedungnya saya buat fancy dan mengikuti modern movement," ujarnya. Menurut dia, konsep itu tidak cocok untuk kantor anggota parlemen, yang seharusnya lebih klasik.

Slamet tidak pernah berjumpa dengan arsiteknya, Sujudi Wirjoatmodjo, ketika merancang lanskap gedung itu. Bahkan, setelah desainnya selesai pun, arsitek lulusan Technische Universitat, Berlin Barat, itu tidak pernah bertemu karena Sujudi masih berada di Swiss untuk menguji struktur kubah hijau gedung Conefo. "Semua yang memutuskan Bung Karno," katanya.

Di kemudian hari, Slamet mengaku baru bisa paham sifat sang arsitek. Mereka pernah tinggal dalam satu rumah ketika Sujudi menjabat Ketua Jurusan Arsitektur ITB dan Slamet menjadi pengajar. Watak seorang maestro, begitu ia menyimpulkan. Setiap ide yang mengalir pada pria kelahiran 27 Desember 1928 itu tidak boleh diganggu. "You’ll do yours, I’ll do mine, begitu sifatnya," ujar Slamet.

Sifat seperti itu jelas tecermin dalam buku berjudul Membuka Selubung Cakrawala Arsitek Soejoedi karya Budi Sukada. Dan gedung Conefo merupakan proyek besar pertama Sujudi setelah menimba ilmu di Jerman.

Buku yang diluncurkan pada April lalu di Pendopo Kemang, Jakarta Selatan, itu juga memaparkan karya Sujudi lainnya, seperti Kedutaan Besar Prancis, Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Pusat Grafika Indonesia, Sekretariat ASEAN, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.

l l l

Lanskap gedung yang lebih dikenal sebagai gedung MPR/DPR awalnya terbuka mengarah ke pusat olahraga Senayan, Jakarta. Ia dibatasi danau buatan dan pepohonan rindang. "Semacam area rekreasi," kata Slamet, yang pensiun mengajar pada 2007. Ia juga yang membuat master plan seluruh kawasan Senayan. Di benaknya, kawasan itu menjadi taman rekreasi dan pusat olahraga, yang ketika itu berada di pinggiran kota.

Sayangnya, taman-taman di Senayan telah berubah menjadi perkerasan bangunan dan lahan parkir. Bahkan area hijau di kawasan parlemen seluas 38 hektare sudah menyempit karena menjadi area perkerasan parkir. Danau buatannya sudah terpisah oleh bangunan Taman Ria Senayan. Kondisi ini akan semakin parah oleh rencana Dewan membangun gedung tambahan untuk menampung lima anggota staf ahli dan satu sekretaris pribadi setiap 560 orang anggotanya. Rancangan gedung itu berbentuk N setinggi 36 lantai, yang mengingatkan orang pada monumen Le Grande Arche de la Defense di Prancis.

Menurut arsitek senior Han Awal, desain gedung DPR dan kawasannya sekarang memiliki komposisi yang seimbang. Seluruh detail proyek dilakukan dengan saksama. Kepekaan sang arsitek terlihat ketika ia menciptakan tekukan atau kubah pada setiap massa bangunan. "Ada bahasa arsitekturnya sendiri," kata Han.

Hal itu sejalan dengan pribadi Sujudi yang santun dan halus. Karya-karyanya, menurut Han, sederhana, seimbang, dan ringan. "Mungkin karena latar belakangnya dari Solo," katanya. Beton yang berat bisa ia utarakan seolah-olah "terangkat" dari tanah. "Ini salah satu ciri Sujudi yang tidak ada duanya," ujar Han.

Ketika merancang gedung Conefo, kata Han, Sujudi dibantu sembilan mahasiswa pilihannya. Desainnya terinspirasi komposisi massa proyek markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa karya Le Corbusier di New York, Amerika Serikat. Arsitek asal Swiss-Prancis itu mengelompokkan fungsi utama kawasan politik itu ke dalam massa bangunan yang berbeda.

Sujudi kemudian melakukan pembagian serupa pada Gedung Conefo, yang terdiri atas ruang sidang utama, ruang perjamuan, dan sekretariat. Ruang sidang utama ia letakkan menghadap ke pintu masuk utama, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Ruang perjamuan dan sekretariat menghadap tegak lurus bangunan berkubah itu.

Massa bangunan untuk sidang utama awalnya berkubah setengah lingkaran sempurna. Namun, karena masalah struktural, dua anggota staf Sujudi tidak sengaja memotong lingkaran itu menjadi dua. "Jadi, itu cikal bakal atap hijau gedung MPR/DPR sekarang," katanya.

Han, yang menjadi penasihat operasional proyek, masih ingat Bung Karno memberi waktu satu tahun untuk menyelesaikannya. Pekerjaan pembangunan dan penyelesaian desain berjalan beriringan. "Benar-benar ngebut," ujar arsitek berumur 80 tahun itu.

Para insinyur yang terlibat sempat pusing dengan bentang lebar pada kubah. Sujudi awalnya tidak mau memakai tiang penyangga atap sama sekali. Namun, setelah banyak berdiskusi, ia sepakat menambah dua tiang. Kemudian ia meninggikan kubah itu supaya ada ruang kosong di bawahnya. Tapi hal ini menimbulkan masalah lain. Ketika Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Abdul Haris Nasution berpidato, kertasnya beterbangan kena angin. "Sirkulasi udara tidak terkontrol sehingga akhirnya ditutup," kata Han. Penutup ruangan itu memakai kusen yang bisa bergerak mengikuti suhu dan ketegangan struktur bangunan.

l l l

Menurut Slamet, kompleks gedung parlemen sekarang telah menjadi pusaka nasional. "Itu karya arsitektur modern pertama yang seluruhnya dikerjakan orang Indonesia," katanya. Karena itu, soal tambahan gedung baru DPR saat ini membuatnya tidak habis pikir. Secara prinsip desain, lalu lintas utama bangunan itu sudah final dan tidak bisa ditambah bangunan baru.

Prinsip desain itu mengacu pada sirkulasi yang menghubungkan massa-massa bangunan. Tambahan gedung komisi di belakang sekretariat (Gedung Nusantara I), menurut Slamet, sudah berada di ujung jalur sirkulasi. "Tambahannya hanya merusak komposisi," ujarnya. Apalagi kalau rancangan gedung tambahan yang baru berbentuk N jadi diletakkan di bagian paling belakang kawasan itu.

Bangunan berbentuk N, kata Slamet, cocok untuk bangunan tunggal dengan lahan luas. Sementara bangunan yang ada sekarang merupakan kumpulan massa yang terhubung oleh spine atau jalur sirkulasi utama. Tapi ia juga tidak tutup mata dengan tren bangunan sekarang yang terus tumbuh. Karena itu, solusi penambahannya harus tetap santun terhadap arsitektur lama yang telah menjadi bangunan cagar budaya, tidak malah mendominasi.

Badan Urusan Rumah Tangga DPR memang telah memutuskan melakukan tender ulang proyek itu. Atas rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum, jumlah lantai gedung dipangkas dari 30 menjadi 26 lantai. Selain itu, anggaran pembangunan dipotong dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp 777 miliar.

Wakil Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Bambang Eryudhawan menilai kisruh soal gedung baru DPR merupakan bukti ketidaksiapan pengelolaan bangunan negara. Negara, menurut dia, seperti tertatih-tatih mengurus asetnya. Kondisi ini diperparah oleh kawasan parlemen yang tidak memiliki master plan kuat.

Hal itu berbeda dengan di negara maju seperti Amerika Serikat. Kawasan parlemennya di Capitol Hill, Washington, DC. Kawasan itu sudah menjadi situs bersejarah. Setiap pengembangannya pun harus mengikuti penataan kawa­sannya. "Saya tidak antipembangunan," kata Yudha. Tapi, menurut dia, sebaiknya pengelolaan bangunan negara dikelola melalui satu pintu.

Sorta Tobing


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161819792970



Arsitektur 2/2

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.