Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Agus Widjojo menyoroti pelibatan TNI dalam urusan sipil dan politik. Agus menilai keterlibatan tentara dalam penertiban baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Syihab di Jakarta beberapa waktu lalu telah menyalahi kewenangan TNI. Menurut dia, TNI seharusnya hanya berfokus mengurusi pertahanan nasional. Adapun urusan pelanggaran hukum menjadi ranah polisi dan kepala daerah. Ia menganggap campur tangan tentara dalam urusan publik adalah bentuk kerinduan pada dwifungsi TNI. Agus juga berpendapat Panglima TNI dan Kepala Polri semestinya tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden. Menyoal konflik yang tak kunjung usai di Papua, Agus mengatakan pemerintah masih bisa menjajaki ruang musyawarah untuk menyerap aspirasi rakyat Papua.

Pandemi Covid-19 yang memasuki bulan kesembilan telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pandemi telah mendongkrak angka penganggur hingga mencapai 2,67 juta orang. Dengan daya beli merosot, konsumsi rumah tangga menjadi sektor paling terpukul akibat pagebluk. Dengan angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperkirakan bertambah hingga akhir tahun ini, pemerintah masih memfokuskan pembangunan tahun depan pada pemulihan ekonomi. Meski demikian, Suharso mengatakan pemerintah tetap menjalankan program pertumbuhan ekonomi hijau dengan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 sesuai dengan Perjanjian Paris. Sederet proyek besar nasional juga diarahkan untuk bisa berkelanjutan dan ramah lingkungan, dari energi, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, hingga megaproyek ibu kota negara yang baru.

Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Bidang Penelitian Translasional, Profesor David Handojo Muljono, mengatakan riset vaksin Merah Putih terus berjalan sesuai dengan rencana. Dengan teknologi protein rekombinan menggunakan strain virus corona yang dijumpai di Tanah Air, peneliti senior Eijkman dan pakar penyakit menular ini menilai vaksin yang dikembangkan lembaganya bakal lebih sesuai untuk orang Indonesia. Apalagi virus corona diperkirakan masih terus bermutasi. Tim peneliti Eijkman juga mengembangkan teknologi untuk mengukur kadar antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi. Dengan begitu, efektivitas vaksin Covid-19 dapat terus dipantau dan diperbaiki. David juga memimpin tim riset nasional terapi plasma konvalesen untuk perawatan pasien Covid-19. Menurut dia, terapi plasma konvalesen bisa menjadi opsi jangka panjang selama vaksin dan obat Covid-19 belum tersedia.

MESKI tak lagi menjabat wakil presiden, Muhammad Jusuf Kalla tetap sibuk dengan berbagai kegiatan. Ia belum lama ini melawat ke Vatikan untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Kalla juga sering berkeliling Indonesia untuk mengunjungi markas dan pengurus wilayah kedua organisasi itu. Walaupun agendanya padat, Kalla tak melepaskan perhatiannya dari perkembangan peristiwa terhangat di Tanah Air. Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Syihab, menjadi salah satu isu yang menyedot atensinya. Selain menyoroti kerumunan massa pendukung yang menyulut reaksi pro-kontra di tengah pandemi, Kalla menilai kembalinya Rizieq yang disambut gegap-gempita menggambarkan adanya kekosongan kepemimpinan Islam saat ini. Rizieq, kata dia, tidak hanya membuat pemerintah gamang bersikap. Kalla juga mengkritik partai-partai politik dan organisasi massa berhaluan Islam moderat yang gagal melahirkan figur pemimpin alternatif.

Ketua Konsil Kedokteran Taruna Ikrar menanggapi positif wacana pemerintah mempermudah izin praktik bagi dokter berkewarganegaraan asing di Indonesia. Menurut dia, Indonesia akan menghadapi kekurangan dokter hingga 160 ribu pada 2030. Saat ini, Konsil Kedokteran Indonesia tengah menyiapkan aturan untuk mengakomodasi pemenuhan kebutuhan dokter dalam negeri, termasuk memfasilitasi keinginan para dokter Indonesia yang selama ini menempuh studi spesialis dan berpraktik di berbagai negara untuk kembali ke Tanah Air.  

Pengacara hak asasi manusia Papua, Gustaf Kawer, menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius menangani persoalan pelanggaran HAM di Papua. Meski menjadi presiden yang paling sering mendatangi Papua, Jokowi dinilai salah melakukan pendekatan berbasis ekonomi dengan membangun banyak infrastruktur. Menurut Gustaf, tindakan pemerintah yang terus mengeksploitasi sumber daya alam Papua dengan pendekatan militer makin membuat rakyat Papua kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Gustaf mengatakan ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah HAM dan meluruskan sejarah masa lalu Papua tidak mustahil akan direspons dengan menguatnya dorongan orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia.