Tim uji klinis vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran dan pengawas BPOM bekerja dengan tenggat yang ketat. Penentu nasib vaksin

Ada banyak kasus kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) vaksin Covid-19. Wawancara dengan Ketua Komisi Nasional KIPI yang mengaku kesulitan menginvestigasi beragam kasus efek vaksin karena ketiadaan data.

Selama pandemi Covid-19, Kepala BPOM Penny Lukito berkali-kali terseret pusaran polemik kebijakan menangani wabah. Bagaimana ia menghadapinya?

Sejumlah komunitas rutin membagikan obat Covid-19 secara gratis. Tak segan memakai uang pribadi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merazia pabrik ivermectin yang dianggap tak berkualitas baik. Menggalang dukungan penggunaan ivermectin, PT Harsen melobi sejumlah pejabat. Kementerian BUMN tak mau kalah dan mendorong Indofarma memproduksi obat serupa. Aroma persaingan bisnis memanfaatkan pandemi Coronavirus Disease 2019.

Sejumlah pasien mengonsumsi ivermectin untuk pengobatan Covid-19. Digunakan di rumah sakit BUMN pada akhir 2020.

Rencana pemerintah menggunakan ivermectin sebagai obat Covid-19 memicu kontroversi. Kementerian Kesehatan akan menguji klinis obat yang resminya digunakan untuk membasmi cacingan ini.

Dukungan untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan muncul dari berbagai kalangan. Ada rencana memereteli kewenangan BPOM.

Dinyatakan tak lolos uji klinis, penelitian vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto terus berjalan meski menggunakan nama lain. Tentara Nasional Indonesia disebut-sebut terbelah menyikapi polemik vaksin Nusantara. Di Amerika Serikat, penelitian ini ditengarai juga bermasalah. Penelusuran Tempo menunjukkan sejumlah klaim Aivita, perusahaan pengembang metode dendritik, tak sesuai dengan kenyataan.

Rangkuman berita sepekan.

Upaya pemerintah agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa halal vaksin AstraZeneca tak berhasil. Di tengah upaya lobi, pengurus MUI disebut meminta posisi komisaris badan usaha milik negara. Pemerintah pun menggandeng organisasi keagamaan di daerah untuk mendukung kehalalan vaksin. Berkejaran dengan waktu kedaluwarsa, pemerintah memetakan daerah yang lebih terbuka menerima vaksin AstraZeneca.

Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan berbagai kejanggalan penelitian vaksin Nusantara. Harus memulai uji klinis dari awal.

Badan Pengawas Obat dan Makanan memangkas masa simpan vaksin Sinovac menjadi enam bulan. Fasilitas kesehatan di daerah buru-buru menghabiskan stok.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin AstraZeneca haram karena diduga memanfaatkan enzim tripsin yang berasal dari babi dalam proses pengembangbiakan virus corona. Fatwa itu berbeda dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan enzim tripsin sudah hilang dalam tahap pembuatan vaksin sehingga BPOM menganggap produk akhir vaksin AstraZeneca tidak mengandung babi. Menurut Penny, pemerintah memang sudah memiliki vaksin halal, Sinovac, tapi jumlahnya tak cukup untuk menciptakan herd immunity sehingga pemerintah harus menggunakan berbagai vaksin, termasuk AstraZeneca.

Tripsin bukan kandungan vaksin, melainkan alat bantu dalam proses pembuatan vaksin. Setelah dicuci, yang tersisa tinggal antigen.

Rangkuman berita sepekan.

Vaksin Nusantara yang berbasis sel dendritik dianggap terlalu canggih untuk melawan infeksi virus Covid-19. Di negeri asalnya, vaksin sel dendritik digunakan untuk terapi kanker secara personal.

Sejak pandemi Covid-19 melanda, obat tradisional dari Cina, Lianhua Qingwen, beredar luas di masyarakat. Obat itu bisa meredakan sebagian gejala Covid-19. Beberapa organisasi mendatangkan langsung obat itu dari negara asalnya dan membagikannya ke masyarakat secara cuma-cuma. Namun, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, ada kandungan yang bisa berefek samping serangan jantung dan stroke sehingga penggunaannya harus dalam pengawasan dokter.

Pemerintah Indonesia telah mengamankan komitmen vaksin Covid-19 dari Sinovac, Sinopharm, CanSino, dan AstraZeneca. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito, BPOM bisa mengeluarkan emergency use authorization agar vaksin tersebut bisa segera digunakan untuk kalangan prioritas meski belum selesai menjalani uji klinis fase ketiga. Vaksinasi untuk masyarakat luas bisa dimulai tahun depan setelah vaksin diproduksi secara massal. BPOM juga memantau penggunaan obat-obat untuk penyembuhan pasien Covid-19.

Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia belum semua diolah jadi obat berbahan alam. Subsidi pemerintah tak boleh jadi faktor penentu.