Pelonggaran aturan di masa pandemi Covid-19 membuka peluang korupsi. Korupsi APD buktinya.

Korupsi alat kesehatan BNPB dan Kementerian Kesehatan bermula dari kebutuhan di awal masa pandemi Covid-19. 

Pengadaan alat pelindung diri selama pandemi diduga bermasalah. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai pejabat pembuat komitmen menunjuk perusahaan yang tak memiliki rekam jejak membuat APD. Kekisruhan itu berujung pada kelangkaan alat pelindung diri, yang ditengarai membuat sejumlah tenaga kesehatan terpapar corona. Liputan ini terselenggara berkat kolaborasi Tempo, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Budi Sylvana menjawab segala tudingan dalam kisruh pengadaan alat pelindung diri.

Penanganan pandemi Covid-19 yang buruk berdampak pada tingginya angka kematian tenaga kesehatan. Kacau-balaunya manajemen krisis tergambar dalam kisruh pengadaan alat pelindung diri.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pandemi Covid-19 telah mempengaruhi impor sejumlah komoditas bahan pokok dari negara-negara yang memberlakukan lockdown. Meski begitu, Agus menilai kegiatan perdagangan dengan negara lain harus terus berjalan untuk mempercepat pemulihan ekonomi domestik. Dalam wawancara dengan Tempo, Agus juga mengklarifikasi pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan kasus dugaan penipuan yang membelit PT Aneka Tambang dan PT Yudistira Bumi Bhakti.

Sejumlah kelompok berinisiatif membuat alat pelindung diri bagi tenaga medis. Dibagikan gratis ke ratusan fasilitas kesehatan.

Pebulu tangkis Nadya Melati mengumpulkan dana untuk perawat yang menangani Covid-19 melalui lelang online. Ia melelang jersey dan raket milik para pebulu tangkis nasional. 

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohammad Faqih  memastikan sudah ada 24 dokter yang meninggal karena terpapar virus corona jenis baru. Di beberapa kota, kasus tenaga medis yang terinfeksi Covid-19 terus muncul. PB IDI menyerukan agar pemerintah mempercepat tes swab secara masif dan menyiapkan lebih banyak rumah sakit rujukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien Covid-19.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi ikut repot akibat pandemi Covid-19. Institusi yang dipimpinnya kini harus memperketat pengawasan ekspor komoditas untuk penanganan pandemi, antara lain alat pelindung diri, antiseptik, bahan baku masker, dan masker. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas.

Pemerintah membeli alat pelindung diri (APD) dengan harga jauh lebih mahal. Mengejar bahan baku dengan diplomasi luar negeri.