Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Vaksin Bukan untuk Komoditas Politik

Program vaksinasi menjadi prioritas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Untuk tahap awal, Kementerian Kesehatan menargetkan vaksinasi terhadap 1,4 juta tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19. Di tengah vaksinasi yang sedang berjalan, Kementerian Kesehatan menghadapi kendala distribusi vaksin Sinovac yang harus disimpan di tempat penyimpanan dengan suhu 2-8 derajat Celsius. Tempat penyimpanan di sejumlah daerah masih terisi vaksin untuk penyakit lain. Kementerian Kesehatan sedang menjajaki kerja sama dengan perusahaan swasta yang memiliki kemampuan dalam sistem rantai dingin. Selain soal distribusi, Kementerian Kesehatan juga berupaya merangkul masyarakat yang menolak vaksinasi.

i Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat, 15 Januari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat, 15 Januari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat
  • Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprioritaskan vaksinasi untuk memutus rantai penularan Covid-19. .
  • Distribusi vaksin Sinovac ke sejumlah daerah terkendala tempat penyimpanan.
  • Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan masyarakat, di antaranya dengan menggandeng influencer untuk vaksinasi. .

SEJAK dilantik sebagai Menteri Kesehatan pada 23 Desember 2020, Budi Gunadi Sadikin harus bergerak cepat mengurus berbagai hal berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Vaksinasi menjadi prioritasnya. Dalam waktu dua hari sejak program vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dimulai pada Kamis, 14 Januari lalu, dari sekitar 1,4 juta tenaga kesehatan yang akan divaksin, 16.629 orang telah mendapat vaksin.

Di tengah berbagai persoalan distribusi vaksin ke sejumlah daerah, Kementerian Kesehatan menargetkan 3 juta orang dapat divaksin pada Januari ini. “Bisa meleset. Problemnya di kesiapan logistik karena ini cold chain. Ternyata kapasitasnya butuh lebih besar,” kata Budi, 56 tahun, dalam wawancara khusus dengan Tempo di rumah dinasnya di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat malam, 15 Januari lalu. 

Distribusi pertama 1,2 juta vaksin ke berbagai wilayah Indonesia, Budi mengungkapkan, sempat tersendat karena kendala tempat penyimpanan. Penyimpanan dingin di sejumlah daerah tak mampu menampung vaksin Sinovac karena masih menyimpan vaksin untuk penyakit lain. Pemerintah sedang menjajaki kerja sama dengan perusahaan swasta yang memiliki kemampuan dalam sistem cold chain atau rantai dingin. “Makin lama makin besar dan puncaknya sebulan mungkin bisa 25 juta vaksin,” ujar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara 2019-2020 itu.


Kepada wartawan Tempo, Budi menjelaskan berbagai hal seputar pelaksanaan vaksinasi, upaya pemerintah melobi sejumlah produsen vaksin, hingga langkah pemerintah mendekati kelompok masyarakat yang menolak vaksin. Wawancara juga dilakukan secara daring melalui video konferensi.

161893591282

Apakah sejauh ini vaksinasi sudah sesuai dengan target?

Kami tidak punya target harian. Belum bikin. Targetnya, Januari ini 3 juta.

Time line-nya sudah tepat?

Bisa meleset di logistik.

Apa problemnya?

Kesiapan logistik, karena ini cold chain, jalur dingin. Ternyata kapasitasnya butuh lebih besar. Sambil jalan kami hitung ulang.

Tidak semua dinas kesehatan punya cold storage yang memadai?

Semua dinas kesehatan punya cold storage. Sebenarnya lumayan besar, tapi itu dipakai untuk vaksinasi lain yang berjalan. Dengan adanya Covid-19, vaksinasi yang berjalan ini tidak selancar sebelumnya. Akibatnya, vaksinnya masih berada di sana, jadi makan tempat. Vaksin rata-rata disimpan dengan suhu 2-8 derajat Celsius. Untuk Sinovac tidak ada masalah.

Benarkah Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Unilever, yang punya cold storage sampai ke tingkat pengecer?

Kami mencari segala macam cara untuk mengatasi itu dengan cepat, termasuk kami cari perusahaan swasta yang kuat di distribusi dan punya kemampuan distribusi dingin.

Seberapa mengkhawatirkan soal rantai dingin ini?

Ini sangat critical untuk menyukseskan program vaksinasi. Karena itu, kami habis-habisan memastikan ini siap. Pasti ada hambatan, dan ini bukan hambatan mudah, karena tidak terprediksi, tidak pernah sebanyak dan secepat ini. Kita sudah mencoba merencanakan, tapi waktunya mepet. Begitu saya masuk 23 Desember, saya cek, belum semuanya seideal yang kita inginkan.

Apa contoh masalah dan bagaimana solusinya? 

Waktu kami kirim 1,2 juta vaksin pertama, kenyataannya tidak selesai dalam dua hari karena tidak ada tempat buat menyimpan. Kami cek kenapa mandek. Cold storage-nya tidak cukup dan ternyata masih menyimpan vaksin lain. Kadang ada reagen juga. Lalu reagen dikeluarkan supaya vaksin bisa masuk. Sempat ada beberapa provinsi yang seperti itu. Sekarang distribusi ke kabupaten dan kota sudah tidak ada masalah. 

Beberapa pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan lain belum mendapatkan vaksin karena tidak punya tempat penyimpanan. Apakah ini salah satu problemnya?

Itu problem. Dulu puskesmas di zaman Soeharto rapi, logistiknya dipersiapkan. Tapi, sejak era otonomi daerah, tidak ada lagi standardisasi secara nasional. Ini benar-benar tergantung kepala daerah dengan keanekaragaman standar mereka mengelola puskesmas. Akibatnya, rantai dingin yang dibangun zaman dulu itu sudah tak sama lagi kondisinya. Itu yang membuat lebih menantang untuk melakukan vaksinasi sebesar dan semasif ini. 

Dengan rantai dingin seperti sekarang, bagaimana nanti menampung vaksin lain, seperti dari AstraZeneca dan GAVI?

Itu yang sekarang kami cari solusinya. Dengan 1,2 juta vaksin yang kami coba kirim ini, kami jadi tahu ada masalah. Solusinya mungkin dibantu pihak swasta yang memiliki jalur distribusi dingin. Beberapa perusahaan besar swasta memiliki kemampuan ini. Karena ini buat negara, ya bareng-bareng kita bereskan.

Daerah mana saja yang genting?

Yang kemarin sempat agak tertahan itu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jakarta, dan dua daerah di Sulawesi. Tertahan karena tempat penyimpanannya terisi vaksin lain atau barang lain.

Sekarang sudah teratasi?

Untuk batch pertama sudah mengalir, tapi kita tahu batch pertama kecil, cuma 1,2 juta. Makin lama makin besar dan puncaknya sebulan mungkin bisa 25 juta vaksin. Itu yang menjadi tantangan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah membuka akses vaksin Covid-19 secara mandiri kepada dunia usaha untuk mempercepat pemerataan vaksinasi. Apakah hal itu bisa dilakukan?

Sudah diputuskan vaksin itu gratis. Tapi kalau gratis kan tidak bisa memilih jenis, waktu, dan tempat vaksinasi karena bergantung pada negara. Kalau ada yang mau jenis atau waktunya beda, asalkan tidak membuat keramaian dan timbul narasi negatif, masih terbuka opsi mendiskusikan itu. Jangan sampai ada anggapan orang kaya bisa duluan atau jangan-jangan barang gratis bisa dijual. Yang jelas itu masih wacana, belum ada keputusan. 

Peluangnya besar atau tertutup sama sekali?

Saya belum bisa menjawab sekarang karena belum ada diskusi mendalam tentang ini. Kemarin di Dewan Perwakilan Rakyat ditanya juga soal itu. Saya sih terbuka dengan segala macam opsi, asalkan vaksinasi ini bisa secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, dan semurah-murahnya. Tapi sekarang kami masih memikirkan logistik dingin dan vaksinasi tenaga kesehatan.

Jadi betul ada banyak perusahaan yang meminta vaksinasi mandiri? 

Perusahaan banyak yang meminta karena mereka ingin melakukan sesuatu untuk karyawannya. Niatnya baik.

Perusahaan itu bisa beli sendiri?

Itu mesti diatur. Jangan sampai dia belinya salah atau harganya jadi ngaco.

Jadi perlu izin dari Kementerian Kesehatan?

Iya, perlu izin.

Apakah gelombang penolakan vaksinasi masih mengkhawatirkan? 

Minggu pertama masih memikirkan penolakan. Tenaga kesehatan awalnya belum semua menerima. Sekarang alhamdulillah sudah lumayan. Dengan Presiden disuntik, kan, orang percaya. Banyak juga ahli yang mulai bicara. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR yang membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Benarkah informasi bahwa ada tenaga kesehatan yang menolak dengan alasan kualitas Sinovac tidak bagus?

Itu ada. Semua orang kan tidak sama preferensinya. Standar WHO (World Health Organization), efikasi di atas 51 persen. WHO ngomong begitu karena sudah menjalankan ribuan vaksin. Yang kedua, disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Artinya, sudah safe, efikasi lolos.

Berkaitan dengan gelombang penolakan di daerah, bagaimana prosesnya sampai pemerintah melibatkan influencer, seperti Raffi Ahmad, untuk vaksinasi?

Intinya, pemerintah ingin kita bisa merangkul, mengajak orang agar ikut divaksinasi. Itu sebabnya dipilih figur Presiden. Kalau Presiden berani, itu berarti aman, kan, sehingga semua orang mau divaksinasi. Selain itu, dipilih tokoh-tokoh yang mewakili segmennya. 

Pemilihan itu atas persetujuan Presiden?

Itu diskusinya di tim di bawah.

Seberapa besar pengaruh penolakan vaksin yang dilontarkan figur publik seperti anggota DPR, Ribka Tjiptaning?

Saya bertanya kepada lima-sepuluh orang, pendapat mereka tidak berubah.

Ada survei di daerah-daerah tempat Jokowi kalah dalam pemilihan presiden yang hasilnya menunjukkan penolakan terhadap vaksin. Bagaimana strategi pemerintah menangkalnya?

Vaksin ini sebenarnya sangat ilmiah. Kalau dipakai sebagai barang politik agak lucu juga. Seharusnya vaksin bukan sesuatu yang dipakai untuk komoditas politik. Banyak yang melihat fungsi vaksin untuk melindungi diri sendiri. Ini yang mesti diluruskan. Tujuan utama program vaksinasi bukan buat melindungi diri sendiri, tapi mengejar herd immunity (kekebalan kelompok), menghilangkan pandeminya. Kenapa harus 70 persen dari populasi? Supaya virusnya tidak bisa menular lagi. Makanya WHO bikin GAVI dan kasih vaksin gratis ke seluruh populasi di dunia.

Soal wacana mewajibkan vaksin yang sedang ramai, apakah itu dapat membuat masyarakat makin antipati terhadap vaksinasi?

Kita harus meyakinkan masyarakat supaya mereka mau dengan mengatakan bahwa vaksinasi tidak akan berhasil kalau tidak 70 persen populasi untuk mencapai herd immunity. Saya pribadi merasa komunikasi yang bagus itu jauh lebih baik daripada tidak berkomunikasi dan memaksa. Kita juga harus menjelaskan bahwa ini tanggung jawab besar. Ini bukan perlindungan individual.

Banyak yang mengkritik bahwa Anda terlihat lebih sibuk mengurus vaksinasi ketimbang mengintervensi penularan Covid-19. Tanggapan Anda?

Itu masalah prioritas saja. Kalau saya ditanya, “Pak, kenapa enggak beresin ini?” Ya, saya bukan malaikat. Saya baru bekerja tiga minggu. Itu tidak pakai libur. Kalau dihitung hari kerja, satu setengah minggu. Kalau sudah harus diminta membereskan testing and tracing, membereskan di hulu dan hilirnya, saya tidak mampu. Selain mengurus vaksin, saya membereskan rumah sakit. Hari kedua kerja, saya undang mereka. Mereka bilang ini akan meledak minggu kedua dan ketiga karena liburan. Ya, apes, kan? Saya memilih menyelamatkan yang di depan mata daripada membicarakan strategi, planning, tapi kemudian orangnya mati. 

Kapasitas rumah sakit sudah membaik, ya, setelah Anda mengimbau rumah sakit swasta menambah kapasitas kamar?

Bukan mengimbau. Saya sudah mengeluarkan surat edaran ke semua rumah sakit untuk menambah kamar. Sudah naik.

Soal menambah ranjang itu yang mungkin mudah, tapi bagaimana dengan kesiapan tenaga kesehatan?

Semua rumah sakit kekurangan orang. Saya baru tahu ada 10 ribu perawat yang sudah lulus tapi tidak bisa kerja. Mereka membutuhkan STR, Surat Tanda Registrasi, dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia supaya bisa kerja. Saya mengeluarkan surat relaksasi selama pandemi. Sekarang sudah ada seribu lebih perawat yang bisa kerja. Jadi, kalau saya belum bisa memenuhi yang ideal dari semua orang, ya mohon maaf, ada beberapa hal mepet yang harus segera dibereskan. 

Ihwal pembelian vaksin AstraZeneca, perkembangan terakhir seperti apa? Benarkah ada negosiasi ulang karena pemerintah Indonesia ketika itu belum mau mengeluarkan uang muka US$ 250 juta?

AstraZeneca sudah menandatangani perjanjian pembelian vaksin dengan Bio Farma kira-kira dua minggu lalu.

Apa dampak tertundanya perjanjian itu? Apakah harganya jadi naik?

Harga tidak berubah. Kuota juga tidak berubah. Alokasi pengirimannya yang jadi mundur. Vaksin AstraZeneca itu patennya milik Oxford University. AstraZeneca itu vaksin termurah yang kita beli, selain yang gratis, ya.

Berapa harganya?

Saya tidak boleh ngomong karena ada klausul kerahasiaan.

Indonesia mendapat berapa banyak vaksin?

50 juta dosis dengan opsi 50 juta lagi.

AstraZeneca mengizinkan negara lain memproduksi vaksinnya, seperti India dan Thailand. Mengapa saat itu Indonesia tidak memburu hak untuk memproduksi vaksin tersebut dan memilih Sinovac?

Karena kita tidak menguasai teknologinya. Pabrik kita kuno, bisanya hanya dua dari empat teknologi pembuatan vaksin. Yang paling kuno berasal dari virus yang dilemahkan atau dimatikan. Itu yang biasa Bio Farma bikin. Sinovac dan Sinopharm di platform ini. Teknologi yang kedua berdasarkan protein rekombinan atau unit protein. Itu Bio Farma juga bisa. Platform ini contohnya vaksin Merah Putih dan Novavax. Yang ketiga mulai modern, yang berbasis vektor. Itu yang melakukan Cansino dan AstraZeneca. Yang keempat paling modern, yaitu dengan nucleic acid, bisa DNA atau RNA. Ini completely rekayasa genetis. Kita tidak punya pabrik dengan teknologi ini.

Benarkah informasi yang menyebutkan bahwa kita terlambat mendapatkan vaksin dari Eropa dan Amerika Serikat sehingga beralih ke Sinovac?

Sebenarnya kita mengejar Sinovac itu awal sekali, lho. Bio Farma mungkin mendapat Sinovac itu Maret-April. Yang mendekati Indonesia kan dua, AstraZeneca dan Sinovac. Perusahaan-perusahaan lain kan tidak mau. Nah, Sinovac dipilih karena mau transfer teknologinya supaya bisa dibikin di sini. Menurut saya tidak telat, malah cepat. Begitu kita tanda tangan dengan Sinovac, yang lain masuk karena Indonesia pasar yang besar. 

Ada sejumlah kasus orang meninggal di beberapa negara setelah mereka disuntik vaksin Pfizer. Bagaimana Anda meresponsnya?

Seharusnya ada komisi independen di tiap negara. Di Indonesia kan ada KIPI, kejadian ikutan pasca-imunisasi. Kalau meninggal, apakah meninggalnya karena vaksinnya atau karena ketabrak, ketusuk, atau salah makan. Itu nanti dirunut. Terlalu dini kalau kita mengambil kesimpulan. Tapi banyak yang bilang makin tinggi efikasi makin keras vaksinnya. 

Keras itu konteksnya bagaimana?

Sensitivitasnya jadi lebih tinggi.

Laporan sementara dari uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac di Bandung mengambil data efikasi 540 dari total 1.600 subyek uji klinis. Apakah itu sudah cukup?

Final report-nya itu biasanya semuanya selesai. Ini kan interim report. Sama seperti Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Belum ada yang selesai. Saya menyerahkan itu ke BPOM karena saya tidak tahu aturannya.

Vaksin lain juga menunggu BPOM?

Iya. Cuma, bedanya, uji klinis Pfizer, AstraZeneca, dan Novavax bukan di Indonesia. Jadi BPOM akan menggunakan mekanisme reliance berdasarkan persetujuan dari otoritas regulasi di tempat mereka menjalani uji klinis. 

Sebelumnya Pfizer meminta bebas dari tuntutan hukum jika ada masalah dalam program vaksinasi di Indonesia. Bagaimana sikap pemerintah?

Yang Pfizer itu nanti mungkin perjanjiannya tripartit antara Bio Farma, Pfizer, dan pemerintah. Beberapa ada yang dengan pemerintah, tapi secara keseluruhan dia dengan Bio Farma. Sekarang skenarionya begitu. 

Soal KIPI, kalau ada dampak buruk dari vaksin itu, ganti ruginya akan dibebankan ke siapa? Apakah pemerintah akan menanggung?

Sebenarnya KIPI itu untuk vaksin-vaksin yang lain sudah ada. Mekanismenya disalurkan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk yang anggota JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Untuk yang di luar JKN, kami sedang persiapkan masuk revisi peraturan presiden untuk ditanggung negara. Tapi harus melalui prosedur pembuktian KIPI. Ada komite daerah, komite nasional, untuk memastikan sakitnya benar gara-gara vaksin, bukan yang lain.


BUDI GUNADI SADIKIN

Tempat dan tanggal lahir: Bogor, Jawa Barat, 6 Mei 1964 

Pendidikan: Sarjana sains Jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung (1988)

Karier: Menteri Kesehatan (sejak 23 Desember 2020), Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (2019-2020), Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tbk (2017-2019), anggota staf khusus Menteri BUMN (2016-2017), Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2016), Direktur Perbankan Mikro dan Ritel Bank Mandiri (2006-2013), Executive Vice President Head of Consumer Banking PT Bank Danamon dan Direktur Adira Quantum Multi Finance (2004-2006), Direktur Perbankan Konsumer dan Komersial ABN AMRO Bank Indonesia dan Malaysia (1999-2004)


Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=161893591282


Vaksin Sinovac Vaksinasi Covid Budi Gunadi Sadikin

Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.