Internasional 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Darurat Nasional Covid-19

Berita internasional dalam sepekan.

i Tentara mengenakan masker berjaga saat penerapan keadaan darurat nasional di Malaysia, di Kuala Lumpur, , 13 Januari 2021. Reuters/Lim Huey Teng
Tentara mengenakan masker berjaga saat penerapan keadaan darurat nasional di Malaysia, di Kuala Lumpur, , 13 Januari 2021. Reuters/Lim Huey Teng

Malaysia

Darurat Nasional Covid-19

RAJA Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin al-Mustafa Billah Shah mengumumkan keadaan darurat nasional di seluruh negeri untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada Selasa, 12 Januari lalu. Status ini berlaku hingga 1 Agustus mendatang atau lebih awal, tergantung kondisi pandemi. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyatakan selama masa itu tak ada sidang parlemen ataupun pemilihan umum.

Muhyiddin mengaku ada beberapa pihak yang kecewa karena pemilihan umum ditangguhkan. Namun, “Bukan keinginan saya tidak menggelar pemilihan. Masalah utama yang mencegah saya meminta Raja membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan umum adalah pandemi Covid-19,” katanya dalam pidato seusai pengumuman keadaan darurat.

Kebijakan ini mulai menuai protes. Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri yang kini berdiri di kubu oposisi, menentang penangguhan pemilihan itu dan menilai Muhyiddin sudah bertindak seperti diktator. “Jadi kita berjalan menjauh dari demokrasi sepenuhnya dengan menggunakan keadaan darurat untuk memberikan kuasa penuh kepada Muhyiddin tanpa seorang pun dapat membantah,” ujarnya seperti dikutip Malay Mail.


Muhyiddin juga memperketat pergerakan orang, termasuk lewat larangan perjalanan di seluruh negeri. Pembatasan gerak juga berlaku di lima negara bagian, termasuk Penang, Selangor, Melaka, dan Johor, serta wilayah federal Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan. Kasus Covid-19 di negeri itu menembus angka 3.000 untuk pertama kalinya. Total kasus sudah menembus 138 ribu dengan 555 korban meninggal.

161893772898


Arab Saudi

Kota Masa Depan Menggusur Suku Pribumi

ARAB Saudi baru saja meluncurkan The Line, rencana ambisius kota bebas karbon berbentuk garis lurus sepanjang 170 kilometer, proyek pertama dari rencana pembangunan kota akbar masa depan, Neom, pada Senin, 11 Januari lalu. Belum jelas mengapa kota itu harus berbentuk garis lurus. Putra Mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman menyebut The Line sebagai bagian dari Visi 2030, strategi negeri itu untuk mengembangkan perekonomian baru yang makin jauh dari ketergantungan pada minyak bumi.

Pembangunan kota di Provinsi Tabuk itu mengancam kelangsungan hidup Al-Hwaiti, suku Arab yang sudah turun-temurun bermukim di kawasan tersebut. Sekitar 20 ribu anggota suku itu terancam digusur. Mereka sudah lama memprotes rencana tersebut, bahkan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelidikinya.

Menurut Al Jazeera, Sulaiman Mohamad al-Taqiq al-Hwaiti, aktivis yang vokal menolak Neom, dipenjara pada September 2020 dan akun media sosialnya diblokir. Tiga belas anggota suku lain diduga juga ditahan pada bulan yang sama. Pada Oktober, dua orang lagi ditahan dan belum diketahui nasibnya. Aktivis Abdulrahim al-Hwaiti tewas tertembak tak lama setelah membuat video tentang protes atas penggusuran itu pada April tahun lalu.

Dalam video promosinya, Pangeran Bin Salman menyatakan kota itu tanpa mobil, tanpa jalan, dan tanpa emisi karbon. Kota itu akan mampu menampung 1 juta penduduk dengan segala keperluannya, termasuk pendidikan dan rekreasi, yang dapat dicapai hanya dalam tempo 15 menit dari rumah. Pembangunan dijadwalkan akan dimulai awal tahun ini dan diharapkan menciptakan 380 ribu pekerjaan. Proyek ini bernilai US$ 100-200 miliar.


Thailand

Video Grup Rap Pemrotes Diblokir

VIDEO musik lagu Reform. Youtube

VIDEO musik lagu Reform dari kelompok rap muda terkenal Bangkok, Rap Against Dictatorship, di YouTube diblokir di Thailand atas permintaan pemerintah sejak Senin, 11 Januari lalu. Lagu yang berisi kritik terbuka terhadap kerajaan dan pemerintah itu dirilis di tengah protes anti-pemerintah yang mengguncang Ibu Kota pada Oktober 2020 dan telah ditonton lebih dari 9 juta kali.

“Selamat tahun baru, semuanya. Inilah hadiah tahun baru dari pemerintah kita,” ucap grup tersebut di Twitter. “Video musik kami, Reform, diperintahkan dilarang oleh pemerintah, yang meminta YouTube membatasi aksesnya.”

Rap Against Dictatorship adalah grup musik yang beranggotakan Hockhacker, Liberate P, Zo9, Jacoboi, Numba9, SBSB, Zhln, 3Bone, dan Protozua. Hockhacker sempat ditahan pada Oktober 2020 dengan dakwaan penghinaan. Nama kelompok ini melesat sejak 2018, ketika merilis lagu perdana Prathet Gu Mee (Apa yang Negeriku Dapat), yang dinilai sebagai kecaman terhadap pemerintah.


Reporter Tempo - profile - https://majalah.tempo.co/profile/tempo?tempo=161893772898


Mohammad bin Salman Malaysia Thailand Arab Saudi

Internasional 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.