Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Surat Pembaca

Hak Jawab Mabes Polri (1)

Majalah Tempo edisi 23-29 April 2012 menerbitkan laporan berjudul "Bau Amis Kartu Inafis" di rubrik Nasional. Berita itu mengindikasikan ada fungsi yang tumpang-tindih antara proyek kartu Indonesia Automatic ­Fingerprints Identification System (Inafis) dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Selain itu, berita tersebut memberi kesan bahwa Markas Besar Kepolisian RI tidak membuka identitas perusahaan pembuat kartu Inafis.

i

Hak Jawab Mabes Polri (1)

Majalah Tempo edisi 23-29 April 2012 menerbitkan laporan berjudul "Bau Amis Kartu Inafis" di rubrik Nasional. Berita itu mengindikasikan ada fungsi yang tumpang-tindih antara proyek kartu Indonesia Automatic ­Fingerprints Identification System (Inafis) dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Selain itu, berita tersebut memberi kesan bahwa Markas Besar Kepolisian RI tidak membuka identitas perusahaan pembuat kartu Inafis.

Atas berita tersebut, kami perlu memberikan informasi sebagai berikut:

  1. Bahwa total biaya pengadaan kartu Inafis adalah sebesar Rp 28.379.165.150, bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan biaya Rp 35 ribu per kartu adalah biaya uang langsung disetorkan ke kas negara.
  2. Biaya Rp 35 ribu itu saat ini sedang dikaji kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Polri.
  3. Lelang pengadaan Inafis telah menggunakan proses layanan pengadaan secara elektronik. Karena itu, sejak awal dapat dimonitor oleh masyarakat. Mabes Polri telah menerapkan asas transparansi.
  4. Fungsi kartu Inafis dan e-KTP sangat berbeda dan tidak akan tumpang-tindih. Kartu Inafis memiliki fungsi menyimpan data kejahatan dan bersifat sangat pribadi sehingga hanya bisa diakses polisi. Sedangkan e-KTP tidak menyimpan data perbuatan pidana pemilik kartu. Selain itu, kartu Inafis memuat data pribadi yang amat lengkap (sidik jari, warna rambut, warna kulit, tinggi, dan berat badan). Kartu ini juga bisa membaca sidik jari secara elektronik. Sedangkan e-KTP hanya memuat data pribadi yang terbatas dan tidak lengkap.

Demikian hak jawab kami. Terima kasih.

Inspektur Jenderal Drs S. Usman Nasution, SH, MH
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri

161835469173

Terima kasih atas tambahan penjelasan Anda.
- Redaksi


Hak Jawab Mabes Polri (2)

Majalah Tempo edisi 23-29 April 2012 menulis laporan di rubrik Nasional berjudul "Simsalabim Simulator SIM" di halaman 35-38. Menurut kami, berita itu sepihak, tidak benar, dan cenderung mengandung fitnah. Karena itu, kami menilai berita tersebut merugikan Markas Besar Kepolisian RI sebagai institusi dan sejumlah pejabat polisi sebagai pribadi.

Untuk kasus yang diberitakan tersebut, Tim Irwil V pada Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri telah mengadakan audit investigasi dengan hasil sebagai berikut:

  1. Tidak ada bukti telah terjadi tindak pidana korupsi di Korps Lalu Lintas Polri sebesar Rp 196 miliar terkait dengan pengadaan driving simulator roda dua dan roda empat.
  2. Adapun pelaksana pengadaan pada proyek itu adalah Korps Lalu Lintas Polri dan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Pada 25 Februari 2011, diadakan 700 unit driving simulator roda dua senilai Rp 54,4 miliar (termasuk pajak, asuransi, pelatihan operator, dan ongkos kirim). Pembayaran sudah dilakukan setelah pekerjaan yang diserahkan selesai 100 persen.
  3. Pada 18 April 2011, diadakan 556 unit driving simulator roda empat senilai Rp 142,4 miliar (termasuk pajak, ongkos kirim ke semua kepolisian daerah, masa garansi 1 tahun, dan pelatihan operator). Pembayaran juga dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 persen.
  4. Pada awalnya, memang, proyek pengadaan driving simulator ini dikerjakan seluruhnya oleh PT Inovasi Teknologi Indonesia. Tapi perusahaan itu hanya bisa menyelesaikan 121 unit driving simulator. Sisanya tidak bisa diselesaikan tepat waktu dan diambil alih oleh PT Citra Mandiri.
  5. Pengambilalihan aset secara paksa dan penguasaan fisik atas alat produksi PT Inovasi Teknologi oleh PT Citra Mandiri tidak pernah terbukti. Saudara Suko­tjo S. Bambang tidak pernah menandatangani kertas kosong bermeterai. Yang dia tanda tangani secara sukarela adalah akta pengakuan utang. Memang ada kertas kosong yang ditandatangani, tapi itu dilakukan karena identitas yang bersangkutan sesuai dengan KTP, perincian aset, jumlah utang, dan tanggal kewajiban penyelesaian belum diketahui.
  6. Pengambilalihan belakangan dilakukan karena PT Inovasi Teknologi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam akta pengakuan utang tersebut. PT ­Citra Mandiri telah menyetor dana ke PT Inovasi sebesar Rp 62,2 miliar, sementara biaya produksi yang dikeluarkan PT Inovasi baru Rp 28,4 miliar. Dengan demikian, ada kekurangan pengembalian sebesar Rp 33,8 miliar.
  7. Tuduhan adanya suap sebesar Rp 2 miliar untuk Irjen Joko Susilo (Kepala Korps Lalu Lintas ketika itu), Rp 1 miliar untuk Irwasum Polri, serta sejumlah dana lain tidak dapat dibuktikan karena tidak ada saksi yang melihat dan bukti lain yang mendukung. Saudara Budi Santoso sendiri tidak pernah merasa memberikan dana sebesar itu kepada para pejabat Polri. Informasi soal adanya pemberian suap itu adalah pernyataan sepihak.

Demikian hak jawab kami. Terima kasih.

Inspektur Jenderal Drs S. Usman Nasution SH, MH
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri

Kami sudah memberi kesempatan kepada semua pihak yang disebutkan dalam berita itu memberikan penjelasan sebelum berita diterbitkan. Terima kasih.
- Redaksi


Tanggapan Romli Atmasasmita

Majalah Tempo edisi 23-29 April 2012 memuat tulisan Opini berjudul "Memelihara Pungutan Liar" pada halaman 32. Pada artikel itu ditulis: "Adapun Romli dibebaskan karena tak mengaku, meski di pengadilan setidaknya ada sepuluh orang yang bersaksi bahwa dia menikmati duit panas itu."

Sebagai tim kuasa hukum untuk Profesor Dr Romli Atmasasmita, SH, LLM, guru besar Fakultas Hukum Universitas Padja­djaran, kami ingin menyampaikan bantahan sebagaimana berikut:
- Bahwa kalimat dalam artikel Opini tersebut tidak akurat. Berdasarkan fakta hukum yang muncul dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak ada satu pun alat bukti yang menerangkan bahwa Romli Atmasasmita menerima dan/atau menikmati uang hasil Sisminbakum.
- Memang ada fotokopi perjanjian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Koperasi Pengayoman Kementerian Kehakiman pada 25 Juli 2001 yang mengaitkan Romli dengan perkara ini. Tapi dokumen itu hanya fotokopi, aslinya tidak ada. Kami telah melaporkan dugaan pemalsuan surat ini ke polisi.
- Pada putusan kasasi Mahkamah Agung pada 21 Desember 2010 dinyatakan bahwa klien kami tidak mendapat keuntungan dari pelaksanaan Sisminbakum. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa tidak disetorkannya dana Rp 1,3 miliar yang dituduhkan kepada klien kami tidak merugikan keuangan negara karena dana itu belum ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak melalui sebuah peraturan pemerintah.

Mempertimbangkan semua fakta hukum tersebut, sudah seharusnya Tempo menghormati putusan Mahkamah Agung dan menghentikan pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta. Demikian bantahan kami. Terima kasih.

Dr Juniver Girsang, SH, MH
Tim Advokat Profesor Dr Romli Atmasasmita SH, LLM


RALAT

Ada kekeliruan teks foto pada majalah Tempo edisi 30 April-6 Mei 2012 di rubrik Layar halaman 75. Tertulis "Dream Theater formasi awal". Yang benar seharusnya "Dream Theater, formasi bersama Mike Portnoy (kanan)".


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161835469173



Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.