maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke [email protected].

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin

Cegah Pimpinan KPK Titipan Istana

Seleksi pimpinan KPK dipaksakan kelar di ujung masa jabatan DPR dan Jokowi. Waspadai calon titipan Istana.     

arsip tempo : 172882612862.

Cegah Pimpinan KPK Titipan Istana . tempo : 172882612862.

PRESIDEN Joko Widodo tidak lagi memiliki legitimasi moral untuk menentukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendatang. Bukan hanya karena masa jabatannya yang tinggal menghitung hari, melainkan juga lantaran permainan kekuasaan Jokowi selama ini telah menimbulkan kerusakan besar terhadap KPK.

Di masa pemerintahan Jokowi, KPK benar-benar menyimpang dari mandat awalnya sebagai lembaga antikorupsi yang independen. Bersekongkol dengan Dewan Perwakilan Rakyat melalui revisi Undang-Undang KPK, pemerintahan Jokowi melucuti wewenang lembaga antirasuah tersebut dan menjadikannya bagian dari rumpun eksekutif. Pemilihan pimpinan KPK pun tak ubahnya permainan untuk melanggengkan kekuasaan.

Celakanya, bau permainan kekuasaan kembali tercium dalam seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Melalui panitia seleksi, tangan-tangan kekuasaan diduga kuat meloloskan calon pemimpin KPK yang rekam jejaknya dipenuhi masalah, sekaligus menjegal calon dengan latar belakang kuat sebagai pegiat antikorupsi.

Indikasinya, daftar 20 calon pemimpin KPK yang lolos tes asesmen profil didominasi penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Idealnya, KPK yang dibentuk sebagai koreksi atas buruknya penegakan hukum dipimpin oleh akademikus independen atau ahli hukum yang memiliki reputasi baik dalam gerakan antikorupsi.

Panitia seleksi akan kembali menyaring dan menyerahkan nama sepuluh calon pemimpin KPK kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden akan mengirimkan sepuluh nama tersebut kepada DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutannya. Yang mencurigakan, ada gelagat proses seleksi calon pimpinan KPK dipaksakan untuk rampung sebelum Jokowi turun takhta dan sebelum DPR periode ini mengakhiri masa jabatan pada 1 Oktober nanti.

Pemaksaan pemilihan calon pimpinan KPK di pengujung masa jabatan Presiden dan DPR tak hanya menjauhkan harapan publik akan pemulihan independensi KPK, tapi juga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Barisan pendukung Jokowi di DPR bisa saja memilih pemimpin KPK yang justru akan melindungi Presiden dan keluarganya dari jerat hukum di kemudian hari.

Kecurigaan semacam itu tidak berlebihan. Di akhir masa jabatan Jokowi, nama anggota keluarganya satu per satu mulai terseret ke pusaran dugaan kasus korupsi. Misalnya, KPK menerima laporan dugaan gratifikasi berupa fasilitas pesawat jet pribadi dari pengusaha untuk anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, serta menantunya, Bobby Nasution. Bahkan nama Bobby juga disebut-sebut dalam sidang korupsi bekas Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Prabowo Subianto, presiden terpilih yang akan dilantik pada Oktober nanti, seharusnya berkepentingan menunda pemilihan pimpinan KPK. Melalui perwakilan Partai Gerindra dan partai koalisinya di DPR, Prabowo semestinya menghentikan sementara proses seleksi calon pimpinan KPK hingga anggota DPR periode 2024-2029 dilantik.

Dengan begitu, Prabowo tak hanya memiliki kesempatan ikut menentukan pengganti pimpinan KPK saat ini, yang masa jabatannya akan berakhir pada 20 Desember nanti. Prabowo pun tidak perlu menanggung akibat buruk kesalahan memilih pimpinan KPK yang diwariskan Jokowi.

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 13 Oktober 2024

  • 6 Oktober 2024

  • 29 September 2024

  • 22 September 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan