maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin

Populisme Hukum dalam Korupsi Timah

Kejaksaan perlu berfokus pada aktor utama korupsi timah di Bangka Belitung. Hindari populisme hukum.

arsip tempo : 171870117492.

Populisme Hukum Kasus Timah. tempo : 171870117492.

ROBERT Priantono Bonosusatya sungguh dekat dengan penambangan ilegal di area izin usaha pertambangan PT Timah di Bangka Belitung. Nama pengusaha itu juga tak bisa dilepaskan dari dugaan korupsi tata niaga timah yang sedang disidik Ke­jaksaan Agung. Namun, beberapa waktu setelah kasus itu ber­gulir, status hukum Robert Bonosusatya belum berubah dari saksi.

Kejaksaan Agung masih meloloskan Robert meski telah me­meriksanya selama 13 jam pada 1 April 2024. Penyidik baru menetapkan status tersangka kepada Suparta dan Reza Ardiansyah, di­rektur utama dan direktur pengembangan usaha 2015-2022 PT Refined Bangka Tin, perusahaan yang diduga ter­­afiliasi dengan Robert. Kejaksaan menyatakan pemeriksaannya dalam kasus yang disebut-sebut merugikan negara hi­ngga Rp 271 triliun itu “hanya untuk memperkuat pem­buktian dan melengkapi pemberkasan”.

Dua tersangka lain, Harvey Moeis dan Helena Lim, pun diduga memiliki kedekatan dengan Robert. Ke­jaksaan menyatakan Harvey adalah perwakilan PT Re­fined Bangka Tin yang menghubungi Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani pada 2018-2019—ia juga telah di­tetapkan sebagai tersangka. Harvey disebut meminta Riza meng­akomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah PT Timah. Dari kegiatan ilegal ini ia menerima setoran menggunakan ke­dok kegiatan so­sial melalui perusahaan pimpinan Helena Lim.

Robert dan pengacaranya telah membantah du­gaan kaitan dengan PT Refined Bangka Tin, walaupun—entah ke­betulan atau tidak—inisial keduanya identik: RBT. Dokumen legal perusahaan itu juga tak mencantumkan nama Robert se­bagai pe­milik saham. Namun puzzle fakta dalam kasus dugaan ko­rupsi pertambangan timah ini jelas mengarah pada keterlibatan pengusaha yang dekat dengan banyak petinggi kepolisian ter­sebut. Karena itu, Kejaksaan Agung tak perlu ragu membuka peran Robert lebih jauh.

Hubungan khusus antara pengusaha dan petinggi lembaga penegak hukum dalam berbagai kasus korupsi di negeri ini kerap terjalin. Pengusaha model itu memiliki keistimewaan ketika dia atau bisnisnya menghadapi kasus hukum. Penyidik menghadapi hambatan besar untuk menyeretnya ke pengadilan. Padahal kejahatan lingkungan seperti yang dilakukan dalam pe­nambangan ilegal di Bangka Belitung jelas akan merugikan negara dalam waktu panjang.

Pada Jumat, 26 April 2024, Kejaksaan Agung me­netapkan lima tersangka baru dari pemerintah daerah dan perusahaan smelter yang terlibat. Total pe­nyandang status tersangka kasus itu 21 orang. Tu­juan penegakan hukum, antara lain menghentikan ke­jahatan ling­kungan, tak akan terwujud jika hanya pe­laku teknis seperti mereka yang diproses ke pengadilan. Ke­jaksaan mesti lebih serius men­jerat aktor besarnya.

Kejaksaan Agung tak selayaknya memainkan “po­pulisme hukum”. Publik digiring memberi perhatian lebih pada nilai besar hitungan kerugian negara, yang mencapai Rp 271 triliun, serta nama populer yang terlibat. Tersangka Harvey Moeis kini juga lebih di­kenal sebagai suami Sandra Dewi, selebritas yang lebih banyak mendapat perhatian penyuka gosip. Populisme hukum se­perti ini bisa mengaburkan fokus keterlibatan tokoh yang seharusnya lebih layak dituntut pertanggungjawabannya.

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 16 Juni 2024

  • 9 Juni 2024

  • 2 Juni 2024

  • 26 Mei 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan