Kerusakan Proyek Strategis Nasional

PROYEK strategis nasional (PSN) yang terus digeber pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menghasilkan problem luar biasa. Proyek strategis telah menjadi bunker atau tempat perlindungan untuk berbagai kejahatan lingkungan. Salah satunya proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen yang menggunakan tanah uruk ilegal. 

Proyek itu kini berdampak buruk, yaitu kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki. Penelusuran majalah ini menunjukkan pembangunan infrastruktur jalan tol Yogya-Bawen menggunakan tanah uruk ilegal dari wilayah warisan geologi atau geoheritage Sleman. Tanah ilegal itu kemudian dikirim oleh perusahaan yang bekerja sama dengan PT Adhi Karya, kontraktor utama proyek senilai Rp 5,03 triliun tersebut.

Riset Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta menyebutkan tanah ilegal itu juga digunakan untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo. Pengerukan tanah secara ilegal telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Penggundulan kawasan hijau terjadi di zona inti geoheritage Sleman yang seharusnya tak boleh dijamah sedikit pun.

Dampak penggundulan itu adalah hilangnya mata air yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar. Pendangkalan sungai juga terjadi akibat endapan lumpur. Jika pengerukan tanah terus dibiarkan, bukan tak mungkin terjadi tanah longsor dan banjir besar.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya telah melarang pengerukan tanah di kawasan geoheritage Sleman secara serampangan. Namun pengerukan tanah terus berjalan di zona penyangga, yang juga dilakukan secara ilegal. Unjuk rasa penduduk sekitar lokasi pengerukan pasir dan aktivis lingkungan yang menolak kerusakan lingkungan pun hanya menjadi angin lalu yang tak ditanggapi dengan serius. Walhasil, kerusakan terus meluas dan bencana lingkungan tinggal menunggu jarum jam bergerak.

Berbagai aktivitas ilegal itu terus terjadi karena vendor dan kontraktor mengejar tenggat peresmian jalan tol Yogyakarta-Bawen sebelum Jokowi lengser pada Oktober 2024. Demi mewujudkan legasi Jokowi, PSN telah menjadi azimat dalam memutihkan berbagai kejahatan lingkungan. Para pelakunya pun sulit diseret ke pengadilan karena penegak hukum ditengarai ikut membekingi aktivitas liar itu. Mereka berlindung di balik keberlanjutan proyek strategis Jokowi.

Semua itu buntut pembangunanisme (developmentalism) Jokowi sejak ia berkuasa pada 2014. Hingga akhir tahun ini, ada 201 PSN yang dikebut oleh pemerintah. Klaim bahwa pembangunan infrastruktur bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat tidak disertai dengan kajian lingkungan yang memadai. Masyarakat tidak dilibatkan dan hanya menjadi penonton, bahkan korban, berbagai pembangunan infrastruktur. Aturan pun diterabas agar tanda tangan Jokowi bisa ditorehkan sebelum presiden baru terpilih.

Dengan waktu yang tersisa sembilan bulan lagi, sulit mengharapkan pemerintah melakukan pertobatan ekologis seperti yang disuarakan Paus Fransiskus. Alih-alih terjadi perbaikan terhadap lingkungan, kita hanya akan terus menyaksikan kerusakan alam tanpa henti. Presiden Jokowi tak perlu bangga atau berkoar-koar soal infrastruktur yang telah ia bangun melalui proyek strategis nasional. Sebab, di balik infrastruktur itu, ada kerusakan lingkungan luar biasa yang ongkosnya akan dibayar generasi mendatang.