Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Frekuensi Publik untuk Publik

Dewan Perwakilan Rakyat setengah hati memperbaiki Undang-Undang Penyiaran. Peran negara mengatur frekuensi tidak boleh direduksi.

i

KEGAGALAN Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang Penyiaran sebagai hak inisiatif parlemen patut disayangkan. Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini seharusnya disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pekan lalu, tapi diam-diam dibatalkan tanpa banyak penjelasan. Upaya mendorong dunia penyiaran segera masuk ke era digital yang lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan publik pun kandas.

Naskah revisi Undang-Undang Penyiaran sebenarnya sudah dibahas Komisi Informasi dan Komunikasi DPR dua tahun lalu. Ketika itu, para politikus Senayan bersemangat menyambut janji Presiden Joko Widodo untuk menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang sarat monopoli. Tak tanggung-tanggung rencana revisi itu masuk dokumen Nawacita, yang merupakan komitmen politik resmi Jokowi ketika terpilih sebagai presiden.

Proses perumusan naskah revisi yang berlangsung mulus di Komisi Informasi belakangan berantakan ketika dibahas di Badan Legislasi DPR. Badan Legislasi berkeras mengubah substansi naskah revisi yang sudah diputuskan di tingkat komisi. Tarik-ulur inilah yang membuat proses pengesahan naskah RUU tersendat-sendat hingga sekarang.


Pasal yang menjadi pokok perdebatan adalah sistem pengelolaan frekuensi jika kelak semua stasiun televisi telah bermigrasi ke digital. Sebagian fraksi ingin pengelolaan frekuensi digital itu berada di satu tangan, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI). Ini lembaga baru gabungan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Model ini dikenal dengan sebutan single mux. Sementara itu, fraksi lain menuntut agar otoritas pembagi frekuensi digital dibagi-bagi ke beberapa pihak atau multi-mux.

161820871269

Setelah berdebat lama, sikap Komisi Informasi sebenarnya sudah mengerucut pada model single mux. Filosofinya simpel: peran negara sebagai pemilik frekuensi bisa diwakili oleh RTRI sebagai lembaga penyiaran publik. Seharusnya diskusi selesai di sini karena toh sikap semua fraksi sudah tecermin dalam pembahasan di komisi. Namun, yang janggal, Badan Legislasi justru mementahkan kesepakatan itu. Ketika hasil voting ulang menguatkan posisi fraksi pendukung single mux, lagi-lagi fraksi yang menolak bermanuver dengan menggagalkan kuorum rapat.

Bukan rahasia kalau Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, yang beranggotakan para pengelola stasiun televisi nasional, belakangan gencar melobi anggota parlemen agar memilih model multi-mux. Mereka beralasan penguasaan frekuensi digital oleh RTRI merupakan bentuk monopoli usaha yang berpotensi menghilangkan kepastian hukum untuk industri televisi swasta nasional.

Kekhawatiran itu sebenarnya tak beralasan. Pencabutan frekuensi penyiaran jelas tak bisa dilakukan sepihak dan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Penyiaran bisa mengatur agar ada mekanisme pengujian yang transparan lewat pengadilan. Selain itu, keberatan soal potensi monopoli ketika penguasaan frekuensi penyiaran berada sepenuhnya di tangan para pengelola stasiun televisi nasional terdengar menggelikan. Sudah saatnya para pemilik stasiun televisi menyadari bahwa frekuensi merupakan aset publik yang tak bisa dikuasai secara permanen.

Digitalisasi penyiaran dengan sistem single mux adalah kesempatan emas untuk memutar kembali arah jarum jam sejarah dan mengembalikan otoritas pengelolaan frekuensi kepada negara.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161820871269



Opini 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.