Undang-Undang Bukan Komoditas Komersial
Senin, 6 Februari 2006
Biaya pembahasan undang-undang pemekaran daerah inisiatif DPR ternyata dibebankan ke anggaran pemerintah daerah yang menjadi obyeknya. Perlu dilakukan audit investigasi.
Keterbatasan anggaran acap kali jadi alasan sebuah kegiatan pemerintahan tak dilakukan. Yang tidak kerap, bahkan janggal, adalah kebalikannya: kegiatan dirancang dan dilakukan semata-mata karena ada anggaran yang dapat dimanfaatkan.
Yang janggal itu ternyata terjadi di Senayan. Akil Moch-tar, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dilaporkan telah menerima dana Rp680 juta yang berasal dari anggaran penunjang otonomi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Po
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
