Laporan the new york times itu ... - Nasional - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Nasional 6/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Laporan the new york times itu ...

Hughes aircraft ditunjuk sebagai kontraktor proyek sistem satelit palapa. cheatham dari gte menuduh hughes menyuap pejabat indonesia. tuduhan terhadap dirjen postel soehardjono, tak dapat dibuktikan.

i
SEPERTI peluncuran satelit yang lama tertunda, akhirnya berita "permainan komisi" sekitar proyek Palapa tersembur juga. Sejak beberapa waktu menjelang penutup tahun 1976, di Jakarta sebenarnya sudah mulai sayup-sayup bisik bahwa koran terkemuka The New York Times akan membongkar suatu perkara kotor di dalam soal itu. Mungkin pertandanya sudah nampak: kira-kira Nopember 1976, ke Jakarta datang Seymour M. Hersh, wartawan pemenang Hadiah Puliter yang kini bekerja untuk The New York Times. Hersh, yang dikenal sebagai ahli "membongkar-bongkar", agaknya tak menyembunyikan niatnya. Ia sudah mecium sesuatu di sekitar proyek Palapa -- yang telah mengorbitkan Indonesia jadi salah satu dari tiga negara duma yang menggunakan satelit komunikasi komersiil (dua yang lain: Kanada dan AS). Dan Hersh merasa mencium bau yang busuk. Kisahnya bermula September 1976. Pada mulanya, kurang-lebih, ialah pertemuan dengan Dr. Thomas P. Cheatham Jr. Dia ini bekas pejabat tinggi Pentagon, Departemen Pertahanan AS. Jabatannya wakil direktur Research & Engineering, antara 1964-1967. Ia kemudian jadi seorang konsultan buat perusahaan General Telephone & Electronics (GTE) sebuah perusahaan yang membawahkan pelbagai usaha di bidang komunikasi manufaktur dan riset dan beroperasi di 15 negara di luar AS. CIA GTE mulai mendekati pemerintah Indonesia waktu mendengar bahwa pemerintah bermaksud memperbaharui sistem telepon untuk Jakarta dan daerahdaerah. Sebagai bagian dari proyek ini diputuskan akan dipergunakan sistem satelit komunikasi guna menyatukan wilayah sepanjang 5000 Km lebih yang terdiri dari pulau-pulau. GTE mula-mula mengajukan usul proyek seharga 330 juta dollar, berikut kira-kira 250 jua dollar buat peralatan teleponnya. Tapi usul ini tak diterima oleh pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Orang-orang GTE yang kecewa menuduh bahwa ada yang tak beres dengan penolakan itu - karena ternyata perusahaan Hughes Aircraft yang dapat rejeki dipilih sebagai pensuplai. Orang-orang GTE itu, menurut Hersh, kemudian mengeluh ke kedutaan besar AS di Jakarta, kepada para pejabat CIA, kepada bank Export-Import (Eximbank) dan akhirnya kepada pers. Dr. Cheatham misalnya mencoba mengetuk hati Eximbank yang merupakan badan resmi dana AS untuk perdagangan internasional itu. Ia menyatakan bahwa ada uang sogok yang dibayarkan, setelah Indonesia memberikan kontrak pembangunan satelit dan 40 stasiun buminya kepada perusahaan Hughes Aircraft serta ITT (International Telephone and Telegraph). Buat Cheatham, bukan masalah penyuapan atau komisi itu yang membikin repot, tapi jumlahnya. Ia sendiri - dan GTE - biasa kasih komisi untuk para pqabat asing yang membeli barangnya. "Kami biasa membayar 2 atau 3 persen. Lalu S atau 15 persen", kata Cheatham. "Dan sekarang ini", lanjutnya menunjuk kasus permintaan komisi dari pejabat Pos-Tel Indonesia yang kini heboh itu, "inilah yang terburuk yang pernah saya dengar, dan orang Amerika saling tabrakan menawar untuk menentukan siapakah yang dapat menyogok paling banyak". Menurut keterangan yang diperoleh Hersh, dalam suatu pertemuan antara GTE dengan fihak pemerintah Indonesia - yang diwakili Dirjen Pos-Tel Soehardjono -- permintaan komisi itu dilakukan secara terus-terang. Soehardjono, kata seorang Amerika peserta pertemuan itu, langsung minta komisi dan mengatakan jumlah itu bisa ditambahkan ke harga proyek. "Saya bilang: tidak bisa", kata si orang Amerika. "Dan ia ketawl dan saya ketawa, dan sampai di situ saja". Menurut yang ditulis Hersh, komisi yang diminta Soeharujono adalah $ 40 juta. Bagi si pejabat GTE, itu terlampau besar. Sebab seandainya Soehardjono menurunkan permintaannya sampai 3 atau 4 juta dollar, para wakil perusahaan AS itu akan setuju saja. Seperti dulu pernah terjadi di Filipina: GTE pernah membayar sogok 4 pejabat penanaman modal sampai lebih dari 4 juta dollar. "Dipaksa" Yang nampaknya diinginkan oleh Dr. Cheatham untuk dituntut ialah Hughes Aircraf. Ia menyatakan, bahwa telah dua kali ia mendengar dari orang-orang berkedudukan penting bahwa Hughes "dipaksa menyalurkan uang untuk Jend. Soehardjono sebagai imbalan karena telah ditunjuk sebagai kontraktor utama proyek sistem satelit". Salah satu dari informannya mengatakan bahwa setidaknya 20% telah disuapkan oleh Hughes "dan kontraktor-kontraktor lain". Di sini tidak jelas apakah itu berarti tiap kontraktor - termasuk Hugnes -- membayar 20% komisi, ataukah komisi itu 20% dari seluruh uang yang diterima macam-macam kontraktor. Tapi di awal tulisannya Hersh, menyebut bahwa Hughes dituduh" membayar suap 20%, atau lebih kepada para pejabat Indonesia". Berapa besar komisi itu dalam jumlah dollar. tidak disebut. Yang pasti bila hanya dihitung dari nilai kontrak yang diperoleh Hughes Aircraft. jumlahnya tak akan sampai S 40 juta (lilat box Seberapa Banyak Hugnes Dapat?). Tulisdn Hersh memang bisa menyesatkan. Terutama bila para pembaca jadi terpukau oleh itu angka 540 juta - dan lupa bahwa soal pokok adalah kemungkinan adanya komisi yang setinggi 20%. Di Indonesia sendiri reaksi nampaknya memang terpusat pada jumlah uang yang besar itu. Menteri Luar Negeri Adam Malik misalnya dikutip pers sebagai mengatakau bahwa jumlah uang sogokan itu "hebat". Kepada TEMPO Menteri Perhubungan Emil Salim menyatakan bahwa besarnya suapan yang disebut S 40 juta itu "tak masuk akal". Dan Dirjen Pos-Tel Soehardjono sendiri heran: "Empatpuluh juta dollar itu berapa banyak - coba hitung". Cerita The New York Times kemudian menyebut pembayaran suap kedua yang katanya diminta oleh seorang pejabat yang mewakili Pertamina ". Adapun "pejabat" itu rupanya Udaya Hadibroto, menantu Direktur Utama Pertamina waktu itu, Let.Jen. Ibnu Sutowo. Udaya dikenal sebagai Direktur Elnusa, salah satu anak perusahaan Pertamina. Menurut sumber-sumber The New York Times seorang agen penjualan dan GTE, bernama Vladimir Gold, pernah melapor kepada atasannya bahwa Udaya ada meminta agar GTE menunjuknya sebagai agen dalam hubungan dengan penjualan yang masih tertunggu, yang meliputi ratusan juta dollar untuk alat-alat telepon dan stasiun bumi. "Apa yang tuan harapkan?" konon Udaya ditanya. Udaya menyebut angka kondisi 30% - angka yang waktu itu biasa berlaku di kalangan pejabat Pertamina kalau mereka membeli barang untuk perusahaan. Usul Udaya ditolak. Udaya sendiri kepada Hersh mengakui bahwa ia pernah berusaha ditunjuk jadi agen penjualan sistim satelit. Tapi ia membantah bahwa ia pernah minta 30% sebagai komisi untuk Pertamina. "Saya kira uang itu untuk dana pemilu - itu menurut perkiraan saya", kata Udaya sebagai dikutip Hersh. Jadi tidak jelas adakah Udaya dengan demikian hanya membantah bahwa bukan Pertamina-lah yang akan menerima komisi itu tanpa ia membantah bahwa ia memang pernah minta komisi 30%. Yang pasti, komisi itu tak pernah diterimanya. Dan The New York Times sendiri memang tak bisa membuktikan bahwa "penyuapan" yang dikatakan Dr. Cheatham itu, benar-benar pernah terjadi. Bahkan wartawan Hersh mengutip pelbagai bantahan terhadap tuduhan Cheatham itu. Misalnya dari orang GTE sendiri, William L. Mayo wakil presiden untuk urusan Asia & Pasifik. Setahunya, kata Mayo, GTE tak pernah dimintai suap oleh siapapun dalam pertemuan-pertemuannya dengan Soehardjono. Bantahan lain datang dari William A. Glick, seorang pejabat penting Eximbank. Ia memang mendengar tuduhan Cheatham tentang permainan suap itu. Juga ia mengakui bahwa ongkos satelit telah naik hampir 70%, dan banknya terpaksa meningkatkan pinjamannya jadi 54 juta dollar - suatu kenaikan yang belum pernah ada duanya dalam sejarah Eximbank. Tapi ia merasa bahwa sebuah bank tidak tahu bagaimana harus menyelidiki ada atau tidaknya uang suap. Tuduhan Cheatham, menurut Glick, merupakan "hal-hal yang semuanya kabur". Sebuah sumber lain sementara itu menyatakan bahwa beberapa pejabat Eximbank pernah memanggil orang-orang Hughes Aircraft dan ITT untuk suatu peninjauan kembali. Kepada mereka soal tuduhan adanya uang suap bagi pejabat Indonesia juga ditanyakan. Tapi orang-orang Hughes punya jawaban untuk semua pertanyaan. Mereka menekankan bahwa mereka "bersih". Para pejabat Eximbank itu tak begitu saja mau percaya. Tapi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh ialah mengharuskan pemerintah Indonesia untuk menyewa konsultan yang independen buat mengawasi proyek satelit itu. Dan perusahaan konsultan yang dipilih pihak Indonesia - dengan persetujuan Eximbank - ialah Teleconsult di Washington. Koran Got Mungkin sebab itulah waktu menjawab pertanyaan The New York Times, sehubungan dengan perkara "sogokan" itu, Menteri Emil Salim mengatakan, bahwa pihak Indonesia telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Eximbank. Jadi, kalau ada penyelewengan, tanggungjawab juga terletak pada bank itu. Dan secara tak langsung, juga pada pemerintah AS. Tapi justru adanya kaitan dengan Eximbank itulah urusan bisa jadi panjang. Dan merepotkan. The New York Times bagaimanapun. bukan koran got. Maka selang beberapa saat setelah terbitnya laporan Seymour Hersh itu, Senator William Proxmire (Partai Demokrat), sebagai Ketua Komisi Perbankan Dewan Senat, menulis surat kepada Stephen M. De Bruhl, presiden Eximbank. Senator Proxmire menganggap tuduhan itu cukup serius. Menurut harian Sinar Harapan Kamis pekan lalu, surat sedemikian biasanya "merupakan tindak awal dari suatu prakarsa sebuah Komisi Dewan Senat untuk melakukan pemeriksaan, dengan mempergunakan hak dengar-pendapat". Suasana di Kongres memang bisa menjurus ke tindakan seperti itu. Skandal penyuapan yang dilakukan oleh perusahaan kapal terbang Lockheed masih amat tebal dalam ingatan - dan nama beberapa pejabat Indonesia bukannya tak ikut disebut-sebut. Kini, di awal kepresidenan Jimmy Carter yang banyak berbicara soal moral, semangat bisa tambah hebat untuk membersihkan dunia usaha AS dari tingkah-tingkah yang kotor. Dan memang: baru saja The New York Times memuat tuduhan seorang bekas pejabat GTE tentang permainan saingannya, Hughes Aircraft, Kamis pekan lalu perusahaan GTE sendiri kena lumpur. Sebagaimana diberitakan kantor berita AFP, perusahaan telepon ini disebut sebagai telah menyogok $ 14 juta untuk memperoleh kontrak di Iran, Pilipina dan beberapa negara lain. Yang menyebut itu tak lain adalah badan resmi yang mengawasi kegiatan bisnis para pengusaha Amerika, yakni Securities and Exchange Commission (SEC). Tulisan Seymour Hersh di The New York Times itu pun nampaknya bertujuan untuk menggalakkan gerakan antisuap ini supaya lebih santer. Bahkan tulisan itu memberi kesan, bahwa ia diarahkan agar ada sanksi hukum kepada perusahaan-perusahaan AS yang suka mempraktekkan pat-gulipat. Dan perusahaan Hughes Aircraft merupakan sasaran yang digemari. Perusahaan ini didirikan oleh almarhum orang kaya majenun Howard Hughes - yang mati setelah menyisihkan diri dari orang ramai selama bertahun-tahun Hughes Aircraft yang besar ini (penghasilan 1975: $ 1,2 milyar, dan karyawannya 36.000) punya kontrak utama di bidang pertahanan dengan pemerintah. Salah satu kontrak rahasianya yang baru-baru ini terbongkar ialah dengan CIA. Kerahasiaannya itu yang menarik kecurigaan orang. Dan orang Amerika memang gampang saja merasa aneh, bahwa Hughes berhasil menjual sebuah alat telekomunikasi yang kini cuma dipunyai negeri kaya kepada sebuah negeri "miskin" yang bernama Indonesia. Selama ini, perbuatan menyuap di luar negeri tak dianggap melanggar undang-undang AS. Senat memang telah menyetujui adanya perundang-undangan dengan sanksi kriminil terhadap itu. Tapi langkah ini yang tak disertai bab-bab yang mengatur pelaksanaan hukumnya, belum dikukuhkan oleh badan perwakilan kedua. The House of Representatives. Lembaga seperti SEC baru melakukan penyelidikan saja. SEC juga memperkenalkan suatu progran di mana suatu perusahaan bisa secara sukarela mengungkapkan praktek-prakteknya dalam perkara penyuapan di luar negeri. Tapi hasil pengalaman sukarela itu tak boleh sepenuhnya dingkapkan kepada publik. Sementara itu, sub komite senat yang menyelidiki perusahaan multinasional (yang pernah mengadakan dengar-pendapat dalam skandal Lockheed) juga telah menyarankan suatu undang-undang yang mendorong agar praktek penyogokan itu diumumkan sepenuhnya kepada publik. Tapi usul itu belum disetujui seluruh kongres. Bisa dibayangkan bagaimana kalau nanti usul itu berhasil gol. Pertama kita akan bisa membaca daftar nama para penerima sogok ukuran mukibat di seluruh dunia. Kedua, kita bisa asyik bisa pula ngeri.
2020-06-01 10:25:00


Nasional 6/6

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.