Nasional 1/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Gado-gado Pengawas Data

Di tengah berbagai kasus kebocoran data pribadi, pemerintah dan DPR tak kunjung mengesahkan RUU PDP. Terhalang kengototan soal otoritas pengawas.

i Petugas mendampingi warga mengisi data guna melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di Surabaya, Jawa Timur, April 2020. ANTARA/Moch Asim
Petugas mendampingi warga mengisi data guna melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di Surabaya, Jawa Timur, April 2020. ANTARA/Moch Asim
  • Menteri Kominfo bertemu dengan sejumlah anggota DPR untuk membahas nasib RUU PDP. .
  • Ada usul agar otoritas pengawas data pribadi dipegang lembaga lain, seperti BSSN.
  • Independensi pengawas data diperlukan untuk mengawasi bukan hanya swasta, tapi juga pemerintah. .

DATANG seorang diri ke Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, awal April lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate bertemu dengan tiga petinggi Dewan Perwakilan Rakyat. Hari itu ia bermaksud membahas nasib Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mandek di Dewan.

Kepada Tempo, Ketua Komisi Informasi DPR Meutya Viada Hafid membenarkan isi persamuhan tersebut. “Kami bertemu secara informal untuk konsul

...

Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.

Mulai dari

Rp. 58.000*/Bulan

Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo

Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone

Podcast, video dokumenter dan newsletter

Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001

Register di sini untuk mendapatkan 5 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login


Reporter Budiarti Utami Putri


Kementerian Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate BSSN Data Pribadi RUU PDP

Nasional 1/2

Sebelumnya Selanjutnya

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.