Di tengah ekosistem digital yang menguat, pelindungan data pribadi menjadi krusial. Di mana peran negara?

Mengapa data pribadi nomor induk kependudukan atau NIK gampang bocor? 

Pemerintah mendesak penyelenggara sistem elektronik atau PSE privat mendaftarkan perusahaan mereka. Mengancam kebebasan berpendapat dan ranah privat.

Sejumlah orang menyewa jasa penghapusan akun media sosial. Sebagian besar pengguna media sosial menganggap jejak digital aib masa lalu.

DPR dan pemerintah perlu bergegas mengesahkan RUU PDP. Lembaga baru pelindung data pribadi warga negara harus independen.

Di tengah berbagai kasus kebocoran data pribadi, pemerintah dan DPR tak kunjung mengesahkan RUU PDP. Terhalang kengototan soal otoritas pengawas.

Undang-Undang Perlindungan Data Umum Uni Eropa telah menjadi acuan regulasi di berbagai negara. Ratusan sanksi telah dijatuhkan selama tiga tahun berlaku. Dapat disalahgunakan untuk membungkam jurnalis.

Rapat pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berlangsung alot. Pemerintah Indonesia berkukuh agar pengawasan berada di bawah Kementerian Komunikasi.

KASPERSKY Security Network mengungkap 3 dari 10 pengguna Kaspersky di Indonesia hampir terinfeksi perangkat lunak berbahaya (malicious software-malware) yang bisa mencuri data sepanjang 2020. Setidaknya ada 34,5 juta malware berbeda yang ditransmisikan melalui Internet. "Ancaman terhadap individu sama berbahayanya dengan risiko pada UKM (usaha kecil dan menengah) serta perusahaan atau pengguna bisnis," ucap Dony Koesmandarin, Territory Manager untuk Indonesia, Rabu, 17 Februari 2021.

Modus baru pembobolan rekening bank melalui pembajakan nomor telepon nasabah kian marak. Bank tidak boleh lepas tangan.