Nasional 2/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Auditor BPK yang Misterius

Lima penyidik dan jaksa di KPK dilaporkan ke polisi. Serangan balik?

i

KEPALA Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan Raden Yudi Ramdan Budiman jadi sibuk menampik kabar bahwa lembaganya berada di balik pelaporan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Yudi membuat rilis untuk menegaskan tak ada auditornya yang melaporkan penyidik KPK ke Kepolisian Daerah Metro Jakarta.

Rilis itu terbit pada Selasa pekan lalu setelah ada laporan bahwa seseorang bernama Arief Fadillah melaporkan dua penyidik KPK, Arend Arthur Duma dan Edy Kurniawan, ke polisi dengan tuduhan menyelewengkan wewenang pada 6 Oktober lalu. Dua penyidik ini adalah pengusut korupsi auditor BPK, Rochmadi Saptogiri. "Saya sudah bertanya kepada Pak Arief Fadillah. Ia mengaku bukan dia yang melapor ke polisi," ujar Yudi, Kamis pekan lalu.

Di BPK, kata Yudi, memang ada auditor bernama sama dan bertugas sebagai Auditor Keuangan Negara VI. Secara kebetulan pula Arief Fadillah sang auditor pernah diperiksa sebagai saksi untuk Rochmadi, yang bekerja sebagai Auditor Keuangan Negara III. Ia dituduh melakukan pencucian uang dengan membelanjakan duit sogokan. "Diperiksa KPK sebentar karena dia tak terkait," ujar Yudi.


Dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, Arief Fadillah sang pelapor mencantumkan alamat rumahnya di Jalan Pedati Raya 13, Rawa Bunga, Jakarta Timur. Ketika Tempo menyambangi rumah itu pada Kamis malam pekan lalu, sekitar pukul 19.30, Udin, yang mengaku sebagai kerabat pemilik rumah, membenarkan bahwa tuan rumah bernama Arief Fadillah. "Benar, Bapak bekerja di BPK," katanya, "tapi sekarang belum pulang."

161829761710

Udin berjanji meneruskan surat konfirmasi Tempo kepada Arief untuk memverifikasi identitas pelapor dua penyidik KPK. Lewat Yudi, Arief membantah pernah melaporkan Arend dan Edy ke Polda. "Saya tidak pernah melaporkan nama-nama yang disebutkan dalam daftar dimaksud," ujar Arief. Ia mengatakan segala tindakan yang dilakukannya selalu dikomunikasikan dengan pemimpinnya di BPK.

Pengaduan itu bermula ketika penyidik KPK menangkap Rochmadi dan Ali Sadli, dua auditor BPK, di kantornya di Jalan Gatot Subroto pada 26 Mei lalu. Keduanya diduga menerima suap Rp 240 juta dari Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito dan pejabat Kementerian Desa, Jarot Budi Prabowo.

Uang itu diduga untuk mendapatkan status wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan Kementerian tahun 2016. WTP adalah peringkat tertinggi dalam audit keuangan negara, yang berarti lembaga tersebut sudah membelanjakan uang negara dengan benar menurut BPK. Umumnya kepala lembaga negara senang dengan predikat ini dengan mengumumkannya ke publik. WTP seolah-olah menjadi ukuran kinerja para pegawai pemerintah.

Keempatnya telah menjadi tersangka. Pekan lalu, Sugito dan Jarot divonis satu setengah tahun penjara.

Saat berkas pemeriksaan Rochmadi dilimpahkan ke tahap penuntutan pada 5 Oktober lalu, dua penyidik KPK, Arend dan Edy, mendapat tugas melengkapi keterangan dengan memeriksa Arief Fadillah, auditor BPK kolega Rochmadi. KPK ingin mendapat keterangan tambahan soal dugaan pencucian uang oleh Rochmadi dan Ali Sadli.

Dua penyidik itu mendatangi rumah Arief sang auditor di Jalan Pedati Raya, Rawa Bunga, Jakarta Timur, persis seperti alamat yang didatangi Tempo. Menurut seorang penegak hukum, pemeriksaan berjalan santai diselingi gelak tawa. "Penyidik KPK ini menjalankan tugas dari atasan. Ini disebut pelaksanaan perintah jabatan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Sehari setelah pemeriksaan, Arief, yang dibantah Yudi sebagai auditor BPK, melaporkan kedua penyidik itu dengan tuduhan perbuatan tak menyenangkan dan menyalahgunakan wewenang. Perbuatan tak menyenangkan ini merujuk pada pemeriksaan Arief di rumahnya itu.

Polisi bergerak cepat. Mereka segera memeriksa laporan Arief Fadillah itu. Bahkan, 17 hari kemudian, polisi menerbitkan surat penyidikan terhadap Arend dan Edy.

Febri menyebutkan, sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak bisa dipidana jika berbuat karena perintah jabatan serta melaksanakan perintah karena iktikad baik yang mengira perintah tersebut masuk lingkungan pekerjaannya. Dua penyidik itu, kata dia, jelas sedang melaksanakan tugas meminta keterangan kepada Arief kendati di rumahnya.

Ketika dimintai konfirmasi ulang soal Arief Fadillah, Yudi mengatakan sudah meneruskan semua pertanyaan Tempo kepada Arief Fadillah sang auditor. "Pak Arief membantah tinggal di Jalan Pedati Raya," ujar Yudi. "Saya tidak tahu jika ada pegawai BPK lain bernama Arief yang tinggal di Jalan Pedati Raya."

Penyidik KPK lainnya, Ario Bilowo, juga diadukan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya oleh Ihkam Aufar Zuhairi. Ihkam tak lain anak Rochmadi. Ihkam melaporkan Ario juga dengan tuduhan menyalahgunakan wewenang ketika menangkap ayahnya di kantor BPK.

Ario dituduh memakai kartu akses sebagai anggota staf BPK untuk masuk ke ruang atasannya dan menemukan tumpukan uang yang diduga suap dari Kementerian Desa. Ario adalah auditor BPK yang sedang ditugasi di KPK. Dengan kartu akses itu, ia bisa menembus kantor BPK yang dijaga berlapis-lapis pengamanan.

Pengusutan tuduhan terhadap Ario ini juga berlangsung kilat. Dua hari setelah laporan Ihkam masuk, polisi memeriksa beberapa saksi dari BPK secara maraton. Hasilnya, polisi menerbitkan surat penyidikan untuk Ario Bilowo dengan tuduhan persis yang dibuat Ihkam, empat hari setelah laporan diterima polisi.

Seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu pekan lalu, Rochmadi mengakui memberikan kuasa kepada anaknya agar melaporkan Ario ke polisi. Ia mengatakan merasa dirugikan atas penangkapan itu. "Penegakan hukum seharusnya berdasarkan ketentuan hukum juga," ujarnya.

Masalahnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan hal lain tentang tuduhan kepada tiga penyidik KPK itu. Polisi bergerak menyidik, menurut Argo, karena para penyidik itu diduga membocorkan rahasia. "Intinya, dia ini pegawai BPK yang bekerja di KPK yang memberikan informasi tanpa ada wewenang. Tidak ada wewenangnya membocorkan rahasia," ujar Argo, tanpa menjelaskan lebih rinci soal membocorkan rahasia.

Selain tiga penyidik itu, dua jaksa KPK diperiksa polisi atas laporan Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman. Aris melaporkan dugaan pencemaran nama yang terkait dengan pemutaran rekaman Miryam S. Haryani, politikus Hanura, yang menyebutnya bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan membocorkan penyidikan korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Dua jaksa itu adalah Yadyn Tambulaga dan Roy Riadi. "Keduanya akan diperiksa sebagai saksi," kata Febri.

Rusman Paraqbueq, Anton Septian, Fajar Pebrianto, Zara Amelia


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161829761710



Nasional 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.