Nasional 1/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Momen

Jaksa Didesak Memburu Koruptor

PARA penggiat antikorupsi menagih langkah konkret Kejaksaan Agung mengeksekusi terpidana korupsi, termasuk memburu mereka yang telanjur buron. "Kami sudah menyampaikan permintaan itu langsung kepada Jaksa Agung," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, Jumat pekan lalu.

i
Jaksa Didesak Memburu Koruptor

PARA penggiat antikorupsi menagih langkah konkret Kejaksaan Agung mengeksekusi terpidana korupsi, termasuk memburu mereka yang telanjur buron. "Kami sudah menyampaikan permintaan itu langsung kepada Jaksa Agung," kata anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, Jumat pekan lalu.

Pertengahan April lalu, ICW bersama sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan mendatangi Kejaksaan Agung. Mereka diterima Jaksa Agung Basrief Arief dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andi Nirwanto.

Pada pertemuan itu, koalisi meminta Kejaksaan memperbarui daftar terpidana korupsi yang belum dieksekusi. Koalisi juga meminta Kejaksaan mengumumkan data terpidana tersebut. "Agar masyarakat tahu dan bisa membantu," kata Emerson.


Menurut catatan ICW, sedikitnya 49 koruptor belum menjalani hukuman meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Dari jumlah itu, 25 orang melarikan diri sebelum dieksekusi. Adapun sisanya, 24 orang, belum dieksekusi karena jaksa tak kunjung menerima salinan putusan Mahkamah Agung.

161835169794

Kasus terbaru adalah kaburnya Satono, mantan Bupati Lampung Timur yang divonis 15 tahun penjara karena korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 119 miliar. Kendati MA memvonis ia bersalah pada April lalu, Kejaksaan tak segera mengeksekusi. Saat baru akan dipanggil, Satono sudah kabur tak ketahuan rimbanya.

Bersalah tapi Tak Dihukum

1. Satono, Bupati nonaktif Lampung Timur
Kasus: Penyimpanan APBD di BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 119 miliar
Vonis: 15 tahun penjara (19 Maret 2012)
Status: Buron

2. Nader Taher, Direktur Utama PT Siak Zamrud
Kasus: Kredit macet Bank Mandiri senilai Rp 24,87 miliar
Vonis: 14 tahun penjara (24 Juli 2006)
Status: Melarikan diri ke luar negeri

3. Adelin Lis, pengusaha
Kasus: Dana reboisasi dan illegal logging di kawasan Mandailing Natal, yang merugikan negara Rp 119 miliar
Vonis: 10 tahun penjara (2008)
Status: Melarikan diri ke luar negeri

4. Anton Heryanto, mantan Kepala Seksi Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Garut, Jawa Barat
Kasus: Dana makan dan minum sebesar Rp 5 miliar pada tahun anggaran 2007
Vonis: 5 tahun penjara (25 Mei 2011)
Status: Eksekusi tidak jelas, jaksa belum menerima salinan putusan

5. Ruskin Har, bekas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau
Kasus: Dana Badan Legislasi DPRD Riau sebesar Rp 2,5 miliar
Vonis: 6 tahun penjara (2011)
Status: Buron saat mengajukan permohonan peninjauan kembali


Gugatan Irwandi Kandas

MAHKAMAH Konstitusi menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh 2012 yang diajukan oleh pasangan calon Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan. "Menyatakan menolak eksepsi pihak termohon dan pihak terkait. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata ketua majelis hakim Mahfud Md. dalam pembacaan putusan, Jum­at pekan lalu.

Irwandi melayangkan gugatan dengan alasan banyak intimidasi, teror, dan pelanggaran selama pemilihan. Mahkamah memutuskan menolak gugatan itu karena bukti yang diajukan pemohon sangat minim. Meski begitu, Mahkamah meminta Kepolisian Daerah Aceh tetap memproses dugaan pelanggaran, yang saat ini sedang diselidiki.

Kuasa hukum kubu Irwandi, Sayuti Abubakar, menyatakan pihaknya menerima putusan Mahkamah. "Meskipun tidak sesuai dengan harapan, kami sangat menghargai putusan MK," kata Sayuti.

Anis Matta Diperiksa

KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Anis Matta. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu diperiksa terkait dengan kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan tersangka Wa Ode Nurhayati.

Nurhayati menuding Anis berperan dalam menentukan alokasi dana bantuan yang disusun Badan Anggaran DPR bersama Kementerian Keuangan. Anis diketahui menandatangani surat tertanggal 27 Desember 2010, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Surat itu menegaskan bahwa program DPID 2011 sudah final dan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Pengacara Wa Ode Nurhayati, Wa Ode Nurzaenab, mengatakan surat itu membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, penerima DPID hanya ditetapkan sepihak oleh pimpinan Badan Anggaran. Surat itu kemudian diteruskan oleh Anis kepada Menteri Keuangan.

"Anis harus bertanggung jawab juga," kata Nurzaenab di KPK. Sedangkan Anis menolak disebut terlibat. "Soal program ini bukan urusan saya," katanya. Dia mengatakan hanya meneruskan surat dari Badan Anggaran kepada Menteri Keuangan.

Nurhayati ditetapkan tersangka karena diduga menerima suap dari Fadh A. Rafiq, Ketua Umum Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Uang itu untuk memuluskan tiga proyek di Aceh. Fadh juga ditetapkan sebagai tersangka.

FPI Mengamuk di Salihara

PULUHAN anggota organisasi kemasyarakatan dari Front Pembela Islam, Front Betawi Rempug, dan Front Komunikasi Anak Betawi mengamuk di Gedung Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu. Mereka meminta diskusi buku karya Irshad Manji berjudul Allah, Liberty and Love, yang sedang digelar di sana, dibubarkan.

Massa yang berkumpul di luar pagar Gedung Salihara itu tak henti-hentinya meneriakkan takbir. Selain keberatan atas topik diskusi itu, anggota ormas tersebut berdalih acara itu tidak mengantongi izin. Belasan petugas dari Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan hanya memantau aksi massa tersebut.

Tak mau situasi menjadi gawat, beberapa petugas meminta diskusi dihentikan. Tapi ratusan peserta yang hadir menolak permintaan dan memilih tetap bertahan. Karena massa semakin beringas, panitia akhirnya menghentikan diskusi. "Dengan kejadian ini, saya sudah kehilangan hak bicara, berekspresi, dan berkumpul." kata penggagas Salihara, Goenawan Mohamad. Menurut dia, tuntutan pembubaran diskusi itu tidak beralasan. Sebelumnya, tidak pernah ada warga sekitar Salihara yang datang mengajukan keberatan.

Ongen Mati, Suciwati Menagih

SUCIWATI, istri Munir Said Thalib (almarhum), meminta Kepolisian mengusut kematian Raymond J. Latuihamallo alias Ongen. Menurut dia, keluarga Ongen, yang menjadi saksi kunci pembunuhan Munir, mesti mengusulkan pengusutan penyebab kematian itu. "Apalagi alasan serangan jantung sebagai penyebab kematian menjadi janggal karena Ongen tidak memiliki riwayat sakit itu," katanya.

Menanggapi permintaan ini, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian RI Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan belum pasti melakukan penyelidikan. "Kecuali ada permintaan dari keluarga," katanya.

Harapan Suciwati sepertinya bakal kandas. Istri Ongen, Eta Latuihamallo, mengatakan tidak akan meminta polisi mengusut kematian suaminya. Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Khoirul Anam, curiga kematian Ongen merupakan upaya melemahkan kasus Munir. Sebelumnya, saksi kasus Munir lainnya, yaitu mantan Deputi VII Badan Intelijen Negara Bijah Subiyakto, juga meninggal karena serangan jantung.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161835169794



Nasional 1/5

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.