Nasional 6/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Menakar Citra, Mendukung SBY

Usul agar PKS menarik dukungan kepada pemerintah semakin santer terdengar. Perombakan kabinet menjadi salah satu syarat penarikan.

i

PERNYATAAN ”satu-dua menteri diganti” yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dua pekan lalu, rupanya menjadi teka-teki yang kini dibahas banyak kalangan. Tokoh partai politik sibuk memberikan ”nasihat” sambil membisikkan nama calon menteri pilihan mereka kepada Presiden. Pendek kata, otak-atik gathuk siapa gerangan menteri yang dicopot dan penggantinya, menjadi obyek diskusi dari elite politik sampai ke warung kaki lima.

Diskusi tentang hal itu juga mengemuka di kalangan politisi Partai Keadilan Sejahtera. Secara terbuka Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Zulkieflimansyah, mengajukan dua calon pengganti Jaksa Agung. Menurut dia, kader PKS yang pas duduk di kursi itu adalah mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Suripto dan pengacara Arief T. Surowidjojo. Keduanya adalah anggota majelis pakar partai itu. ”Kader kami antisuap,” kata Zulkieflimansyah.

Nama lain yang tidak disebut secara terbuka namun beredar luas adalah Fuad Bawazier. Menteri Keuangan era Presiden Soeharto itu disebut-sebut merupakan kandidat menteri PKS untuk urusan perekonomian. Usul itu kabarnya datang dari Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, yang disebut punya hubungan dekat dengan bekas Dirjen Pajak itu.


Saat dihubungi Tempo, Fuad mengaku tidak tahu-menahu soal ini. Dia juga mengaku tidak pernah dihubungi PKS secara resmi. ”Kita lihat nanti, berandai-andai itu tidak pas,” katanya ketika ditanya kesediaannya jika dicalonkan menjadi menteri. Soal kedekatannya dengan Anis Matta, Fuad menjawab diplomatis, ”Saya dekat dengan banyak kalangan.”

161830857329

Presiden PKS Tifatul Sembiring menepis bahwa partainya sudah menjajakan kader pengganti menteri. Kendati mengusulkan perombakan kabinet, PKS tidak pernah mencalonkan kandidat menteri, termasuk Fuad Bawazier. ”Itu isu saja,” ujarnya. Jika benar partainya diminta mencalonkan menteri, dia akan memilih kader sendiri. Hingga kini Fuad belum resmi masuk PKS. ”Nanti SBY bertanya apakah ia (Fuad) benar-benar orang PKS,” kata Tifatul kepada Tempo.

Soal Fuad ini memang sudah lama jadi gunjingan. Sejak kabinet disusun Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu, namanya sudah disebut-sebut. Sumber Tempo, anggota Dewan asal PKS, menyebut Fuad Bawazier termasuk empat calon menteri yang disodorkan PKS kepada Presiden ketika menyusun Kabinet Indonesia Bersatu. Tapi, ”Nama Fuad dicoret Yudhoyono,” katanya. Menurut sumber itu, perdebatan memasukkan nama Fuad Bawazier ketika itu cukup alot. Anis Matta disebut sebagai pihak yang getol mengusulkannya.

Anis Matta membantah telah mencalonkan Fuad Bawazier sebagai calon menteri. Menurut dia, PKS tidak mengajukan satu nama pun kepada Presiden dalam kaitan dengan rencana perombakan kabinet. Yudhoyono sendiri pernah mengutarakan keinginannya merombak kabinet kepada PKS, sebelum puasa lalu. ”Walaupun ada kader PKS di kabinet, kalau performance keseluruhan tidak bisa diharapkan, kami akan menarik dukungan,” kata Anis Matta.

Keputusan menarik atau mendukung pemerintah kini memang sedang ramai dibicarakan PKS. Kendati keputusan itu berada di tangan Majelis Syuro, di beberapa pengurus wilayah mulai nyaring terdengar suara agar PKS menarik dukungan. Sidang Majelis Syuro baru akan dilangsungkan pada 26-27 November mendatang.

Dewan Pimpinan Wilayah Yogyakarta adalah salah satu yang akan mengusulkan penarikan dukungan dalam musyawarah Majelis Syuro mendatang. Menurut ketuanya, Agus Purnomo, kinerja pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono nilainya tidak sampai lima. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang tinggi disusul dengan melambungnya harga kebutuhan pokok dan angka inflasi adalah salah satu indikasi ketidakberhasilan itu.

Dalam kaitan ini, pengurus PKS Yogyakarta melakukan survei kepada kader-kader Partai di wilayah itu. Pelaksana harian PKS Yogyakarta Ahmad Sumiyanto mengatakan survei itu berisi kondisi ekonomi dan persepsi konstituen Partai terhadap pemerintahan Yudhoyono. ”Hasilnya akan kami sampaikan ke pimpinan pusat Partai paling lambat 22 November,” katanya kepada Syaiful Amin dari Tempo. PKS Yogyakarta memiliki dua wakil di Majelis Syuro.

Konstituen PKS Jawa Barat juga mempertanyakan kinerja pemerintah. Menurut pejabat ketua Partai di sana, Yudi Widiana, saat ini sedang dilakukan pengumpulan pendapat soal perlu tidaknya Partai menarik dukungan kepada pemerintah. ”Secara umum dukungan masih diperlukan namun dengan catatan,” katanya kepada Ahmad Fikri dari Tempo. PKS Jawa Barat mempunyai kuota 20 kursi di Majelis Syuro.

Menyebar angket ke kader partai guna menentukan sikap kepada pemerintah juga digelar di Jawa Timur. Jajak pendapat dalam lembaran kertas itu hanya berisi satu pertanyaan: Bagaimana menurut Anda citra PKS selama mendukung pemerintah SBY-JK? Dari 39 kota di Jawa Timur, baru 10 daerah yang mengembalikan angketnya. ”Pekan depan hasilnya baru kelihatan,” kata Ketua PKS Jawa Timur, Sigit Sosiantomo, Kamis pekan lalu.

Sigit sendiri masih berpandangan bahwa PKS belum optimal dalam setahun berkoalisi mendukung pemerintah. Karena itu, dalam rapat Majelis Syuro nanti wakil Jawa Timur akan mengusulkan agar partainya mempertahankan dukungan itu. Setahun kemudian mereka akan melakukan evaluasi lagi.

Pendapat berbeda dilontarkan Rofi’ Munawar. Mantan Ketua PKS Jawa Timur itu justru meminta Partai menarik dukungannya. ”Berdasarkan angket yang saya baca, mayoritas pendukung PKS mengatakan koalisi dengan pemerintah kurang menguntungkan bagi citra PKS,” katanya. Dalam Majelis Syuro, PKS Jawa Timur punya 5 suara.

Kabar banyaknya kader daerah yang mengusulkan penarikan dukungan ditanggapi Tifatul Sembiring baru sebatas wacana. ”Boleh-boleh saja,” katanya. Untuk mengetahui secara persis suara kader di daerah, dalam waktu dekat dirinya akan berkeliling ke daerah. Soal keputusan penarikan, kata Tifatul, bukan hal yang mustahil dilakukan. Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu, terutama tim ekonomi, semakin kuat.

Menurut Anis Matta, PKS kini sedang mencari alasan yang tepat apakah akan tetap mendukung Yudhoyono atau tidak. Kontrak politik antara PKS dan Yudhoyono dibangun di atas harapan adanya perubahan mendasar dalam mengelola pemerintahan. ”Penurunan citra pemerintah SBY ikut pula menurunkan citra PKS,” kata Anis.

Salah satu cara meningkatkan citra itu adalah perombakan kabinet. Jika reshuffle kabinet itu bisa menaikkan citra PKS, ”Kami akan mempertimbangkan untuk tidak menarik dukungan,” kata Anis Matta. Namun Anis mengingatkan bahwa semua keputusan itu akan dilakukan dalam Majelis Syuro.

Dalam sidang itu hampir 100 anggota Majelis akan berembuk. Dari jumlah itu, separuh mewakili daerah dan sisanya diangkat. Keputusan akan diambil secara musyawarah. Jika jalan musyawarah mentok, akan dilakukan voting. Namun, jika suara tetap berimbang, keputusan diambil di mana Ketua Majelis Syuro berpendapat.

Johan Budi S.P., Maria Ulfah, Agriceli, Wahyu Dhyatmika, Sunudyantoro (Surabaya)


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161830857329



Nasional 6/6

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.