Peristiwa 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Nazaruddin Sjamsuddin Dituntut 8,5 Tahun

i

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Nazaruddin Sjamsuddin, mendesah kecewa begitu mendengar tuntutan jaksa penuntut umum, dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi, Kuningan, Jakarta Pusat, pekan lalu. Ia masygul dengan tuntutan hukuman delapan setengah tahun penjara yang disampaikan jaksa. ”Saya akan menyampaikan pembelaan secara pribadi,” katanya.

Tumpak Simanjuntak, salah satu jaksa penuntut umum, menilai Nazaruddin bersalah karena memberikan persetujuan kepada Kepala Biro Keuangan Komisi, Hamdani Amin, membagi-bagikan uang kepada semua anggota, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU. Menurut Tumpak, uang yang dibagi-bagikan Hamdani berasal dari PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 sebesar US$ 566,795. ”Negara dirugikan Rp 14,1 miliar,” kata Tumpak.

Tak hanya Nazaruddin yang keberatan, penasihat hukumnya, Nurhasim Ilyas, juga tak terima. Menurut dia, tuduhan terhadap kliennya salah dan tidak sesuai dengan kondisi terdakwa. ”Nazaruddin menandatangani persetujuan itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai penyertaan kejahatan?” kata Nurhasim.


Dalam sidang terpisah, Hamdani Amin juga dituntut hukuman lima setengah tahun penjara. Hamdani dituntut membayar uang pengganti Rp 14,1 miliar secara tanggung renteng bersama Nazaruddin. Abidin, pengacara Hamdani, menilai tuntutan jaksa itu tidak sesuai dengan fakta persidangan.

161830656667

Bagir Manan Diperiksa

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat pekan lalu memeriksa Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan sebagai saksi atas kasus suap yang menimpa mantan hakim tinggi Harini Wiyoso. Pemeriksaan dilakukan seharian—dari pukul delapan hingga setengah enam sore—di ruang kerja Bagir lantai dua gedung Mahkamah Agung.

Bagir diperiksa setelah Harini mengaku pernah bertemu dengannya pada 10 September lalu. Menurut Bagir, dalam pertemuan itu Harini hanya berpamitan karena telah masuk usia pensiun. Harini mengaku saat itu ia sempat menyinggung kasus korupsi dana hutan tanaman industri yang menimpa Probosutedjo, klien Harini. Sebelumnya Probo mengaku telah mengeluarkan Rp 6 miliar agar dia dimenangkan dalam kasusnya di Mahkamah Agung. Uang itu kata Probo diserahkannya melalui Harini.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebetulnya telah memanggil Bagir untuk datang ke KPK pada Senin pekan lalu, tapi Bagir tak datang. Kalangan di Mahkamah Agung menilai KPK tak berhak memeriksa Bagir karena menyangkut independensi Mahkamah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu mempertemukan Ketua Komisi Taufiequrachman Ruki dengan Bagir Manan guna mencari jalan agar kasus ini tak berlarut-larut.

Muchdi Bantah Kenal Pollycarpus

MUCHDI Purwopranjono, bekas Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), membantah kenal Pollycarpus, terdakwa dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. Hal itu diungkapkannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pekan lalu. Muchdi juga menyatakan tidak pernah melakukan kontak dengan Pollycarpus lewat telepon seluler.

Dia membantah catatan percakapan dengan Polly sebanyak 27 kali dilakukan olehnya. Dalam catatan itu, percakapan dilakukan lewat telepon selulernya ke nomor 0815843xxxx milik Polly. Muchdi beralasan teleponnya biasa dipakai siapa saja, termasuk ajudan dan istrinya. ”Saya tidak pernah menghubungi nomor itu,” katanya. Pollycarpus dalam persidangan itu membenarkan kesaksian Muchdi.

Kesaksian itu memancing keheranan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid. ”Bagaimana mungkin telepon genggam Deputi Kepala BIN begitu mudahnya digunakan orang lain,” katanya.

Muchdi juga membantah bahwa Munir adalah target operasi BIN. Meski demikian dia mengaku pernah memperingatkan Munir agar tidak terlalu vokal terhadap pemerintah. Peringatan itu disampaikannya melalui Adnan Buyung Nasution.

Dalam bagian lain Muchdi juga tidak mengetahui adanya pemanggilan BIN kepada Munir, seperti yang pernah diungkapkan saksi Choirul Anam, aktivis Human Rights Working Group. Menurut Anam, sebulan sebelum Munir meninggal, BIN pernah mengundang Munir secara informal. ”Undangan itu disampaikan melalui seorang perantara,” kata Anam.

Munir meninggal dalam pesawat Garuda dalam penerbangan Jakarta–Amsterdam, tahun silam. Berdasar otopsi, Munir dinyatakan meninggal karena arsenik yang larut dalam minuman yang ditelan aktivis tersebut.

Pemecatan Alwi Tidak Sah

MAHKAMAH Agung menyatakan pemecatan Ketua Umum Tanfidziyah Partai Kebangkitan Bangsa Alwi Shihab tidak sah. Pemberhentian Alwi oleh Majelis Syuro PKB dianggap melanggar aturan partai. ”Ketua Dewan Tanfidz bertanggung jawab kepada muktamar, jadi harus diberhentikan lewat muktamar,” kata anggota majelis hakim kasasi, Harifin A. Tumpa, di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pekan lalu.

Meski demikian, hakim menolak tuntutan Alwi untuk menetapkannya menjadi ketua umum. Alasannya, kata Harifin, PKB saat ini memiliki pengurus baru. ”Tidak ada (PKB) yang diakui dan tidak ada yang tidak diakui, sebab itu bukan materi perkara,” ujar Harifin.

Putusan ini merupakan salah satu hasil akhir dari dua kasus gugatan PKB kubu Alwi ke kubu PKB Abdurrahman Wahid, menyusul pecah duanya partai itu. Satu gugatan lagi berkaitan dengan pemecatan Saifullah Yusuf. Dalam sidang di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kedua gugatan ditolak hakim.

Keputusan itu disambut gembira Ketua Umum PKB kubu Alwi yang baru, Choirul Anam. Menurut dia, putusan hakim itu mengisyaratkan semua keputusan PKB pimpinan Muhaimin tidak sah. ”Termasuk muktamar di Semarang yang memilih Muhaimin,” katanya.

Bagi Nursjahbani Katjasungkana, Wakil Ketua PKB versi Muhaimin, putusan MA itu hanya mengabulkan sebagian kecil dari sembilan gugatan Alwi Shihab. ”Jadi, tidak ada implikasi politik atau hukum bagi PKB,” kata dia.

Akbar-Retno Berdamai

AKBAR Tandjung dan Retno Listyarti tak jadi berlama-lama berurusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pekan lalu, mantan Ketua Umum Partai Golkar dan guru SMA Negeri 13 Jakarta itu berdamai setelah berseteru beberapa waktu. Mereka sepakat perselisihan itu diakhiri dengan melakukan revisi buku yang dikarang Retno.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan SMA adalah sumber sengketa kedua pihak. Dalam buku itu Retno mencantumkan artikel dissenting opinion Hakim Agung Abdul Rahman Saleh, salah satu hakim Mahkamah Agung, yang menyatakan Akbar bersalah dalam kasus korupsi dana Bulog.

Akbar berang. Ia berpendapat artikel tersebut bisa menyesatkan siswa-siswa SMA karena tidak memuat keputusan MA yang membebaskan dirinya dari dakwaan korupsi. Lalu melayanglah somasinya kepada ibu guru itu. Isinya, Akbar menuntut Retno minta maaf dan menarik bukunya. Permintaan itu ditolak Retno.

Setelah berembuk beberapa kali, kompromi dicapai. Retno sepakat melakukan revisi. Ia mesti mencantumkan penjelasan agar siswa mencari referensi surat keputusan MA sebelum menjawab pertanyaan sekitar materi dissenting opinion itu. ”Saya senang, waktu saya tidak habis di pengadilan,” kata Retno pendek.

Endemi Antraks di 12 Daerah

MENTERI Pertanian Anton Apriyantono, pekan lalu, menyebutkan terdapat 12 provinsi endemi bakteri antraks. Daerah itu antara lain Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. ”Tapi itu hanya beberapa kabupaten,” katanya di Jakarta.

Penyebaran bakteri di wilayah NTB dan NTT kini diawasi ketat, karena menurut Anton, tahun lalu ada kasus kematian manusia. Sementara itu, khusus di Sulawesi Selatan, kejadiannya di luar perkiraan. Sebab, daerah ini tidak termasuk endemik antraks. ”Mungkin datang dari daerah lain,” katanya. Untuk itu, Anton telah mengirimkan 15 ribu dosis vaksin.

Untuk persediaan nasional, Departemen Pertanian akan membeli 400 ribu dosis vaksin. Lima puluh ribu vaksin di antaranya bakal dipersiapkan untuk Sulawesi Selatan. Biaya pembelian ini diambil dari dana penanganan penyakit sebesar Rp 107 miliar yang telah disetujui Departemen Keuangan.

Di Yogyakarta, pemerintah setempat telah melakukan vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit yang menyerang ternak ini. Pencegahan itu terutama dilakukan di Kabupaten Sleman, mengingat daerah tersebut dikenal sebagai endemik penyakit antraks. ”Kami telah siaga,” kata Kepala Kesehatan Ternak pada Dinas Pertanian Yogyakarta, Vita Murni.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161830656667



Peristiwa 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.