Seminar bagi roti - Media - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Media 1/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Seminar bagi roti

Seminar iklan pers diadakan di hotel sari pacific, berjudul penyehatan dan pembinaan periklanan pers. gagasan perataan iklan tak akan dipaksakan. dibentuk badan kerjasama antara unsur-unsur periklanan.

i
SEMINAR iklan pers yang berlangsung dari 19 - 22 Januari di hotel Sari Pacific Jakarta itu ditutup dengan suatu jamuan makan malam yang berlangsung secara kaku. Upaya membagi roti iklan pers --sebagaimana dikehendaki Departemen Penerangan yang memnakarsai seminar itu -- memang telah menarik simpati beberapa kalangan pengusaha pers. Meskipun mereka sadari hasilnya belum ada. Seorang pengusaha biro iklan yang menjadi pengurus P3I punya usul bagaimana sebaiknya meratakan pembagian roti itu. "Volume iklannya yang harus diperbesar, agar lebih banyak roti yang bisa dibagi", katanya. "Tapi dengan roti yang makin mengecil seperti sekarang, apa lagi yang mau dibagikan?". PK Oyong, Pemimpin Umum harian Kompas juga tak setuju kalau pengertian perataan iklan itu harus berarti membagi iklan pada pers lemah, kecil dan daerah. Tetap berpegang pada prinsip ekonomi dan akal sehat, Oyong berpendapat cara perataan begitu tak menyentuh inti persoalan untuk membantu yang 'lemah'. "Bantuan yang perlu diberikan bukannya membuat pers itu jadi kehilangan kreativitas", katanya. "Tapi harus sedemikian rupa sehingga mendorong pers itu menjadi sehat". Pemimpin grup Kompas itu bersedia memberikan bantuan pada pers lemah lewat pendidikan baik di bidang redaksionil maupun di pengusahaan pers untuk meningkatkan ketrampilan seseorang. Sementara itu A. Aziz, Pemimpin Umum harian Surabaya Post tegas-tegas mengatakan "tak setuju dengan cara-cara yang memaksa, meskipun hal itu untuk kebaikan pers". R.M. Ajiwibowo, Direktur Unilever sambil berseloroh mengatakan: "Kita sudah lama meninggalkan tahun-tahun terpimpin". Dan dalam satu nafas ia menyambung, "apakah benar-benar kita inginkan zaman itu kembali lagi". Dari pernyataan-pernyataan seperti itu jelas kelihatan bahwa para peserta seminar umumnya dihantui oleh fikiran-fikiran demikian ketika melangkahkan kaki memasuki ruang sidang. Selain para tokoh pers, Deppen dan SPS, seminar ini juga mengikutsertakan fihak Departemen Perdagangan dan biro iklan, yang tergabung dalam P3I ataupun yang belum". Tawaran Sukarno Meskipun agak terlambat, penjelasan Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Sukarno SH, mendahului ceramahnya, cukup melegakan. "Tak ada fikiran untuk memaksakan gagasan perataan iklan dari Deppen", katanya. Apa yang ingin dilontarkannya adalah masalah yang umum diketahui: merosotnya pendapatan iklan pada sebagian besar pers, terutama yang terbit di daerah. Tiga alternatif ditawarkan Sukarno pada seminar. Pertama, mengadakan pembatasan volume iklan yang maksimum boleh ditampung oleh sesuatu pers sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU Pokok Pers tentang hal itu. Kedua, mengintrodusir Sistim Periklanan Kolektif yang meskipun prinsipnya telah ditolak oleh SPS dan P3I - toh diyakininya masih memiliki kemungkinan untuk diterapkan. Ketiga, membiarkan keadaan seperti sekarang, yang besar kemungkinannya akan "menggulung tikar" pers yang lemah oleh orang Deppen hal itu dianggap sebagai "suatu alternatif yang tidak sesuai dengan pengembangan tata kehidupan Pancasila". Sayangnya, Sukarno dalam forum itu tak memberi contoh pers mana saja yang kira-kira akan gulung tikar dengan keadaan seperti sekarang. Kalau yang dimaksud pejabat Deppen itu adalah penerbitan yang pengelolaannya memang tak sehat, hampir kebanyakan peserta seminar herpendapat: Cara apapun yang akan ditempuh, rasanya sulit untuk dapat membantu menyehatkan periklanannya. Baik Rorimpandey, Pemimpin Umum Sinar Harapan maupun PK Oyong sama beranggapan adalah mutu pers yang terlebih dulu harus diperbaiki. Anjuran begitu termasuk pemilihan berita sedemikian rupa hingga menarik selera para pengusaha untuk memasang iklannya. Mengapa harian Kompas kini punya peredaran lebih dari 200.000 eksemplar, menurut Oyong bukan usaha setahun dua. Tapi melalui studi penjajagan kemungkinan dan lain-lahn kegiatan, kami berhasil meyakinkan para pengusaha: adalah untuk kepentingan mereka sendiri bila mereka memasang iklan dalam koran kami". Juga Usamah, bekas wartawan yang khni Sekjen P3I, dalam prasarannya mengatakan: "Menyehatkan periklanan pers tak mungkin tanpa menyehatkan pers itu sendiri". Hansip Bagaimanapun, seminar berjudul "Penyehatan dan Pembinaan Periklanan Pers", dapat dikatakan berhasil, karena telah mampu melibatkan banyak ahli yang dengan bersemangat menyumbangkan fikiran, mencarikan jalan keluar untuk mengatasi masalah perataan itu. Sekalipun bola yang telah digelindingkan masih diinginkan untuk dilanjutkan, Keputusan Sidang. Komisi yang menyimpulkan hasil seminar mencerminkan keinginan tersebut. Ketika Ketua Panitia, Daryono membacakan kesimpulan seminar, antara lain disebutkan perlunya dibentuk Badan Kerjasama antar unsur-unsur periklanan. Maksudnya untuk melanjutkan tukar fikiran yang telah dirintis oleh seminar tersebut. Tapi yang juga menarik -- khususnya bagi para biro iklan - adalah suara Departemen Perdagangan yang dibawakan oleh drs Indrayatno, yang kemudian diulas secara panjang lebar oleh atasannya, drs. M. Panggabean. Ada beberapa hal yang dikemukakan Panggabean dalam usaha Deperdag memberikan kepastian usaha pada biro iklan nasional. Juga oleh pejabat Deperdag itu dilontarkan ketetapan bahwa usaha jasa periklanan pengelolaannya berada di bawah Deperdag, sedang Deppen berwenang untuk mengawasi materi iklan. Seorang pejabat Deppen ketika ditanya TEMPO kontan merasa keberatan akan adanya pembagian tugas seperti itu. "Kalau begitu Deppen tak ubahnya bagaikan Hansip", katanya. "Tugas kami sebagai pengawas hanya melaporkan kepada Deperdag untuk dia tindak". Bisa dibayangkan munculnya beda pendapat di permukaan itu tak akan selesai sampai di situ. Tapi bagi P3I, keterangan Panggabean itu kelihatannya diterima dengan gembira. "Yang kami perlukan adalah ketegasan kepada siapa kami harus berhubungan: Deppen atau Deperdag", kata beberapa pengurus P3I. "Dan yang lebih penting lagi apakah tuntutan kami diperhatikan", tambah Usamah.
2020-06-01 10:19:14


Media 1/2

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.