Luar Negeri 3/8

Sebelumnya Selanjutnya
text

Roh kena bumerang

100 ribu mahasiswa, buruh, dan pembangkang politik berdemonstrasi. menuntut roh tae-woo dan partai ko alisinya, dlp, turun panggung politik. korban pun ber jatuhan.rakyat geram,kesenjangan sosial melebar.

i
"KEAJAIBAN ekonomi" Korea Selatan mulai luntur. Rabu pekan silam, 100 ribu mahasiswa, buruh, dan pembangkang politik berdemonstrasi. Mereka menuntut "diktator Roh Tae Woo dan partai koalisinya, Partai Liberal Demokrasi (DLP), turun panggung". Huru-hara tak tercegah lagi. Selain di Seoul, kerusuhan juga terjadi di 16 kota lainnya. Pemerintah langsung mengeluarkan tekad untuk membendung setiap kekerasan dan keributan serupa di masa depan. Mahasiswa dan buruh membalas dengan tekad untuk bergerak terus. Sebagai buntutnya, 2.000 orang ditahan -- sebagian besar dilepaskan kembali dengan peringatan keras. Seratus lima puluh orang luka parah, 100 di antaranya polisi. Awalnya adalah ketakpuasan umum terhadap Presiden Roh Tae Woo. Juga keadaan ekonomi Korea yang makin mengkhawatirkan. Ini baru, biasanya protes umum di Korea Selatan selalu berkisar pada masalah politik: hak-hak asasi, anti-kediktatoran, dan demokratisasi. Seorang analis politik Korea mengatakan, rakyat banyak sangat geram dengan makin dowernya kesenjangan sosial. Tanah dan pembangunan rumah praktis dikuasai oleh para pengusaha real estate dengan taktik mengulur harga. Akibatnya, lebih dari 75% rakyat yang mengaku sebagai kelas menengah tak memiliki rumah sendiri. Sementara itu, yang miskin tak kuasa membayar sewa. Inflasi yang mencapai angka 14% tahun ini (tahun lalu "hanya" 6%) sebagian besar disebabkan oleh harga perumahan. Dalam bulan-bulan terakhir kegiatan spekulasi tanah telah menelan sekitar US$ 7,7 milyar dari bank-bank dan pasar bursa. Harga saham turun tajam, perusahaan-perusahaan kecil bangkrut, dan konglomerat makin gendut. Senin silam harga saham di pasar bursa turun lagi sampai 2,7% sebagai dampak huru-hara. Kantor Penerangan Amerika -- USIS -- dilempari bom-bom molotov. Ini protes terhadap kehadiran 50.000 tentara Amerika di negeri itu. Tapi sebenarnya latar belakangnya keluhan ekonomi. Sebagian peserta demo menuntut agar Amerika berhenti menekan Korea supaya membuka pasaran produk pertaniannya. Sebelum aksi protes, Presiden Roh mengakui Korea sedang menghadapi kesulitan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Untuk mengatasinya ia menyerukan persatuan nasional dan dukungan rakyat. Ia berjanji untuk menindak setiap usaha spekulasi dalam usaha tanah dan bangunan. Sebagai langkah pertama, hari Selasa pemerintah mengumumkan peraturan ketat yang memaksa kelompok-kelompok bisnis besar menjual tanah dan bangunan yang tak dimanfaatkan -- spekulasi harga. Taktik menunda-nunda pemerintah Roh akhirnya menjadi bumerang. Dalam beberapa bulan terakhir ini, demi menjaga kestabilan politik dan sosial, Roh menekankan pada kenyataan bahwa negeri itu sedang menghadapi krisis ekonomi. Itu dimaksudkan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat. Rakyat memang mempercayai argumentasi itu. Tapi, tragisnya, mereka menyalahkan pemerintah. Demo Rabu lalu itu mengejutkan pemerintah. Itu merupakan kegiatan massa yang paling beringas sejak 1987 -- ketika terjadi protes seluruh negeri menuntut mundurnya Chun Doo Hwan dan diberlakukannya sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Chun turun dan Roh dilantik pada Februari 1988. Kini ancaman terhadap pemerintah Roh belum berakhir. Organisasi yang menamakan dirinya "Koalisi Rakyat untuk Menjatuhkan Rezim Roh Tae Woo dan Membubarkan DLP" mengatakan perjuangan mereka sama sekali belum selesai. Pemerintah menanggapi ancaman itu dengan serius. Mereka khawatir demo hari Rabu itu akan mengakibatkan reaksi berantai yang emosional ke seluruh negeri. Perkiraan itu didasarkan pada makin mendekatnya hari peringatan beberapa peristiwa emosional. Yang paling menonjol adalah peringatan kesepuluh peristiwa Kwangju 1980, yang menewaskan ratusan orang mahasiswa. Sementara itu, pemerintah mengakui adanya ketidakpuasan umum atas pemerintah Roh dengan koalisi DLP-nya. Sasaran politik demo adalah DLP. Para penentang menganggap partai hasil fusi antara Partai Keadilan Demokratis pimpinan Roh dan dua partai oposisi itu: "partai haram". Kebijaksanaan ekonominya dituduh telah menghancurkan kelas menengah dan buruh. DLP dianggap penghalang ke arah keadilan ekonomi yang dituntut massa dan pencegah terbentuknya oposisi yang efisien. Roh dituduh hendak terus mengangkangi pemerintahan dan politik Korea sampai masa jabatannya berakhir. Tokoh oposisi Kim Young Sam, veteran politisi yang menggabungkan partainya dengan partai Roh -- orang kedua dalam DLP -- dicap pengkhianat. Mungkinkah Korea Selatan sedang menuju ke hari-hari yang menentukan? Di utara, komunisme masih terus mengintip. A. Dahana

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836523367



Luar Negeri 3/8

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.