text

Main Obral Doktor Humoris

Sejumlah kampus mengobral gelar doktor kehormatan kepada para politikus dan pejabat. Seleksi pemberian gelar tersebut dinilai tak transparan. Diduga ada motif politik di balik penganugerahan titel itu. Sejumlah pejabat juga gencar berburu gelar profesor tidak tetap ke kampus-kampus.

Raymundus Rikang

Edisi : 13 Februari 2021

Nurdin Halid (kanan) saat menerima gelar Honoris Clausa dari Rektor UNNES Fathur Rokhman, di Semarang, Jawa Tengah, 11 Februari 2021. unnes.ac.id

Pemberian gelar doctor honoris causa untuk Nurdin Halid dipenuhi kejanggalan. .
Gelar doctor honoris causa untuk Menteri Desa diduga terkait dengan rekomendasi calon Bupati Gunungkidul, Yogyakarta.
Mantan Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian, melobi supaya dijadikan profesor tidak tetap. .

PULUHAN karangan bunga untuk bekas Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Nurdin Halid, berjejer di teras auditorium Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada Kamis, 11 Februari lalu. Siang itu, Nurdin dikukuhkan sebagai doktor kehormatan (doctor honoris causa) di bidang industri olahraga. Di antara buket itu, Airlangga Hartarto tampak mengirimkan dua karangan bunga, atas nama Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Umum Part

...

Reporter Raymundus Rikang - profile - https://majalah.tempo.co/profile/raymundus-rikang?raymundus-rikang=163254251078

Doktor Honoris Causa Universitas Negeri Semarang Tito Karnavian Mahkamah Agung Guru Besar Universitas Gadjah Mada | UGM Universitas Diponegoro | Undip Universitas Negeri Yogyakarta

Jangan Lewatkan

Laporan Utama

Uang Lelah di Balik Anugerah

Kampus mempermulus politikus dan pengusaha menerima gelar doktor kehormatan. Membantu pembuatan naskah pidato.

Laporan Utama

Ada Peningkatan Pemberian Doktor Kehormatan

Penjelasan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam soal obral gelar doctor honoris causa serta sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nasional

Labirin Banteng di Lembaga Riset

Nasib Kementerian Riset dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional terkatung-katung. PDI Perjuangan disebut ingin menempatkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah BRIN.

Ekonomi dan Bisnis

Hikayat Rokan Belum Tamat

Persiapan transisi operator Blok Rokan menyisakan waktu lima bulan. Sejumlah kendala belum tuntas terselesaikan, urusan baru sudah menunggu Pertamina.

Hukum

Dua Perkara Satu Tersangka

Kejaksaan Agung menyidik perkara baru bekas Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Kasus lamanya di Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggantung.

Internasional

Cara Erdogan Menguasai Kampus

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menempatkan orang-orangnya sebagai rektor. Mengendalikan kampus dan membersihkannya dari kelompok Fethullah Gullen.

Ilmu dan Teknologi

Calon Obat Covid dari Ibiza

Tim peneliti dari tiga negara menemukan bahwa obat Aplidin memiliki potensi lebih efektif daripada remdesivir. Perlu dilihat dampak lain penggunaan obat antikanker tersebut terhadap tubuh.

Buku

Bahaya Mager dan Pil Ajaibnya

Fenomena malas bergerak atau mager menjadi pandemi baik di negara ekonomi maju maupun di negara miskin. Mengimbuhkan gerak badan ke kegiatan sehari-hari adalah pil ajaibnya.

Seni

Sri, Nasjah Jamin, dan Laila Tifah

Lukisan-lukisan Laila Tifah menyuguhkan sosok para perempuan tangguh. Membebaskan diri dari pengaruh lukisan-lukisan bapaknya, sastrawan dan pelukis Nasjah Jamin.

Wawancara

Saya Bukan Tukang Sulap

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mewarisi seabrek persoalan di maskapai pelat merah itu. Selain bermanuver untuk menyelamatkan bisnis perusahaan akibat sepinya penumpang di tengah pandemi Covid-19, Irfan mesti membereskan kontrak sewa 12 unit pesawat Bombardier CRJ1000 yang bermasalah. Ia mengalami langsung alotnya negosiasi dengan perusahaan pemberi sewa, Nordic Aviation Capital. Irfan juga memimpin Garuda sebagai maskapai utama dalam pendistribusian vaksin Covid-19 di Tanah Air. Berbekal pengalaman menjadi pemimpin di berbagai perusahaan, Irfan berupaya memulihkan citra Garuda Indonesia sebagai maskapai bonafide.