Laporan Khusus 20/24

Sebelumnya Selanjutnya
text

'Lone Ranger' Penentang UUD 1945

Di Konstituante, Yap Thiam Hien menyerang mati-matian ide kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

i

TAN Gien Khing Nio gusar setelah membaca surat kabar pada Rabu pagi, 13 Mei 1959. Istri Yap Thiam Hien itumencak-mencaklantaran Go Gien Tjwan, sahabat karib suaminya, "berulah". Halaman koran ketika itu mengutip pernyataan Go Gien yang dianggap Khing Nio menyudutkan Yap di Konstituante.

Go Gien berujar "Faksi Lima Kurang Satu" (lima orang minus Yap) mendukung pemerintah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Khing Nio tahu suaminya sepayung dengan Go Gien di Faksi Lima Konstituante. Mereka sama-sama dari Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Tapi suaminya bertolak belakang dengan mereka. Sang suami "membangkang" ide kembali ke UUD 1945

Perempuan asal Semarang itu makinketar-ketirlantaran suaminya tak hanya berlawanan dengan empat kawannya di Faksi Lima. Sang suami juga bertentangan dengan anggota Konstituante lain, dan secara tak langsungvis a visdengan Presiden Sukarno.


Sejarawan Bonnie Triyana menilai Yap tak ubahnya Lone Ranger. Bagaimana tidak. Pria Tionghoa kelahiran Aceh itu nekat menentang arus demi mempertahankan prinsipnya. Sikap Yap yangnyelenehdalam sidang Konstituante 12 Mei 1959 disebut Bonnie memantik kemarahan dan sikap permusuhan dari para anggota Baperki. Sebagian anggota bahkan menuntutnya keluar dari organisasi.

162406317354

Namun mereka yang di luar lingkaran Konstituante dan Baperki tak acuh pada Yap. Pun Sukarno, tak ambil pusing mesti ada seorang anggota Konstituante bernama Yap Thiam Hien mati-matian menyerang UUD 1945 dalam pidatonya. Menurut bekas anggota Lembaga Bantuan Hukum yang melakukan riset mengenai Yap, Suma Mihardja, saat orasi, Sukarno hanya menyinggung Baperki dan pemimpin organ tersebut, Oei Tjoe Tat.

Yap sejak semula memang lebih sreg pada UUD Sementara 1950. Diungkapkan Suma, konstitusi bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebelum Proklamasi 1945 dinilai Yap terlalu otoriter. Yap juga beranggapan UUD 1945 menyediakan ruang terlalu lebar bagi Sukarno untuk bertindak one man show. Yang paling dicemaskan Yap, UUD 1945 juga bakal melemahkan sendi penegakan hak asasi manusia.

"Politik jalan lurus" Yap dibawa ke ruang sidang Konstituante. Meester in de rechten Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda, itu pun berkukuhmbalelo dari sikap politik Baperki di Konstituante, yang perlahan merapat ke Sukarno. Bagi Yap, demi tegaknya keadilan dan hak asasi manusia, keberadaan negara hukum adalah conditio sine qua non: tidak boleh tidak. Untuk apa kembali ke UUD lama jika tidak ada jaminan keberadaan negara hukum dan HAM.

Perjuangan Yap menolak gagasan kembali ke UUD 1945, disebut Suma, habis-habisan. Paling tidak lewat serangan intelektual yang dituangkan Yap dalam pidatonya saat sidang Konstituante 12 Mei 1959. Saat itu, di hadapan ratusan anggota Konstituante, Yap menekankan prinsip negara berkonstitusi. Sejarah negara berkonstitusi, menurut Yap, adalah sejarah perjuangan rakyat melawan tirani, despotisme, dan absolutisme.

Bagi Yap, konstitusi adalah manifestasi dari kemenangan keadilan atas kesewenang-wenangan dan kekuasaan mutlak. Konstitusi, dalam pandangan Yap, baru ideal jika ada jaminan terhadap kebebasan HAM, perumusan dan pembatasan terhadap kuasa pemerintah, serta kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan.

Kondisi ideal itu, menurut Yap, tak bisa didapat rakyat Indonesia apabila Konstituante memilih kembali ke UUD 1945. Sebab, UUD 1945 berpotensi membatasi hak berpikir, berbicara, menulis, mendirikan organisasi, masuk partai politik, dan mengadakan pertemuan umum. Secara garis besar, UUD 1945 dinilai Yap kurang mumpuni sebagai dasar hukum negara demokratis.

Tanpatedeng aling-aling, Yap si Lone ­Ranger pun berkoar dalam sidang yang dipimpin Wilopo. "Apa gunanya, akhirnya Saudara Ketua, semua penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia guna mengalahkan si penjajah bilamana rakyat Indonesia jatuh kembali dalam cengkeraman dan penindas yang lain meskipun dari bangsanya sendiri?"

Suma menggambarkan pidato Yap ketika itu begitu gagah. Namun apa daya, pada 4 Juni 1959, Sukarno, atas desakan Angkatan Darat, akhirnya membubarkan Konstituante. Sang Presiden beralasan kerja Konstituante, yang dibentuk pada November 1956, terlalu lamban. Tiga kali pemu­ngutan suara untuk menentukan kembali ke UUD 1945 atau tidak juga gagal karena tak memenuhi kuorum.

Pembubaran Konstituante membuat Yap sedih dan kecewa. Baginya, kembali ke UUD 1945 adalah sebuah kemunduran. Apalagi, dalam rancangan undang-undang yang sempat dibuat Konstituante, soal HAM sebenarnya sudah disepa­kati tanpa banyak debat kusir. Yang makin mencemaskan Yap, bangkitnya UUD 1945 juga membuka peluang hilangnya jaminan konstitusional bagi etnis minoritas, seperti Tionghoa.

Kini, setelah UUD 1945 diamendemen, gagasan Yap terakomodasi. Syarat presiden harus orang Indonesia asli dihapus. Konstitusi juga berisi lebih banyak pasal yang menjamin hak asasi manusia.

Banyak orang membesar-besarkan ketidakcocokan Yap dengan Sukarno dilatarbelakangi masalah agama. Yap, yang kristiani, disebut-sebut tak suka terhadap pilihan Sukarno merangkul Partai Komunis Indonesia dan cara pandang sang Presiden yang kekiri-kirian. Anggapan itu ditepis Suma. Bos Lembaga Bantuan Hukum Rakyat itu menilai Yap tak akur dengan Sukarno semata karena 'politik jalan lurus' yang dipegangnya teguh.

Daniel S. Lev, dalam buku Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusia, juga menganggap "perseteruan" Yap dengan Sukarno ada di ranah prinsipal. Karakter Sukarno yang pluralis, pada waktu tertentu, disebut Lev sempat memikat hati Yap. Namun, dalam perkembangannya, Yap banyak dikecewakan sejumlah keputusan yang diambil sang Presiden, terutama masalah konstitusi dan politik.

Penyelenggaraan Demokrasi Terpimpin setelah pembubaran Konstituante semakin membuat Sukarno menjadi figur otoriter dengan bangunan politik yang sentralistik. Partai Komunis Indonesia, sebagai kelompok kiri, juga makin kuat. Kondisi itu membuat Yap gerah dan semakin kehilangan kepercayaan kepada Sukarno. "Yap mengalami kekecewaan mendalam ketika itu," kata Bonnie. "Dia terombang-ambing, tapi tetap menjaga jarak dengan kekuasaan."

Bonnie menyebutkan, setelah konstitusi kembali ke UUD 1945, Yap tumbuh menjadi sosok yang anti-Sukarno. Yap pernah menantang Sukarno lewat sebuah tulisan di media massa untuk membebaskan sejumlah tahanan politik, seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Sjahrir, Mochtar Lubis, Subadio Sastrosatomo, dan H.J.C. Princen.

Sedangkan di Baperki, ketidaksukaan Yap terhadap presiden pertama RI tersebut terejawantah lewat pilihannya yang emoh satu kubu dengan Oei Tjoe Tat. Musababnya, Yap tak setuju Baperki menjadi salah satu satelit pemerintahan Sukarno saat penyelenggaraan Demokrasi Terpimpin.

Di Baperki, Yap, seperti dituturkan Suma, tak pernah berusaha menyembunyikan kekesalannya kepada Sukarno. Bahkan, dalam beberapa rapat, Yap kerap cuek nyeplos mengomentari ulah sang Presiden. Tak cuma sikap politik Sukarno yang kena sindiran lugas Yap, tapi juga pilihan sang Presiden berpoligami.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162406317354



Laporan Khusus 20/24

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.