Membesarkan kue itu - Kota - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Kota 1/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Membesarkan kue itu

Di kuala lumpur pedagang kaki lima dilindungi dan dibina pemerintah ibu kota. sebagai pelaksanaan dasar ekonomi baru (deb). pemerintah membantu pribumi dengan membentuk majlis amanah rakyat (mara).

i
BERBEDA dengan Jakarta para pedagng kaki lima di Kuala Lumpur ternyata dilindungi oleh Pemerintah Bandaraya (ibukota). Dan yang pasti tak ada kesemrawutan pedagang kakilima di sana. Soal harga, dengan uang M$ 3,6 (tiga ringgit 60 sen orang sana bilang, kira-kira Rp 500an), 4 orang bisa makan kenyang. Bandaraya menolong mereka tak cuma dengan menyediakan sesuatunya. Tapi juga dibina", kata Enchik Zainol Mahmod Pemangku Dato' Bandaraya (walikota). Para pedagang kaki lima itu di malam hari disediakan tempat berdagang di jalan-jalan tertentu, yang siang harinya untuk lalulintas kendaraan. Sedang di siang hari mereka pindah ke emper-emper toko atau flat dengan penutup-penutup tenda. 50% Pribumi Tentu saja kebijaksanaan melindungi para pedagang kaki lima bukan tanpa dasar. Selain memang pihak Pemerintah Bandaraya mampu mengatur dan mengawal mereka, tapi juga memang begitu ketentuan konsep Dasar Ekonomi Baru (DEB) buah fikiran almarhum PM Tun Abdul Razak. Konsep tersebut lahir menyusul peristiwa dan "ketusuhan 1969". Maksudnya untuk membasmi kemiskinan dan menyusun masyarakat kembali. Yang terakhir ini dihubungkan dengan ragam bangsa yang jadi penduduk Malaysia. Dengan konsep Tun Razak itu bangsa Melayu, India dan Cina dan lainnya, yang sebelum DEB amat berbeda jauh satu dengan lainnya dalam hal kedudukan dan kemampuan ekonomisnya, dicoba dihilangkan secara wajar dan adil. Menurut catatan, 50% lebih penduduk Malaysia adalah pribumi (Melayu) dan 40% di antaranya tinggal di desa-desa. Sedang lainnya India yang berperanan kuat di ladang-ladang atau perkebunan-perkebunan. Lalu Cina seperti yang sudah mashur berperanan di dunia perdagangan. "Konsep tersebut mengusahakan supaya semua bisa selaras dan seimbang. Yakni dengan membuka peluang bagi pribumi memasuki segala bidang kegiatan", kata Zainol. Secara berangsur-angsur tentu saja. Hingga dengan begitu diperkirakan tahun 1990 kelak 30%, kegiatan peranan dalam macam-macam tingkatan, saham-saham dan lainnya akan dapat diambilalih kaum pribumi. Dan itu menurut Zainol "bukan mengambil atau merampas hak kaum lain". Itu, katanya, adalah usaha membesarkan kue, yang memberi banyak peluang dan menyenangkan semua pihak. Tak hanya pihak Bandaraya yang sibuk. Tapi juga kerajaan (Pemerintah Pusat) ikut campur. Yakni dengan membentuk satu badan khusus yang membantu pribumi bernama MARA (Majlis Amanah Rakyat). Badan ini bisa meminjam uang buat menyumbang proyek-proyek pribumi. Dan Institut Teknologi MARA (ITM) diadakan buat meningkatkan sifat profesional kaum bumiputera. Kini terdapat 8000 pelajar ITM yang kelak bakal memasuki bidang-bidang swasta (kilang-kilang, hotel atau usaha sendiri). Juga di Universitas Kebangsaan Malaysia disediakan tempat-tempat bagi kaum pribumi. Dijamin Kerajaan Tak cuma sampai di situ. Kerajaan sendiri sibuk membagi-bagikan tanah. Dan dalam setiap usaha atau firma, kerajaan mengharuskan 30% saham dipegang pribumi. Juga bank-bank diminta memberi pinjaman kepada pribumi dan untuk bukti bank-bank itu harus melaporkan berapa jumlah pinjaman yang diberikan kepada bumiputera. Bank tak perlu khawatir, karena kerajaan menjamin pinjaman itu. Para pengusaha pribumi disediakan komplek-komplek perniagaan. M$ 2 juta disediakan khusus untuk membiayai fasilitas-fasilitas bagi kaum pribumi. Dalam kegiatan pembangunan, yang pembiayaannya bernilai M$ 100.000 hanya untuk kontraktor pribumi. Bila lebih boleh diperebutkan oleh golongan lain. Pendeknya, kata Enchik Mahmood, "beribu-ribu juta uang kerajaan disediakan dalam Rancangan ke III (Pelita III) Malaysia untuk maksud itu". Semua usaha itu tentu menitikkan air liur para pribumi. Hingga yang tinggal di desa-desa terangsang berdatangan ke kota (bandar), juga ke Bandaraya Kuala Lumpur. Tapi pemerintah Malaysia atau Dato' Bandaraya tak khawatir. Sebuah badan yang mengurus perkara itu bernama Urban Development Authority dibentuk. Pihak Bandaraya mengembangkan bandar (kota) ke luar atau pinggiran dengan membangun flat-flat (rumah pangsa). Pedagang-pedagang dipusatkan di tempat-tempat tersebut.
2020-06-01 09:45:36


Kota 1/6

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.