Menyunat Alat Niaga - Kolom - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Kolom 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Menyunat Alat Niaga

Berdasarkan Kepmen Keuangan Ali Wardhana tgl 31 mar 1976, no.365-36-. Maka terjadi penggabungan & penyunatan perusahaan niaga. Maka ada presdir merangkap 2 PT. Tidak ada lagi julukan kapitalis birokrat.

i
BERANI sumpah, banyak orang menduga pimpinan perusahaan Negara itu selain mulia juga enak bukan main. Terlebih lagi sektor niaganya. Awak tinggal melenggang masuk ke kantor yang megah, sebagiannya berlantai marmer Itali, peninggalan Belanda yang pulang ke Holland, duduk terhenyak di sana dengan modal dan fasilitas pemerintah. UU No. 19 Prp tahun 1960 menjadikan perusahaan-perusahaan niaga itu seperti lelaki jangkung, membuat perusahaan-perusahaan swasta mesti mendongak tunggu perintah serta cipratan rejeki. Bukankah mereka itu punya commanding position"? Mau apa lagi. Namun, seperti halnya makin tinggi batang pohong makin kerap kena pukulan angin, begitu pula perusahaan-perusahaan niaga Negara berikut pimpinannya. Mereka itu dianggap betul-betul menjelma jadi bangsawa-bangsawan dalam republik. Seuntai batu zamrud Kaukasus. Sindiran pun datang bertubi-tubi. Orang-orang Marxist yang ketus itu menyebut mereka "kapasitas birokrat" bahkan "setan-kota", perkaya diri dengan modal Negara, seakan-akan modal itu milik nenek moyangnya. Malahan, martabatnya dianggap lebih rendah ketimbang "kapitalis nasional" yang bagaimana pun bermodal sendiri dan siap menanggung risiko. Tak apalah ucap Marxist-Marxist itu, memang dasarnya suka bikin gara-gara. Tapi Presiden! Kenapa Presiden Sukarno ikut-ikut? Kenapa beliau bilang di dalam perusahaan Negara banyak "pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, penipu-penipu, pencuri-pencuri"? Kelewatan betul. Sadis itu! Membikin orang jadi kikuk saja. Apa tidak bisa yang halusan sedikit? Mbok ya tepo-seliro. Jangan emosi, dong. Namanya saja manusia, apalagi orang dagang, apalagi dagangan itu punya Negara, khilaf main selingkuh sedikit sudah jamaknya. DOYONG Kemudian, Tap MPRS No. XXIII tahun 1966 membikin kedudukannya bergoyang. Lelaki jangkung itu tidak tegak lagi melainkan doyong, terhuyung-huyung langkahnya, tongkat komando di tangan tergelincir lepas. Sebab, walau liberalisme di atas kertas masih tetap termasuk barang kutukan, etatisme tidak diperkenankan. Akibatnya, badan niaga resmi itu tak banyak ubahnya dengan swasta, berebutan cari sesuap nasi sampai peluh bersibak, kadang dapat kadang tidak. Monopolinya terbang. Nasib baik yang tadinya berpihak sekarang bersikap netral. Bagi mereka yang tidak tahan karena biasa hidup enak lambat laun duduk bersila seperti orang kena pukau, melamun di anak tangga, tak tahu berbuat apa. Kantor lengang. Bungalow terima sewaan. Swasta yang tadinya menadah tangan sekarang bertolak pinggang. Yang tadinya datang menghadap akibat sistim, sekarang datang sesuka hati, itu pun kalau ada perlu. Pimpinan perusahaan niaga Negara hilang tuahnya, seperti sinyo tangsi pindah kampung. Iba bercampur cemas melihat keadaan yang tidak menentu ini, bergegas keluar UU No.9 tahun 1969. Perusahaan-perusahaan Negara tidak lagi serupa baju seragamnya. Ada kuning, strip-strip, atau pakai rompi. Ada Perjan, Perum, atau Pesero. Perusahaan-perusahaan niaga Negara kebagian yang Pesero ini, pergi menghadap Notaris, bikin akte yang melelahkan bunyi kalimatnya, jadi PT Mumpung ada kesempatan, ada PT yang membubuhi rupa-rupa bidang jasa dan hiburan: kelab malam - restoran -- angkutan. Pokoknya halal. Bukan jamannya sungkan-sungkan, bisa kapiran. Apa yang berkelebat di depan hidung, sikat. YANG MENCAPLOK.... Rupanya, jadi PT belum dengan sendirinya beres. Jalannya masih saja terseok-seok. Barangkali jumlahnya kebanyakan? Ya, betul. Modal, kekayaan, peralatan dan personalia mesti diefektifkan, kata Menteri Perdagangan Radius Prawiro. Jika Parpol dari 9 bisa jadi 2, mengapa PT-PT Niaga tidak? Maka lewat Keputusan Menteri Keuangan Ali Wardhana tanggal 31 Maret 1976 No. 365 - 380, terjadi penggabungan beserta penyunatan. PT ini digabung dengan PT itu. Panca Niaga digabung dengan Dirga Niaga, pimpinan di tangan Panca Niaga. Dharma Niaga digabung dengan Setya Niaga. Cipta Niaga dengan Aneka Niaga. Kerta Niaga dengan Aduma Niaga. Berarti, ada presdir yang terhalau. Ada presdir yang sekaligus merangkap 2 PT. Ada preskom yang terhalau. Ada preskom yang sekaligus merangkap 2 PT. Yang mencaplok ketawa-ketawa, yang kena caplok tersipu-sipu, menggeleng-geleng kepala, seperti kena sikut perutnya. Yang merasa kena sunat ditempatkan di bawah duli pimpinan PT lain menganggap kejadian ini semacam musibah. Masih terus saja geleng-geleng kepala, menggerutu panjang lebar. Ada yang menganggap, mestinya penggabungan ini lewat Peraturan Pemerintah yang ditandatangani Presiden, tak cukup dengan SK Menteri. Bukankah pembentukan jadi PT-nya lewat Peraturan Pemerintah? Ada yang mengaku PT-nya beres-beres saja, sehat wal afiat, lagipula fixed assets-nya lebih besar, kenapa justru dia yang kena sunat dan diselipkan ke bawah ketiak PT lain? Ada yang kepingin main yuridis-yuridisan, minta supaya PT yang kena sunat itu dilikwidir saja dulu, seperti bunyi ketentuan akte notaris. Ada pula yang bermaksud memasalahkan perkara ini ke DPR, tapi belum tahu jalannya bagaimana. Lepas dari soal kena sunat atau tidak, keadaan niaga-niaga Negara itu paling sedikit sudah lebih tenteram. Tak ada lagi semprotan dan sindiran. Tak ada lagi yang bilang pencoleng atau penipu atau pencuri. Tak ada lagi yang berteriak "kapitalis birokrat" atau "setan kota". Bahkan, hampir tak ada lagi yang gubris samasekali. Pagi buka dan siang tutup, seperti layaknya sebuah kantor. Tamu kurangan, apalagi kalau hari hujan dan banjir. Di atas semuanya itu, segalanya berjalan tenang. Ditilik dari sudut kepentingan Pemilu, ini bagus sekali. Apa yang lebih bagus daripada tenang?
2020-06-01 09:21:16


Kolom 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.