Kolom 5/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Pakai logika apa?

Komentar soal komputerisasi stnk

i
Ketika diberlakukan sistem komputerisasi surat-surat kendaraan bermotor: STNK, BPKB, STCK, dan pelat nomor oleh Polri denan investasi sampai Rp 310 miliar, (TEMPO, 17 April 1993, Nasional), saya cuma geleng-geleng kepala, heran campur sedih. Komputerisasi, yang saya pahami, mengikuti prinsip efisiensi. Dengan logika tersebut, pemberlakuan komputerisasi pada dasarnya memburu beberapa keuntungan: mempermudah sistem kerja, hemat tenaga, kerapian data, dan seharusnya juga hemat biaya. Kenyataannya, rencana komputerisasi ini justru membuat biaya administrasi surat-surat tersebut membengkak. Maka, logika awam pun muncul. ''lebih baik pakai sistem manual yang murah daripada sistem komputer, bila hasilnya lebih mahal. Wajar jika berbagai komentar keluar dari banyak mulut. Pertanyaan awam saya: benarkah komputerisasi membutuhkan dana investasi yang begitu tinggi? Rasanya jajaran Polri sudah banyak memiliki perangkat keras komputer. Kan tinggal di-on-line-kan. Jadi, investasi barangkali ada pada penyewaan satelit. Lantas investasi sampai Rp 310 miliar itu rinciannya bagaimana? Maka, bersuaralah para pakar komputer Indonesia! Hal janggal lain, pemberlakuan harga atau biaya baru (baca: kenaikan) itu memakai logika mekanisme pasar: permintaan naik, harga naik. Masak begitu? SIM, STNK, BPKB, STCK, pelat nomor, adalah peraturan yang harus dipenuhi pemilik kendaraan bermotor. Pemberlakuan harga tidak ada sangkut pautnya dengan minat atau permintaan pasar. Naiknya harga tidak otomatis menjadikan para pemilik kendaraan bermotor enggan mengurusnya. Apalagi bila ancaman hukuman bagi pelanggarannya, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ), diberlakukan September 1993. Kapolri Letjen. Banurusman sudah berkenan meninjau pemberlakuan biaya administrasi surat-surat diatas. Harapan saya, peninjauan ini tidak memakai ''logika daripada''. Artinya komputerisasi tetap jalan, namun biayanya akan diringankan, sekalipun masih mahal. Logikanya, ''Lumayan biaya diturunkan, daripada Rp 70.000 ....'' Jika logika ini dipakai, saya khawatir energi rakyat akan habis terkuras untuk protes. Soalnya, peraturan pemerintah baru diperbaiki jika ada reaksi keberatan dari rakyat. Maksudnya, untuk meredam protes. Jika tidak ada reaksi, peraturan jalan terus. Kalau Polri mau meninjau peraturan ini sebaiknya dilakukan mendasar, bukan hanya meredam protes rakyat. Jadi, akan sangat simpatik jika kepentingan rakyat lebih diperhatikan. MOHAMMAD NURFATONI Ketintang IV/5 Surabaya 60243

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=1618328731100



Kolom 5/7

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.