Internasional 2/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Perempuan dari Tepi Mekong

Blogger Laos dipenjara selama lima tahun karena memprotes penanganan banjir. Berulang kali didatangi polisi karena kerap mengkritik pemerintah.

i Houayheuang Xayabouly atau Muay (tengah) bersama anak-anak kurang mampu, dalam sebuah kegiatan sosial di Laos, September 2019. Facebook Houayheuang Xayabouly
Houayheuang Xayabouly atau Muay (tengah) bersama anak-anak kurang mampu, dalam sebuah kegiatan sosial di Laos, September 2019. Facebook Houayheuang Xayabouly
  • Blogger Muay dipenjara selama lima tahun karena memprotes penanganan banjir di Laos. .
  • Kampanye untuk membebaskannya terus berdatangan, termasuk dari PBB.
  • Muay mengangkat isu-isu sosial melalui video di Facebook. .

TANDA pagar #FreeMuay yang dilansir Manushya Foundation di Twitter pada pertengahan September lalu terus bergulir hingga kini. Tagar itu adalah bagian dari kampanye organisasi non-pemerintah di bidang pemberdayaan komunitas Asia tersebut untuk membebaskan Houayheuang Xayabouly, blogger Laos yang dikenal sebagai Muay. Hingga Kamis, 22 Oktober lalu, 15 ribu lebih orang menggunakan tagar tersebut dan memberikan dukungan dalam bahasa Inggris dan Laos.

Muay ditahan sejak September tahun lalu karena mengunggah video di Facebook yang mengkritik cara pemerintah dalam menangani bencana banjir di Attapeu pada 2018 dan 2019. Dalam video sepanjang 17 menit dan telah ditonton lebih dari 170 ribu kali itu, perempuan 32 tahun tersebut mengkritik kelambanan pemerintah dalam menangani banjir.

“Banjir besar datang dan orang-orang di sini naik ke atap rumah mereka untuk menyelamatkan diri. Di mana helikopter untuk menyelamatkan orang-orang itu?” katanya dalam video tersebut. “Saya tidak bisa diam seperti kita di masa lalu. Era rezim yang menutup mata dan mulut rakyat telah berakhir.”


Dia didakwa melanggar Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai “kegiatan propaganda melawan, memfitnah, atau menggerogoti Partai Revolusioner Rakyat Laos, negara, atau pemerintah”. Dua bulan kemudian, dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 20 juta kip atau sekitar Rp 31,7 juta. Keluarganya mengajukan permohonan pembebasan dengan uang jaminan, tapi ditolak pengadilan.

162424841914

Berbagai kelompok masyarakat sipil berkampanye untuk pembebasan Muay. Civicus, organisasi nirlaba internasional di bidang gerakan sipil, mengkritik pemerintah Laos, yang dinilai belum memberikan kebebasan dasar dan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Dalam pernyataan bersama Forum Asia dan Manushya di sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhir September lalu, Civicus menyebut penahanan Muay sebagai contoh bahwa Laos masih mengkriminalkan pengkritik pemerintah. “Kami berseru kepada pemerintah Laos agar memastikan semua orang dapat menjalankan kebebasan berekspresi,” ujar mereka.

Muay lahir pada 1988 dari sebuah keluarga yang cukup berada di Distrik Phonthong, Provinsi Champasak, Laos. Selepas kuliah di bidang pariwisata, Muay bekerja sebagai pemandu wisata di sebuah biro wisata di Pakse, ibu kota Champasak. Dia juga membuka toko yang menjual dan menyewakan pakaian tradisional kepada wisatawan.

Champasak adalah daerah di Laos selatan yang dilewati Sungai Mekong dan berbatasan dengan Thailand serta Kamboja. Hanya butuh satu jam perjalanan bermobil dari Pakse ke perbatasan Thailand sehingga hubungan dagang sudah lama terjalin di antara kedua negara di daerah itu. Pemerintah Laos juga menjadikan kota itu sebagai salah satu tujuan wisata.

Menurut majalah daring (online) New Bloom, popularitas Muay bermula dari kasus jembatan tol. Laos adalah negara komunis yang dipimpin partai tunggal Partai Revolusioner Rakyat Laos sejak 1975. Namun banyak jalan dan jembatan di negeri itu yang dimiliki perusahaan swasta yang mendapat konsesi dari pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini berhak menarik pungutan dari siapa pun yang menggunakan jalur transportasinya.

Keluarga Muay salah satu yang harus membayar ongkos jembatan yang mereka lewati setiap hari di Phonthong. Duangdee Company, pemilik jembatan itu, telah menarik ongkos selama 20 tahun. Perusahaan itu meraup untung besar karena jembatan tersebut tergolong jalur utama yang ramai dilewati orang untuk masuk ke Thailand melalui perbatasan Chong Mek. Sebelum jembatan berdiri, masyarakat sebenarnya sudah terbiasa melewati jalur tersebut. Muay harus membayar 80 baht atau sekitar Rp 37 ribu setiap kali melintasi jembatan itu. Duit sebanyak itu cukup untuk makan siang beberapa kali di kampungnya.

Muay kemudian membuat sebuah video yang berisi keluhannya kepada teman-temannya mengenai perusahaan-perusahaan asing yang mengambil keuntungan besar dari rakyat Laos. Video yang diunggahnya di Facebook pada Oktober 2017 itu “meledak” ketika orang-orang menyebarkannya di berbagai situs web dan media sosial. Masyarakat mulai mengkritik pemerintah dan perusahaan multinasional yang dekat dengan rezim. Pemerintah turun tangan dengan menggelar konferensi pers. Mereka menyatakan Duangdee Company akan menangguhkan ongkos jembatan untuk sementara. Kenyataannya, perusahaan tetap saja menarik ongkos.

Sejak itu, Muay menjadi “net idol”—sebutan untuk pemengaruh (influencer) media sosial di negara seperti Laos dan Thailand. Seperti lazimnya pengguna media sosial, dia rajin mengunggah berbagai foto dan video kegiatannya, teman-teman, serta anggota keluarganya, termasuk putrinya yang berusia empat tahun.

Muay kadang mengangkat isu sosial seperti korupsi dan pemerintah mengirim polisi untuk meminta dia berhenti mengkritik. Muay bergeming. Dia antara lain memprotes masalah jual-beli jabatan di pemerintahan, yang sudah menjadi rahasia umum tapi tak ada yang berani angkat bicara. Yang ia angkat adalah kasus adiknya. Sang adik ingin menjadi polisi dan diminta membayar sejumlah uang agar bisa diterima. Bila nanti dia tidak diterima, uang itu akan dikembalikan.

Janji itu ternyata kosong. Adiknya telah membayar 1 juta kip atau hampir Rp 1,6 juta. Tapi, setelah bertahun-tahun menunggu, dia tak kunjung mendapat panggilan. Muay kemudian menuturkan kisah ini dalam sebuah video, yang menarik puluhan ribu penonton dan dukungan, pada Mei 2018. Pemerintah turun tangan dan menekan biro wisata tempat Muay bekerja agar memecatnya. “Saya tidak menyalahkan perusahaan (atas pemecatan itu) karena perusahaan saya hanyalah anak perusahaan. Orang yang memecat saya pastilah dari atas,” tutur Muay dalam sebuah video.


Muay membuat video yang berisi keluhannya kepada teman-temannya mengenai perusahaan-perusahaan asing yang mengambil keuntungan besar dari rakyat Laos.


Muay dan kawan-kawannya kemudian membuat dan menjual kaus bertulisan “saya tidak ingin membeli jabatan” dalam bahasa Laos dan menjualnya secara daring. Dalam beberapa jam, ribuan kaus terjual. Muay juga mengundang beberapa rekannya sesama bintang media sosial untuk menyanyi di sebuah konser yang dihadiri ribuan orang dan berhasil menggalang dana yang cukup untuk membangun sebuah sekolah. Lagi-lagi polisi turun tangan dengan menghentikan konser ketika baru beberapa lagu dinyanyikan.

Namun masalah banjirlah yang membuat Muay dipenjara. Menurut laporan Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB untuk Kondisi Pembela Hak Asasi, bersama sejumlah pelapor khusus lain pada Juli lalu, kasus ini bermula saat badai Podul dan Kajiki melanda Laos pada 23 Juli 2018. Badai itu menyebabkan bendungan pembangkit listrik Xe Pian-Xe Namnoy di Champassak jebol dan memicu banjir di provinsi tetangganya, Attapeu. Bencana ini menyebabkan sedikitnya 71 orang tewas, 100 orang hilang, dan 7.000 penduduk kehilangan tempat tinggal.

Muay datang dan merekam dampak air bah itu, lalu mengunggah rekamannya di Facebook. Dia mempertanyakan efektivitas kerja pemerintah dalam menangani banjir. Dia dan kawan-kawannya lalu menggalang dana, makanan, dan pakaian untuk disumbangkan kepada para korban. Mereka menyumbangkan sendiri bantuan itu karena menemukan beberapa polisi malah menjual sumbangan untuk keuntungan pribadi.

Pada Agustus dan September 2019, banjir kembali melanda dan sekitar 100 ribu orang terpaksa mengungsi. Muay kembali mengkritik pemerintah yang lamban menangani banjir dalam video yang diunggahnya di Facebook. Dia menyebutkan pemerintah tak belajar dari kasus banjir sebelumnya. Pada 12 September, polisi menciduk Muay yang sedang makan malam di dekat rumahnya. Dia dibawa ke kantor polisi Phonthong dan dipaksa menghapus videonya di Facebook sebelum ditahan.

Dalam laporan kepada Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Mary Lawlor meminta Komisioner menyelidiki lebih lanjut kasus Muay dan mengecek kondisinya. “Kami secara khusus prihatin bahwa penahanan secara semena-mena dan lamanya hukuman Muay mungkin bertujuan membungkam masyarakat sipil di Laos serta mematahkan semangat para pembela hak asasi dan anggota masyarakat sipil lain dalam berbagi pendapat tentang kondisi hak asasi manusia di negeri itu,” ucapnya.

IWAN KURNIAWAN (NEW BLOOM, RFA, BBC, ASIA TIMES)

Reporter Iwan Kurniawan - profile - https://majalah.tempo.co/profile/iwan-kurniawan?iwan-kurniawan=162424841914


Hak Asasi Manusia Laos PBB banjir Media Sosial

Internasional 2/2

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.