Saling Jegal di Kabinet Baru Malaysia - Internasional - majalah.tempo.co ‚Äč

Internasional 1/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kasak-kusuk Kabinet Balas Budi


Kabinet Perikatan Nasional tak hanya menghadapi masalah virus corona dan ekonomi yang melambat, tapi juga mosi tidak mendukung dari Pakatan Harapan. Muhyiddin Yassin berusaha mendapatkan restu Mahathir Mohamad.

Edisi : 14 Maret 2020
i Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, di Putrajaya, Malaysia, 9 Maret 2020./REUTERS/Lim Huey Teng
Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, di Putrajaya, Malaysia, 9 Maret 2020./REUTERS/Lim Huey Teng
  • Muhyiddin membentuk kabinet gemuk Perikatan Nasional.
  • Masih berusaha mendapatkan dukungan Mahathir Mohamad.
  • Posisinya akan digoyang Pakatan Harapan dalam mosi dukungan di parlemen.

PERDANA Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin sadar pemerintahannya menghadapi tantangan dari berbagai penjuru. Ada soal wabah corona yang merebak dan ekonomi yang melambat. Ada pula ancaman dari Pakatan Harapan dan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad yang akan mengajukan mosi tidak mendukung dalam sidang pertama Dewan Rakyat—parlemen Malaysia—pada 18 Mei mendatang dan munculnya ide pemilihan umum ulang.

Muhyiddin menjadi perdana menteri setelah pemerintahan Pakatan runtuh. Ia didukung Perikatan Nasional, koalisi partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Gabungan Partai Sarawak, dan Gabungan Partai Sabah. Setelah dilantik sebagai perdana menteri pada 1 Maret lalu, ia rampung menyusun kabinetnya seminggu kemudian. Susunan kabinet, yang terdiri atas 70 orang, diumumkan pada Senin, 9 Maret lalu.

Meski mendapat dukungan besar dari berbagai partai, Muhyiddin tetap ingin beroleh restu dan dukungan dari Mahathir Mohamad. Selain berstatus mantan perdana menteri, Mahathir adalah atasan Muhyiddin di Partai Bersatu. Muhyiddin menjabat presiden partai itu dan Mahathir ketuanya. “Kami telah membentuk pemerintahan ini dan saya ingin Tun (Mahathir) mendukung pemerintah ini,” kata Muhyiddin. “Ayo, beri kami kesempatan. Masih banyak jalan yang harus ditempuh.”


Untuk itu, Mahathir mengajukan syarat. Ia ingin melihat dulu prestasi pemerintah baru ini, terutama dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi UMNO. Salah satunya mantan perdana menteri dan Presiden UMNO, Najib Razak, yang sedang diadili dalam kasus korupsi 1Malaysia Development Berhad. “Kalau misalnya ada campur tangan pemerintah dalam urusan pengadilan, saya tidak akan menemuinya,” ucap Mahathir kepada Tempo, Rabu, 11 Maret lalu.

 

•••

KABINET yang diumumkan Muhyiddin Yassin berbeda dengan pendahulunya. Dalam formasi baru ini tak ada pos wakil perdana menteri, tapi ada empat menteri senior: Menteri Industri Dan Perdagangan Internasional Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Pekerjaan Datuk Seri Fadillah Yusof, dan Menteri Pendidikan Mohd. Radzi Md. Jidin. Anggota kabinet secara keseluruhan juga cukup besar, yaitu 70 orang. Sebanyak 32 orang adalah menteri, sisanya wakil menteri.

Menurut analis politik Malaysia, Ahmad Atory Hussain, tak ada ketentuan tentang jumlah personel kabinet dalam pemerintahan. “Pada 1957 hanya ada sepuluh menteri. Pada era Abdullah Ahmad Badawi (2003-2009) jumlahnya 55,” tuturnya kepada Tempo.

Menurut Azmin Ali, jumlah menteri itu merefleksikan besarnya tantangan yang dihadapi kabinet ini. “Mungkin dalam hal jumlah memang (keanggotaan kabinet) besar, tapi kita harus mencatat bahwa tantangan saat ini juga besar,” ujar mantan Wakil Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang kemudian menyeberang ke Partai Bersatu tersebut.

Bagi Ahmad Atory, besarnya kabinet itu disebabkan oleh adanya kebutuhan mengakomodasi partai koalisi pendukung Muhyiddin. “Kabinet Tan Sri Muhyiddin ini adalah kabinet akomodasi, untuk membalas budi mereka yang telah mendukungnya dalam politik sehingga berhasil melengserkan Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir,” katanya.

Muhyiddin Yasin (kiri) dan Mahathir Mohamad dalam jumpa pers, di Kuala Lumpus, April 2018./REUTERS/Lai Seng Sin

Fitch Solutions, lembaga yang menganalisis ekonomi dan komoditas global, menyoroti kabinet Muhyiddin yang berisi mayoritas orang Melayu. Hanya 8,6 persen atau enam portofolio dari kabinet diberikan kepada kelompok minoritas dengan hanya dua menteri penuh, yaitu Datuk Seri Wee Ka Siong yang menjadi Menteri Transportasi dan Datuk Seri M. Saravanan sebagai Menteri Sumber Daya Manusia.

Komposisi kabinet ini, menurut Fitch Solutions, menunjukkan rendahnya representasi dari keberagaman etnis di Malaysia, yang diklaim terdiri atas sekitar 60 persen bumiputra, 21 persen Cina, dan 6 persen India. “Kami melihat ini bisa menjadi sumber ketidakpuasan lebih lanjut untuk minoritas selama kuartal mendatang,” demikian tulisan laporan itu. Komposisi kabinet yang besar juga akan menjadi tantangan dalam proses pengambilan keputusan.

Fitch Solutions punya pandangan sama dengan Ahmad Atory bahwa komposisi ini menguntungkan Muhyiddin dalam mengamankan kesetiaan sekutunya. Hal ini juga memperkuat posisinya saat menghadapi mosi tidak mendukung yang direncanakan Pakatan Harapan dan Mahathir nanti.

“Apakah dia mendapat dukungan dari mayoritas absolut masih belum pasti. Tapi dia telah memperoleh setidaknya loyalitas jangka pendek dari mitra koalisinya, dan kami percaya dia dapat mengandalkan dukungan dari sekitar 111 anggota parlemen,”" tulis Fitch Solutions.

Namun lembaga itu mengingatkan adanya potensi masalah dalam koalisi baru ini. Sebab, partai Muhyiddin adalah pemain kecil dalam koalisi dengan 30 anggota parlemen, sementara dari UMNO 39 orang. “Ini akan membatasi sejauh mana dia dapat mempengaruhi kebijakan dan mempersulit upayanya memimpin koalisi Perikatan Nasional,” tulis laporan itu.

Kekhawatiran ini bukannya tidak beralasan. Suara ketidakpuasan terhadap komposisi kabinet ini sudah muncul dari UMNO. Anggota parlemen dari Pengerang, Datuk Seri Azalina Othman Said, dalam sebuah cuitannya di Twitter mempertanyakan asas keadilan dalam keterwakilan ini. “Dalam menghormati semangat kemitraan koalisi, bukankah kita (UMNO) pantas mendapat kesepakatan yang lebih adil?”

Azalina mengatakan perdana menteri dan dua menteri senior kabinet berasal dari Partai Bersatu, yang memiliki 28 persen dari total anggota parlemen di Perikatan Nasional. Sedangkan UMNO, yang memiliki 35 persen anggota parlemen, hanya memiliki satu menteri senior.

Dalam cuitan sebelumnya, Azalina juga mengatakan pemerintah koalisi harus didasarkan pada perwakilan proporsional. “UMNO seharusnya diberi kementerian yang lebih signifikan, seperti Kementerian Wanita dan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, serta Kementerian Pembangunan Perdesaan,” tuturnya.

Namun ancaman yang dinilai paling serius adalah mosi tidak mendukung Pakatan Harapan. “Kami memiliki beberapa hal yang akan disusun dan diumumkan dari waktu ke waktu,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Rakyat yang juga Sekretaris Jenderal Pakatan Harapan, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Menurut Saifuddin, mosi tidak mendukung adalah salah satu yang disiapkan Pakatan selain pawai dengan mengusung tema “Selamatkan Suara Rakyat”.

PKR pun menyasar kadernya yang membelot ke Partai Bersatu, yang juga berkontribusi terhadap kejatuhan pemerintahan Pakatan Harapan pada 24 Februari lalu. Menurut Saifuddin, PKR menjatuhkan denda 10 juta ringgit kepada mereka yang “meninggalkan” partai. Ada sebelas anggota PKR yang menyeberang. Dua di antaranya, Azmin Ali dan Zuraida Kamaruddin, sudah dipecat PKR.

Pada 2018, semua kandidat anggota parlemen dari PKR untuk pemilihan umum diminta menandatangani dokumen hukum guna mencegah mereka membelot ke partai lain. Pembelot diancam denda 10 juta ringgit. Penandatanganan dokumen ini telah menjadi tradisi di PKR. “Masalah ini sedang ditangani bendahara PKR. Kami sedang dalam proses mendapatkan mereka yang membelot agar membayar,” kata Saifuddin.

Mahathir Mohamad, dalam wawancara dengan Tempo, mengakui anggota parlemen yang akan mendukungnya dalam mosi terhadap Muhyiddin di sidang Dewan Rakyat berkurang dari 114 menjadi 111 suara. “Mayoritas sederhana 112. Kami belum menentukan apakah akan membawa mosi itu ke Dewan Rakyat. Kami bisa meloloskan usul itu kalau kami mayoritas,” ujarnya. “Suara kami sekarang belum mayoritas.”

Namun Mahathir mengatakan sikapnya tentang mosi tidak mendukung itu masih belum final. Politikus veteran tersebut masih ingin melihat dalam dua bulan ini apakah jumlah pendukungnya cukup sebagai mayoritas sederhana atau tidak. Kalau jumlahnya kurang, mosi bisa dianggap sebagai upaya mencari masalah. “Sekarang statusnya masih lihat dan tunggu,” ucapnya.

ABDUL MANAN (THE STAR, MALAY MAIL)

2020-04-08 20:36:14

Muhyiddin Yassin Malaysia Anwar Ibrahim Mahathir Mohamad

Internasional 1/2

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.