Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Utama

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi berada dalam satu panggung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mereka bersalaman dan sebuah trofi bertuliskan “Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024” berpindah tangan dari Tito kepada Harisson. Keduanya tersenyum semringah. Momentum yang tak terlupakan bagi Harisson. 

“Saya senang dan mengapresiasi Tempo yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan penilaian terhadap kinerja penjabat kepala daerah,” kata Harisson seusai acara Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah di The Tribrata Hotel and Convention Center, Darmawangsa, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Dalam acara tersebut, Harisson meraih penghargaan kategori Ekonomi Daerah untuk daerah dengan fiskal tinggi.

Harisson dilantik sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat pada 5 September 2023. Sejak itu, dia fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat dengan memaksimalkan pengendalian inflasi, pemanfaatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penyerapan anggaran.

Upaya Harisson dalam mengendalikan inflasi melahirkan strategi yang dia sebut 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dalam strategi keterjangkauan harga, Harisson menjelaskan, pemerintah berusaha mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok dengan menggelar operasi pasar murah. 

Strategi kedua, yakni ketersediaan pasokan juga menjadi salah satu kunci untuk menekan inflasi. Pemerintah, Harisson melanjutkan, benar-benar memperhatikan stok pangan dan konsumsi masyarakat. Caranya, memperhatikan sentra-sentra produksi tanaman, ternak, dan sebagainya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga bekerja sama dengan daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi untuk turut memasok kebutuhan masyarakat.

Strategi selanjutnya adalah dengan memperhatikan kelancaran distribusi. Menurut dia, kelancaran distribusi bisa ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang merata. Jika infrastruktur sudah bagus, otomatis mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat karena bisa menekan biaya transportasi. 

Jurus lainnya untuk menekan inflasi di Provinsi Kalimantan Barat adalah dengan membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak, yakni forkompinda Pangdam, Kapolda, Kajati,  Bank Indonesia, BPS, Bulog, Bea Cukai, OJK dan instansi lainnya untuk membahas ketersediaan stok pangan, pasokan, dan keterjangkauan harga. Dalam high level meeting ini, para pimpinan lembaga tadi membahas apa saja hambatan dan bagaimana solusi atas tantangan tersebut. 

Yang tak kalah penting, Harisson mengatakan, menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar bijak dalam berbelanja. “Media mempublikasikan tentang belanja bijak, pasokan yang cukup, sehingga masyarakat tidak panik dalam berbelanja dan tidak membuat permintaan pasar melonjak,” kata dia. 

Guna mendukung strategi 4K ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menganggarkan sekitar Rp 550 miliar. Lantas apa hasil dari program 4K tadi? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Kalimantan Barat saat ini berada di peringkat ke-6 provinsi se-Indonesia dengan angka 1,58 persen year on year (YoY).

Selain mengendalikan inflasi, Harisson mendorong pengembangan tiga badan usaha milik daerah. BUMD itu adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Bank Kalbar, dan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Harisson memaksimalkan sinergitas ketiga BUMD tersebut agar tumbuh bersama di lini bisnis masing-masing, yang utama nya membantu tumbuh kembang UMKM yang menopang perekonomian daerah. 

Demi memaksimalkan pengendalian inflasi, meningkatkan daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi Harisson mengupayakan percepatan  realisasi APBD lewat

penandatanganan perjanjian target realisasi anggaran dengan aparatur sipil negara (ASN). Jika mereka tidak dapat merealisasikan anggaran sesuai target, maka harus mengundurkan diri atau bersedia dicopot dari jabatannya.