19 Titik di Kabupaten Sambas

Bupati Sambas H. Satono mengapresiasi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) dan BAKTI Aksi (Akses Internet) yang dilakukan pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Saya melihat sudah bagus program Bakti Kominfo untuk masyarakat Kabupaten Sambas khususnya agar dapat menikmati atau menggunakan jaringan internet, karena sekarang ini memang sudah waktunya pembangunan jaringan internet harus merata," kata Satono saat ditemuii di kantornta, Kamis, 30 November 2023.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan Negara Malaysia. Kabupaten Sambas juga memiliki wilayah yang sangat luas, yakni 6.395,7 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 647.844 jiwa yang merupakan urutan kedua terbesar setelah Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat.

"Sambas adalah daerah perbatasan, tapi populasinya banyak. Kami punya gate langsung (ke Malaysia) Aruk-Biawak, Aruk masuk wilayah kami berada di Kecamatan Sajingan Besar, Sambas dan Biawak itu Malaysia. Jadi dengan infrastruktur jalan yang sudah bagus sekali, sangat disayangkan jika kita ke batas negeri tercinta kita lalu yang masuk itu sinyal dari Malaysia. Ini yang jadi masalah dan ini masih terjadi," ujarnya.

Karena itu, Satono melanjutkan, program Presiden Joko Widodo ini untuk pemerataan akses internet di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) sudah sesuai. "Hanya saja masih ada 19 titik di Kabupaten Sambas yang masih blankspot atau tidak ada jaringan internet sama sekali. Kami sudah sampaikan kepada pak Menteri Kominfo, 19 titik yang blankspot itu ada di 7 kecamatan termasuk Kecamatan Sajingan Besar, di perbatasan Aruk-Biawak," kata Satono.

Menurutnya, beberapa desa yang masih di luar jangkauan internet itu mulai terasa saat pandemi Covid-19. "Ketika pemerintah pusat memerintahkan untuk belajar jarak jauh atau daring, saya bilang, daring bagaimana sinyalnya tidak ada. Ini jadi masalah," ujarnya.

Satono pun berharap di 2024 wilayah Sambas yang masih blankspot sudah mendapat internet semua. "Ini yang menjadi harapan dan dambaan masyarakat saya di daerah perbatasan ini bisa terakomodir dan dipenuhi. Sebab, dampak positif dengan adanya program BTS ini luar biasa, masyarakat sangat terbantu, anak-anak sekolah sangat terbantu, mau download atau mencari materi sekolah, informasi segala macam bisa lewat internet," kata dia.

Juga saat ini dirinya tengah menggalakkan program one vilage one product (OVOP) karena Kabupaten Sambas 70 persen sektor pertanian. "Saya kepingin di kepemerintahan Bupati Satono setiap desa ada program unggulan OVOP ini, jadi satu desa satu produk, nah kalau produk itu sudah jadi misal mangrove, sangking rajinnya masyarakat saya sampai buat kripik mangrove, yang dikemas sedemikian rupa, tapi mau dipasarkan kemana? kan tidak mungkin dijual sama-sama mereka, harus ekspansi, harus jual keluar, salah satu wasilah agar barang ini bisa terjual, lewat internet".

Karena itu, dia menegaskan, semoga di 2024 bisa terwujud Kabupaten Sambas bebas blankspot internet. "Ini proposal masyarakat, saya bupati hanya sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat," ujar Satono.