Rumah Layak Huni untuk Kesejahteraan Masyarakat

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo terus memacu pembangunan di wilayahnya. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, kedua pemimpin ini memprioritaskan program penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. 

Salah satu program yang sedang dilakukan adalah peningkatan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat. Rumah layak huni diharapkan berdampak kepada aspek kesehatan, ketahanan keluarga, peningkatan kenyamanan fisik dan psikis serta rasa aman.  

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah jumlah rumah tangga per Desember 2021 sebanyak 699.499 unit. Persentase rumah layak huni (RLH) berdasarkan data BPS - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) meningkat sejak 2017 dari 42,17 persen menjadi 55,34 persen pada 2021. 

Penambahan rumah layak huni hasil koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat melalui kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan program perbaikan rumah layak huni. Program dikerjakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menggunakan APBD dan dana alokasi khusus. Selama enam tahun telah dibangun 15.529 unit rumah layak huni melalui program bedah rumah. 

H. Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, mengatakan penyediaan rumah layak huni sangat penting karena cerminan dari kehidupan layak bagi warga. “Melalui sinergitas dengan pemerintah pusat, kami terus meningkatkan pemenuhan rumah layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Kegiatan melalui bedah rumah,” ujarnya, Selasa, 8 November 2022. 

Dia mengatakan melalui program BSPS telah dibangun sebanyak 15.529 unit yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota. Pada tahun ini program bedah rumah sebanyak 1.280 unit di Kalimantan Tengah tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota. 

Sugianto mengatakan sebaran peningkatan rumah layak huni tersebar merata ke semua wilayah secara proposional dengan prinsip keadilan. Dia menugaskan perangkat daerah, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar penerima program bedah rumah adalah masyarakat yang layak mendapat bantuan. “Penerima program bedah rumah harus benar-benar yang berhak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan,” ujarnya. 

Rumah warga kalteng sebelum diperbaiki menggunakan program peningkatan rumah layak huni (RLH) .

Dia mengatakan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, Kalteng Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis). Menurut Sugianto pengejawantahan “Bermartabat” adalah meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melalui program-program kesejahteraan sehingga bisa menikmati hidup yang layak. “Bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan, jika rumah tempat tinggal saja tidak layak, hal itu akan berpengaruh kepada cara berpikir, cara bertindak hingga perilaku kehidupan lainnya, seperti kesehatan dan lain sebagainya,” ucapnya. 

Pemerintah Kalimantan Tengah memberi bantuan kepada masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni sebanyak 54 unit melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersumber dari APBD dan DAK kepada masyarakat yang belum terakomodir melalui program BSPS. Penerima bantuan masing-masing mendapatkan Rp 30 juta per unit. 

Sugianto mengatakan memimpin provinsi terluas di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. “Namun, dengan semangat kebersamaan, semangat ingin maju dan bermartabat sejajar dengan daerah lain di Indonesia, merupakan multivitamin yang kuat dalam membangun Kalimantan Tengah untuk Indonesia,” tuturnya. 

Dia menjelaskan Kalimantan Tengah adalah miniatur Indonesia yang sesungguhnya. “Keberagaman yang begitu indah, hidup damai dan rukun  berdampingan dalam perbedaan sebagaimana falsafah Huma Betang yang dijunjung tinggi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Semangat kebersamaan dan memaknai perbedaan itulah yang menjadi semangat kami untuk membangun,” ujarnya. 

Infografis aggaran perbaikan rumah di Kalimantan Tengah.