Hukum 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kalau Uang PPh Dilarikan Orang

Kasus penggelapan setoran pajak kian meruyak. Perusahaan bisa tertipu karena partisipasi orang dalam. Pelakunya harus dijatuhi hukuman setimpal, tanpa kompromi.

i
PADA masa krisis ekonomi begini, pajak sebagai sumber pendapatan negara yang diandalkan ternyata tak luput dari penjarahan. Itu lantaran belakangan ini aksi sindikat kejahatan yang menilap setoran pajak penghasilan (PPh) dari beberapa perusahaan semakin merebak. Hebatnya, operasi anggota komplotan yang kebanyakan berusia muda dan berpenampilan rapi itu terhitung sederhana. Sekalipun demikian, puluhan miliar rupiah uang pajak raib dan tak masuk ke kas negara. Salah satu kasusnya adalah penjarahan PPh di PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (TBA), yang kini ditangani Markas Besar Kepolisian RI. Ditilik dari hasil pengusutan polisi, boleh dibilang modus kasus itu berlangsung dengan gampang. Kalau demikian, kenapa PT TBA, yang terhitung badan usaha milik negara (BUMN), bisa kebobolan? Tilik saja peristiwanya. Suatu waktu, Kepala Bagian Pelayanan Pajak PT TBA Noor Mulyohadi dihubungi oleh seseorang bernama C.P. Kartika Pagi. Kartika mengenal Noor melalui istri Noor. Kepada Noor, Kartika menawarkan jasanya membayarkan pajak penghasilan PT TBA untuk bulan Oktober 1998 sampai Januari 1999. Dengan catatan, kira-kira dua hari sebelum pembayaran pajak itu jatuh tempo, Kartika akan memutar dulu uang pembayaran sebesar Rp 37,5 miliar tersebut. Untuk itu, Noor diiming-imingi akan memperoleh imbalan jasa sebesar 1,5 persen dari uang pajak tersebut. Itu berarti, hanya dalam waktu dua hari, Noor bisa menangguk untung sekitar Rp 560 juta. Ternyata, cara pembayaran pajak yang tak lazim itu—dengan menggunakan jasa perantara—disepakati Noor. Ia lantas memberikan empat lembar cek senilai Rp 37,5 miliar, berikut 11 lembar surat setoran pajak yang sudah diisinya, kepada Kartika alias Ikke. Belakangan, pada 9 Agustus 1999, PT TBA memperoleh surat teguran dari Kantor Pajak Jakarta. Menurut kantor pajak, BUMN itu belum membayar pajak bulan Oktober 1998 sampai Januari 1999. Pihak PT TBA terkejut bukan alang-kepalang. Soalnya, berdasarkan hasil audit satuan pengawas internal di PT TBA, perusahaan itu dilaporkan telah membayar pajak dimaksud. Hal itu dibuktikan dengan adanya 11 lembar surat setoran pajak yang telah divalidasi oleh Bank BNI Cabang Dukuh Bawah, Jakarta. Usut punya usut, validasi Bank BNI pada surat setoran pajak itu ternyata palsu. BNI tak pernah menerima setoran pajak PT TBA. Dari situlah terungkap bahwa uang Rp 37,5 miliar yang ceknya dulu disampaikan Noor kepada Ikke bukannya diputarkan dulu satu-dua hari untuk bisnis Ikke dan kemudian disetorkan ke BNI begitu pajaknya jatuh tempo. Uang itu malah ditilap dan dibagi-bagi oleh Ikke bersama komplotannya. Pada 7 Oktober 1999, polisi pun menggari Ikke serta dua orang kawannya. Enam orang rekan Ikke masih buron. Sementara itu, Noor juga ditahan polisi. Belum jelas, adakah Noor sempat memperoleh imbalan Rp 560 juta dari Ikke. Kabar terakhir yang terdengar, ia dan beberapa karyawan PT TBA yang diduga terlibat kasus itu telah dibebastugaskan oleh PT TBA. Kini perkara Noor sudah dilimpahkan polisi ke jaksa. Sebelum kasus itu terungkap, penggelapan setoran pajak ternyata pernah menimpa beberapa perusahaan negara lainnya, yaitu Garuda Indonesia, Telkomsel, dan Percetakan Uang Republik Indonesia. Dari ketiga perusahaan itu, komplotan pelaku diberitakan telah menggasak dana sampai Rp 84 miliar. Aksi mereka bisa berlangsung mulus karena adanya kerja sama dengan orang dalam perusahaan korban serta pegawai bank. Mestinya, penyelewengan pajak yang jatuh tempo—sehingga sudah menjadi hak negara—dikategorikan sebagai delik penggelapan pajak yang amat serius. Aneh dan ajaib, instansi pajak justru beranggapan bahwa kasus itu belum sampai merugikan negara. Alasannya, pajak PT TBA tetap dinilai belum dibayar, sehingga masih bisa ditagih oleh pihak pajak. Implikasi dari persepsi ini adalah PT TBA harus membayar pajak yang sama untuk kedua kalinya. Di sisi lain, jika BUMN ini melunasi pembayaran tersebut, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana hukuman terhadap Noor. Yang pasti, lenyapnya dana Rp 37,5 miliar tentu memukul sisi penerimaan anggaran negara, yang kian kempis semenjak ditekan krisis ekonomi. Salah satu upaya mengamankan penerimaan negara adalah melalui penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi. Di banyak negara maju, penggelapan pajak tergolong tindak kriminal yang gawat. Karena itu, sanksi hukumnya juga berat. Happy S., Edy Budiyarso

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836858764



Hukum 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.