Direktur Hukum PPATK: Aturan Merampas Aset Terbatas
Pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana kembali mandek di DPR. Penting untuk mencegah pencucian uang.
SIDANG paripurna terakhir Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Februari 2024 memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana kembali mandek. Padahal sejumlah pihak sudah mendesak rancangan undang-undang ini disahkan.
RUU Perampasan Aset juga termasuk salah satu poin visi dan misi para calon presiden dan wakil presiden. Kini nasibnya akan ditentukan oleh anggota DPR periode baru. Padahal Senayan telah me
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini