Hukum 2/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Pengetuk Palu Kelas Dua

Ulah petugas protokoler Mahkamah Agung membuat seorang hakim ad hoc berang. Sang hakim menghardik petugas pengatur acara pelantikan hakim agung di gedung Sekretariat Mahkamah Agung di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pertengahan Agustus tahun lalu. Sang hakim tak terima disuruh pindah tempat duduk dari kursi barisan paling depan ke belakang.

Penampilan sang hakim ad hoc memang berbeda dengan hakim Mahkamah Agung lain. Tak seperti 48 hakim agung dari jalur karier yang memakai toga lengkap, dia hanya memakai setelan jas. "Dilarang memakai toga, makanya hanya pakai jas formal," kata sang hakim ketika menceritakan kembali insiden tersebut, Kamis pekan lalu.

i

Ulah petugas protokoler Mahkamah Agung membuat seorang hakim ad hoc berang. Sang hakim menghardik petugas pengatur acara pelantikan hakim agung di gedung Sekretariat Mahkamah Agung di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pertengahan Agustus tahun lalu. Sang hakim tak terima disuruh pindah tempat duduk dari kursi barisan paling depan ke belakang.

Penampilan sang hakim ad hoc memang berbeda dengan hakim Mahkamah Agung lain. Tak seperti 48 hakim agung dari jalur karier yang memakai toga lengkap, dia hanya memakai setelan jas. "Dilarang memakai toga, makanya hanya pakai jas formal," kata sang hakim ketika menceritakan kembali insiden tersebut, Kamis pekan lalu.

Gara-gara beda pakaian, hakim ad hoc di Mahkamah Agung ini mendapat perlakuan berbeda. Padahal, sehari-hari, hakim yang pernah merintis karier hingga jenjang pengadilan tinggi tersebut juga sama-sama berwenang memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali. "Itu contoh kecil diskriminasi. Kami dianggap kelas dua," ujar sang hakim.


Keluhan seperti ini termasuk yang disampaikan sekelompok hakim ad hoc kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka juga melaporkan perlakuan berbeda dalam hal mendapatkan kesempatan menghadiri acara seminar, kuliah umum, dan studi banding. Ketimbang menunjuk hakim ad hoc, misalnya, Sekretariat Mahkamah Agung lebih sering menunjuk hakim agung dari kamar nonpidana untuk menghadiri acara seminar tentang pidana korupsi.

161895923489

Ketika hakim ad hoc mendapat perkara yang rumit, misalnya, mereka sampai harus berkonsultasi sendiri dengan para ahli, karena tidak bisa menunjuk tim asistensi sesuai dengan kebutuhan. Hal serupa dilakukan Krisna Harahap ketika menjadi anggota majelis hakim perkara korupsi bioremediasi Chevron. Ia berulang kali berkonsultasi dengan ahli minyak dan gas di Institut Teknologi Bandung untuk memahami perkara tersebut. Krisna enggan berkomentar ketika ditanyai hal tersebut. "Silakan tanya juru bicara. Saya tak berhak menanggapi soal itu," kata Krisna.

Hakim ad hoc yang lain menuturkan, Mahkamah Agung juga membedakan fasilitas jaminan kesehatan untuk hakim ad hoc dan hakim agung. Setiap bulan seorang hakim ad hoc hanya menerima fasilitas kesehatan Rp 1,8 juta. Sedangkan hakim agung memperoleh jaminan kesehatan total, termasuk anggota keluarga mereka, dari asuransi Jasindo.

Selama bertahun-tahun, hakim ad hoc di Mahkamah Agung juga tak pernah mendapat tunjangan hari raya, yang sering disebut gaji ke-13. Mereka baru menerima tunjangan serupa tahun ini, setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016. "Artinya, ternyata bisa diberikan tapi selama ini Mahkamah Agung dan pejabatnya tak pernah memperjuangkan," tutur seorang hakim ad hoc lain.

Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, hemat bicara mengenai praktek diskriminasi di lembaganya itu. Ia hanya menerangkan bahwa hakim ad hoc adalah hakim yang bertugas sementara dengan tugas khusus. "Hakim ad hoc memang bukan hakim agung. Keduanya berbeda sehingga perlakuannya juga beda," kata Suhadi. FRANSISCO ROSARIANS


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161895923489



Hukum 2/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.