Hukum 1/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Menang Hukum Malah Terusir

Penjualan gedung Aspac oleh BPPN berbuah sengketa. Ketua Mahkamah Agung tak mengeluarkan izin eksekusi.

i

PENANTIAN itu akhirnya berbuah pengaduan. Setelah setahun surat-suratnya kepada Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan tak berbalas, pemilik PT Bumijawa Sentosa akhirnya mengadukan Bagir ke Komisi Yudisial, Rabu pekan lalu.

Segepok data berikut salinan lima surat yang dulu dikirim kepada Bagir Manan diserahkan ke komisi itu. ”Ketua MA tidak menjalankan kewajiban hukum yang diberikan undang-undang kepadanya,” kata David M.L. Tobing, pengacara PT Bumijawa Sentosa, kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Syahdan, pada 21 Agustus 2003, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengumumkan Bumijawa Sentosa sebagai pemenang lelang atas gedung Aspac dengan tawaran tertinggi, yakni Rp 80 miliar. BPPN menjual gedung itu untuk menutupi ketidakmampuan pemilik Bank Aspac membayar utang atas penggunaan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 1,6 triliun.


Dengan pengumuman lelang itu, anak perusahaan Bank Aspac, PT Mitra Bangun Griya, sebagai pengelola gedung, harus angkat kaki paling lambat 31 Desember 2003. Namun, perusahaan itu menolak keluar. Malah nama gedung yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, itu diubah menjadi Century Tower.

161831165979

Bumijawa Sentosa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan mengeluarkan putusan serta-merta dan menyatakan perusahaan itu sebagai pemilik sah gedung. Di tingkat banding, izin eksekusi pun telah dikeluarkan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Namun, di tingkat kasasi, eksekusi macet. Izin eksekusi Ketua MA tak kunjung keluar. Padahal, kata David, semua persyaratan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan MA sudah dipenuhi. Surat pun dilayangkan kepada Ketua MA untuk memohon perlindungan hukum dan izin eksekusi.

Lima kali surat dilayangkan. Entah mengapa, tiada balasan. Itulah yang membuat David kesal dan memutuskan mengadukan masalah kliennya ke Komisi Yudisial.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan MA, memang disebutkan Ketua MA secepatnya mengeluarkan izin atas putusan sertamerta yang dikeluarkan pengadilan negeri, walau putusan itu menghadapi perlawanan di tingkat kasasi. Syaratnya, putusan serta-merta itu telah lebih dulu mendapat izin eksekusi dari ketua pengadilan tinggi.

Wakil Ketua MA, Mariana Sutadi, mengaku tak tahu-menahu soal surat PT Bumijawa Sentosa. Padahal, surat itu juga ditembuskan kepadanya sebagai Wakil Ketua MA. ”Belum tahu saya,” katanya kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Mestinya, kata Mariana, ia menerima surat itu. Apalagi, di tingkat kasasi, dialah yang menjadi ketua majelis hakim, dengan anggota Abdul Kadir Mappong dan Aca Sondjaja.

Perkara itu sekarang di tangan Mariana setelah dua anggota majelis selesai membaca dan memberikan pendapatnya. Meski begitu, ia belum bisa memastikan kapan izin eksekusi dikeluarkan, begitu pula kapan kira-kira putusan perkara kasasi keluar. Mariana hanya berujar, ”Saya harus membacanya dengan teliti.”

Menurut Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia, Oey Hoeng Tiong, perkara ini sebenarnya sederhana. Hanya, menjadi kusut, bahkan berpotensi merugikan keuangan negara, karena gugatan PT Mitra Bangun Griya yang muncul setelah pelelangan.

PT Mitra Bangun Griya menggugat BPPN, Bank Indonesia, dan notaris Ny. B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan inbreng.

Menurut L.M.M. Samosir, pengacara perusahaan itu, perjanjian inbreng antara Bank Aspac dan anak perusahaannya, PT Mitra Bangun Griya, pada akhir Desember 1997 melanggar aturan Bank Indonesia. Tapi lelang tetap dilakukan. ”Padahal masih ada sengketa kepemilikan di gedung Aspac,” katanya kepada Mawar Kusuma dari Tempo. ”BPPN memaksakan penjualan.”

Anehnya, PT Mitra Bangun Griya baru menggugat perjanjian inbreng itu enam tahun kemudian. Dalam gugatan PT Mitra Bangun Griya disebutkan, inbreng melanggar Keputusan Dewan Moneter Nomor 25 Tanggal 11 Maret 1957. Menurut putusan ini, tambahan modal disetor melalui inbreng tidak boleh melebihi 50 persen dari modal bank.

Inbreng juga melanggar Memorandum Bank Indonesia Tanggal 8 Januari 1997, yang menyebutkan pembatasan jumlah aktiva tetap tidak boleh melebihi 50 persen dari modal disetor bank. Inbreng terhadap gedung Aspac itu, menurut Samosir, mencapai 61 persen dari modal disetor bank.

Oey justru mempertanyakan niat di balik gugatan itu karena inbreng dulunya dilakukan secara sukarela oleh pemilik Bank Aspac. ”Tapi, waktu mau dicabut asetnya, mereka tak terima,” katanya kepada Tempo.

Mestinya, kata Oey, bantahan atas akta inbreng itu datang dari pihak ketiga, bukan dari pihak yang mengadakan perjanjian inbreng. ”Ini patut dipertanyakan, apakah orang bisa menggugat dirinya sendiri,” katanya, kesal. ”Bagaimana mungkin akta saya sendiri saya gugat dan saya nyatakan cacat hukum?”

Bagi Oey, motif gugatan PT Mitra Bangun Griya itu tak lain adalah strategi untuk mempertahankan hartanya, meski Bank Aspac sudah kolaps. Ironisnya, PT Bumijawa Sentosa terkena getahnya.

Jika perkara kasasi PT Mitra Bangun Griya menang—inbreng dibatalkan—tentu pemerintah harus merogoh koceknya untuk membayar kembali ke Bank Aspac. Padahal, pemerintah telah menanggung utang BLBI Bank Aspac yang tak kunjung bisa dilunasi. Pemerintah juga harus mengembalikan uang lelang gedung itu ke PT Bumijawa Sentosa.

Oey sudah memperkirakan kemungkinan ini. Namun, dia menolak menjawab apakah pemerintah sudah menyiapkan dana menghadapi kemungkinan dikalahkan dalam perkara kasasi. ”BPPN sudah tidak ada,” katanya. Jadi, ”Ya, ahli warisnya, Menteri Keuangan yang bayar. Kalau tidak, suruh majelis hakim yang bayar.”

Pemilik PT Bumijawa Sentosa, Jufendiawan Herianto, juga gusar karena posisinya yang terjepit. Selain dirugikan hampir Rp 20 miliar dalam dua tahun—dari pembayaran sewa gedung yang tidak diterimanya—dia juga berang karena, meski hukum memenangkannya, dalam kenyataannya dia terusir dari gedung itu. ”Berurusan dengan hukum membuat saya kapok,” ujarnya.

Maria Hasugian


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161831165979



Hukum 1/5

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.