Hukum 5/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Menteri Curiga, Menteri Mengadu

Menteri Kehutanan M.S. Kaban meminta Komisi Yudisial memeriksa hakim yang memutus bebas para pelaku illegal logging. Para hakim tak gentar.

i

KEGUSARAN Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban agaknya sudah sampai puncak. Dalam tiga bulan terakhir, ia melihat sedikitnya ada enam terdakwa kasus pembalakan liar (illegal logging) yang diajukan ke meja hijau lolos dari jerat hukum. Semuanya dinyatakan bebas murni oleh pengadilan. Padahal, seluruh fakta hukum, mulai dari saksi hingga barang bukti, telah mencukupi dan di mata Kaban sudah bisa melempar para terdakwa itu ke bui.

Kasus terakhir terjadi di Pontianak. Pada Oktober silam, Pengadilan Negeri Pontianak membebaskan Prasetyo Gow alias Asong. Sebelumnya, aparat kepolisian membekuk Asong lantaran cukong kayu terkenal di bumi Kalimantan Barat ini tak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan 13.757 meter kubik kayunya. Selain menyita kayu tersebut, aparat juga menahan kapal KM Javi dan KM Layan sebagai barang bukti. Atas ulahnya itu, jaksa Prasetyo menuntut Asong hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta.

Nyatanya, putusan Pengadilan Negeri Pontianak membuyarkan hasrat Kaban untuk dapat melihat juragan kayu yang dianggap telah melanggar hukum itu mendekam di penjara. ”Saya curiga bahwa di balik putusan itu ada sesuatu yang ganjil, yang tidak normatif, bertentangan dengan norma-norma hukum,” ujar Kaban kepada Tempo, Rabu pekan lalu.


Kecurigaan inilah yang membuat Kaban, awal bulan lalu, datang ke kantor Komisi Yudisial. Ia melaporkan kekecewaan dan kecurigaannya terhadap vonis bebas yang dijatuhkan para hakim atas enam pelaku pembalakan hutan selama tiga bulan terakhir. Dari enam putusan bebas itu, lima terjadi di Papua dan satu di Kalimantan Barat. Kaban minta komisi ini segera memanggil dari memeriksa para hakim yang terlibat dalam putusan itu.

1618306726100

Dari Kalimantan Barat, misalnya, Kaban meminta Komisi memeriksa ketua majelis hakim I Made Ariwangsa, M.M.P. Sitompul, dan Bambang D. Siswanto yang membebaskan Asong. Dari Papua, Kaban meminta Komisi memeriksa majelis hakim yang menyidangkan Andi Rasid, terdakwa penyelundupan ratusan meter kubik kayu merbau. Seperti pada kasus Asong, majelis hakim pimpinan F.X. Sugiarto dan beranggotakan Majedi dan Deny Sunadi ini juga membebaskan Andi Rasid. Padahal, jaksa menuntut Andi delapan tahun penjara.

Komisi Yudisial langsung merespons laporan Kaban. ”Ini akan kami prioritaskan, apalagi yang melaporkan menteri,” kata anggota Komisi Yudisial Sukotjo Sutarto. Menurut Sukotjo, pihaknya akan segara mempelajari dokumen-dokumen yang diserahkan Menteri Kehutanan. ”Kita akan melihat bagaimana prosedur yang dilakukan para hakim itu dalam mengambil putusan. Walau independen, hakim tetap tidak boleh keluar dari koridor hukum,” kata Sukotjo.

Jika Komisi Yudisial menemukan unsur yang mencurigakan, misalnya penyuapan di balik vonis bebas itu, maka Komisi akan memanggil para hakim itu ke Jakarta. Di sana, tujuh anggota Komisi Yudisial akan memeriksa para hakim itu. ”Kalau terbukti bersalah, jelas mereka diberi sanksi,” kata Sukotjo.

Dari Pontianak, ketua majelis hakim yang membebaskan Asong, I Made Ariwangsa, menyatakan tak takut jika namanya dilaporkan ke Komisi Yudisial. Ariwangsa bahkan menantang Menteri Kehutanan untuk membuktikan jika putusannya ”berbau duit”. ”Saya tidak takut diadukan ke mana-mana,” katanya.

Menurut Ariwangsa, putusan hakim adalah fakta pengadilan dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan mana pun. ”Saya telah memutus perkara dengan profesional dengan segala bukti dan keterangan yang diperoleh di ruang sidang,” katanya.

Menurut Ariwangsa, Pengadilan Negeri Pontianak membebaskan Asong karena juragan kayu ini memiliki dokumen, surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari Kantor Kehutanan, yang sah. Ketika ditangkap oleh aparat kepolisian, kata Ariwangsa, kapal pengangkut kayu milik Asong belum berlayar saat dokumen kayunya sedang dalam proses pengurusan. ”Jadi, secara hukum tidak bersalah. Kecuali jika kapal yang memuat kayu tersebut sudah berlayar,” kata Ariwangsa.

Alasan semacam ini dianggap mengada-ada oleh Kaban. Ia menilai, ada kesan bahwa hakim mencari peluang untuk meloloskan pelaku dengan alasan dokumen sedang diurus. Kenyataannya, kata Kaban, saat ditangkap Asong tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dokumen itu baru ditunjukkan Asong sehari setelah ditangkap. ”Ini tidak lazim. Seharusnya dokumen selalu ada bersama kayu,” kata Kaban.

Keheranan yang sama juga ditampakkan Jaksa Muda Pidana Umum (Jampidum) Prasetyo. ”Saksi dan barang bukti dalam kasus ini sudah cukup kuat, tapi malah vonis bebas yang terjadi,” katanya. Menurut dia, pihaknya telah memerintahkan para jaksa untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas sejumlah perkara kejahatan hutan yang divonis bebas. Kejaksaan, kata Prasetyo, juga telah meminta keterangan dari jaksa yang menangani kasus-kasus tersebut.

Bagi Direktur Forest Watch Indonesia, Kristian Purba, banyaknya kasus kejahatan hutan yang lolos di meja hijau semakin membuktikan adanya sindikasi penyelundupan kayu. Jaringan ini, menurut dia, melibatkan aparat hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim.

Kristian menunjukkan pola mainnya. Aparat kepolisian, katanya, bakal menutup mata terhadap bukti kejahatan di lapangan. Bentuk persekongkolan dengan kejaksaan: dakwaan akan dibuat sedemikian rupa sehingga tuntutan akan lemah dan gampang dipatahkan. ”Dan hakim nanti akan menyatakan dakwaan lemah, tidak terbukti, yang ujungujungnya meloloskan pelaku dari ancaman hukuman,” kata Kristian.

Menurut Kristian, pemberantasan kejahatan hutan juga semakin sulit dilakukan karena kasusnya diselesaikan dengan sistem peradilan biasa. ”Peradilan konvensional yang membutuhkan waktu dan prosedur panjang tidak efektif untuk menangkap pelaku dan membongkar sindikat illegal logging.” Untuk itu, memberantas kejahatan semacam ini harus memakai pengadilan khusus.

Di luar itu semua, kata Kristian, yang terpenting harus ada persamaan persepsi untuk membasmi para pelaku penebangan liar dari semua aparat yang terlibat. ”Tanpa itu, pemberantasan pembalakan kayu liar hanya akan menjadi wacana,” ujarnya.

Cahyo Junaedy, Harry Daya, LRB


Yang Membuat Kaban Curiga

Inilah sejumlah kasus pembalakan liar yang diputus bebas dalam tiga bulan terakhir, yang membuat Menteri Kehutanan M.S. Kaban melapor ke Komisi Yudisial.

PT Wapoga Mutiara Industries (Biak)

Tersangka: General Manager PT WMI, Tang Tung Kwong alias Freddy Kwong. Kwong didakwa mengambil dan mengumpulkan secara tidak sah kayu-kayu hasil pembalakan liar. Barang bukti di antaranya 1.948 batang kayu jenis merbau dan benuang. Jaksa Whisnu Wardhana menuntut Kwong enam tahun penjara karena melanggar UU Kehutanan (UU No. 41/1999).

Putusan: Majelis hakim Pengadilan Negeri Biak yang terdiri dari Hanung Iskandar (ketua), Maryono, dan Andi Infaindan menyatakan Kwong tak bersalah. Kwong bebas.

Lim Qing Qi (Sorong)

Tersangka: Lim Qing Qi

Tuduhan: Memiliki 1.000 meter kubik kayu ilegal tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Jaksa penuntut umum menjerat Lim Qing dengan tuntutan satu tahun penjara.

Ia didakwa melanggar Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan.

Putusan: Majelis hakim Pengadilan Negeri Sorong yang terdiri dari Marthen P. Thousuly (ketua), Hebbin Silalahi, dan Andi Asmuruf (anggota) memutus bebas Lim Qing Qi.

Asong (Pontianak)

Tersangka: Prasetyo Gow alias Asong

Tuduhan: Memiliki 13.757 meter kubik kayu tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Kepada Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Kalbar, Asong mengaku mendapatkan kayu-kayu itu dari masyarakat penebang hutan. Aparat menahan dua kapal yang mengangkut sekitar 600 meter kubik kayu milik Asong. Jaksa menuntut Asong empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Putusan: Majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang terdiri dari I Made Ariwangsa (ketua), M.M.P. Sitompul dan Bambang D Siswanto (anggota) pada 13 Oktober lalu memutus bebas Asong.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=1618306726100



Hukum 5/5

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.