Ekonomi dan Bisnis 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Momen

BUMN
Laba Pertamina Turun

PT Pertamina (Persero) mengumumkan perolehan laba sebesar US$ 914 juta (sekitar Rp 12,5 triliun) per triwulan III 2015. Nilai itu anjlok 47 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman menjelaskan, penurunan kinerja perusahaan terutama dipicu oleh merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan jebloknya harga minyak dunia. "Kami belum lepas dari dampak fluktuasi kurs," kata Arif di Jakarta, Kamis pekan lalu.

i

BUMN
Laba Pertamina Turun

PT Pertamina (Persero) mengumumkan perolehan laba sebesar US$ 914 juta (sekitar Rp 12,5 triliun) per triwulan III 2015. Nilai itu anjlok 47 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman menjelaskan, penurunan kinerja perusahaan terutama dipicu oleh merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan jebloknya harga minyak dunia. "Kami belum lepas dari dampak fluktuasi kurs," kata Arif di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Pendapatan perseroan hingga kuartal III tahun ini melorot 42 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dari US$ 55,17 miliar menjadi US$ 31,99 miliar. Direktur Utama Dwi Soetjipto beralasan kilang minyak Pertamina yang sudah tua menimbulkan masalah kompleks. "Kapasitasnya rendah sehingga impor harus terus dilakukan."


INVESTASI
Realisasi Investasi Meningkat

161876789756

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan realisasi investasi pada kuartal III tahun ini naik 17 persen. Total nilainya, Rp 400 triliun, lebih tinggi ketimbang periode serupa tahun lalu yang hanya Rp 342,7 triliun. Franky mengklaim realisasi itu telah mencapai 77 persen dari target akhir tahun sebesar Rp 519,5 triliun. "Penanaman modal masih menggeliat di tengah perlambatan ekonomi," katanya di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Untuk mendongkrak investasi, BPKM berencana merevisi daftar negatif investasi (DNI). Beberapa sektor yang berpeluang dilonggarkan bagi investasi asing antara lain sektor permakaman; panti jompo; industri berbasis garam, seperti pengasinan ikan; dan konsultan sumber daya manusia (headhunter). Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita mengusulkan revisi DNI sektor logistik agar asing diizinkan menanamkan modal hingga 80 persen. "Untuk mengembangkan pasar logistik Indonesia agar lebih baik dan kompetitif," ujarnya.

INVESTASI
Denmark Kembangkan Energi Angin

DENMARK sepakat bekerja sama dengan Indonesia mengembangkan energi angin di Sulawesi. Komitmen itu diteken Ratu Denmark Margrethe II, yang berkunjung ke Jakarta pekan lalu, menandai 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara. "Ini akan jadi proyek listrik tenaga angin pertama di Indonesia dan mungkin bisa dicoba di tempat-tempat lain," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Menurut Rizal, kerja sama dengan Denmark akan sangat menguntungkan karena negara Skandinavia itu memiliki standar etika tinggi, pendidikan bagus, dan indeks pembangunan manusia tertinggi. Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge, mengapresiasi pembangunan sosioekonomi Indonesia yang kuat. "Kini prioritas Indonesia adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi," katanya.

MAKROEKONOMI
Paket Ekonomi Kelima Diluncurkan

PEMERINTAH dan Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Kelima, Kamis pekan lalu. Paket tersebut berisi fasilitas bagi revaluasi aset dan penghindaran pajak berganda atas Real Estate Investment Trust serta insentif bagi perbankan syariah. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menyebutkan deregulasi tersebut akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah.

Insentif yang dimaksud, kata Muliaman, antara lain penyederhanaan perizinan dan pelaporan bagi produk perbankan syariah serta kemudahan pembukaan jaringan kantor baru. "Nanti perizinan (produk baru) tak perlu lagi izin dalam bentuk surat, cukup melapor," ujarnya di Istana Presiden, Jakarta. Adapun peraturan revaluasi aset akan terbit pekan depan. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, banyak perusahaan butuh revaluasi aset. "Tapi tidak dilakukan karena ada pajak revaluasi," katanya.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161876789756



Ekonomi dan Bisnis 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.