Ekonomi dan Bisnis 3/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tenun Harapan Mama Gita

Perempuan di Maluku Barat Daya berjuang memberdayakan ekonomi keluarga. Terganjal minimnya infrastruktur dan transportasi.

i

Sudah empat bulan belakangan ini Gita Dohoklory mengisi waktu dengan menenun di rumahnya, di Desa Abusur, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Maluku Barat Daya, Maluku. "Beta ingin menambah penghasilan suami," kata perempuan berusia 36 tahun itu kepada Tempo, pertengahan April lalu.

Lukpinus, suami Gita, bekerja sebagai peladang. Ia menanam jagung, kacang-kacangan, dan kasbi atau singkong untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti lelaki lain di Abusur, Lukpinus juga menyadap buah koli (lontar) untuk dijadikan sopi (minuman keras khas Maluku) dan gula merah. Namun penghasilannya tak cukup untuk menanggung biaya hidup Gita dan lima anaknya.

Desember tahun lalu, Mama (bahasa Maluku untuk wanita menikah) Gita dan kelompoknya, Auk Kelapa, mendapat pinjaman Rp 36 juta dari dana simpan-pinjam perempuan. Ini bagian dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, lembaga di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.


Berbekal pinjaman tersebut, mereka membeli 10 bal benang seharga Rp 30 juta di Kupang. Saban pekan, Auk Kelapa mampu menghasilkan enam helai kain berukuran 200 x 30 sentimeter. Untuk selendang kecil, mereka bisa menenun 6-8 helai per orang. Sehelai hamnon awak, bahasa lokal untuk kain tenun, dihargai Rp 2 juta. "Harga ini sesuai dengan proses pembuatannya yang memakan waktu seminggu," kata Gita, yang juga ketua kelompok Auk Kelapa.

161862461772

Auk Kelapa satu dari sejumlah kelompok perajin tenun di Maluku Barat Daya yang mendapat kucuran dana simpan-pinjam. Semua perempuan di Indonesia sebetulnya dapat mengakses kegiatan kredit mikro ini, asalkan pengajuannya dalam kelompok yang terdiri atas beberapa perempuan.

Hingga tahun lalu total alokasi untuk kegiatan simpan-pinjam perempuan di Maluku Barat Daya lebih dari Rp 6 miliar. "Kami selektif dalam mengucurkan pinjaman, tergantung jenis usahanya," kata Vetty Sakalay, pelaksana harian satuan kerja PNPM Mandiri pedesaan Provinsi Maluku.

Bagi peminjam, PNPM Mandiri menetapkan bunga murah. Seperti kelompok Auk Kelapa, mereka mesti mencicil kredit selama setahun plus bunga 1 persen per bulan atau 12 persen per tahun. Ini tergolong kecil ketimbang bunga 2-2,5 persen per bulan yang ditawarkan BRI dan Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Bunga yang rendah ini semakin memudahkan kelompok peminjam dalam menggulirkan usahanya. Efek tersebut dirasakan Lena Soroday, ketua kelompok nelayan Sehati di Desa Tomra, Kecamatan Letti, yang masih terletak di Maluku Barat Daya. Desa tersebut berjarak sekitar lima jam menumpang perahu motor dari Desa Abusur.

Oktober tahun lalu, Sehati memperoleh kucuran Rp 15 juta dengan bunga 1,8 persen per bulan. Lena dan lima anggotanya memutar pinjaman dengan membeli ikan tuna dan ikan kecil dari nelayan di Pelabuhan Tomra, lantas menjualnya ke pasar kecamatan, yang pembelinya lebih banyak.

Ketika cuaca bagus, biasanya Desember hingga Maret, kelompok Sehati berpenghasilan kotor Rp 1 juta sehari. Tiap anggota berbagi untung Rp 5 juta sebulan setelah dipotong cicilan. Namun, jika musim gelombang tinggi, mendapat Rp 500 ribu per bulan saja mereka sudah beruntung. "Karena bunga rendah, cicilan kami lancar terus," ujar Lena, tersenyum kecil.

Bahkan, untuk kelompok yang baru berkembang semacam Auk Kelapa, PNPM Mandiri tidak mewajibkan mereka mencicil dengan uang tunai. "Memasarkan kain tenun tidak mudah. Jadi kami meminta cicilan dengan selembar kain per orang," kata Lili Rusli, fasilitator di Pulau-Pulau Terselatan.

Terbatasnya fasilitas infrastruktur dan transportasi kerap menghalangi pengusaha kecil seperti Gita dan Lena, yang ingin mengubah nasib. Kondisi geografis Maluku Barat Daya yang terdiri atas banyak pulau memaksa warganya selalu bergantung pada transportasi air.

Maluku Barat Daya memiliki luas wilayah laut 7,3 kali luas daratan. Pulau Kisar salah satu yang terbesar. Pulau ini letaknya berdekatan dengan Pulau Leti, Pulau Moa Lakor, Pulau Wetar, dan Pulau Romang. Dari Pantai Kiasar di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya hanya berjarak 16 kilometer dari Distrik Los Palos di perbatasan Timor Leste.

Kapal dari Surabaya, Ambon, dan Kupang selalu hilir mudik di Pelabuhan Kisar. Kapal motor (KM) Wetar dan KM Tanimbar Permai silih berganti berlayar dari Surabaya ke Kisar terus ke Ambon, saban dua minggu. Termasuk kapal cepat KM Pangrango, yang berlayar dari Ambon ke Kisar dan Kupang.

Masalahnya, saat gelombang di Laut Banda mengganas, kapal perintis, seperti KM Maloli, hanya membuang sauh di Kisar. "Kapal perintis dari Kisar terkadang berlayar hanya sebulan sekali ke Pelabuhan Serwaru di Tomra," kata Martha Loktery, fasilitator PNPM Mandiri untuk Kecamatan Letti.

Pedagang pun kudu merogoh kocek lebih dalam untuk ongkos ke seberang. Warga di Tomra mesti membayar Rp 150 ribu untuk tiket sekali jalan dengan Pangrango, yang seharusnya cukup membayar Rp 50 ribu untuk karcis kapal perintis. "Itu belum termasuk biaya makan dan ongkos barang," katanya.

Kapal perintis menjadi favorit pedagang lantaran tak mengutip ongkos tambahan seberapa pun banyaknya mereka membawa barang. Sedangkan Pangrango, menurut Martha, memberlakukan tarif sekitar Rp 10 ribu untuk barang bawaan seukuran kardus bekas pembungkus dus rokok.

Padahal belum tentu dagangan mereka laris manis di Tomra, atau di mana saja di Maluku Barat Daya. Ini mengingat daya beli warga di sana yang rendah. Di kabupaten itu hampir 38 persen penduduknya terkurung dalam garis kemiskinan. Tak mengherankan pula bila kondisi keuangan para pedagang lebih besar pasak daripada tiang.

Banyak penerima simpan-pinjam akhirnya gulung tikar. Cicilan dan bunga tak terbayar. Realisasi pengembalian pinjaman dari program simpan-pinjam perempuan di Maluku Barat Daya tahun lalu termasuk rendah, sekitar 55 persen dari target Rp 4,14 miliar. Jauh dari rata-rata nasional sekitar 94 persen. "Ada beberapa kecamatan yang menunggak sehingga mempengaruhi kinerja kabupaten," kata Pieter Sipahelut, fasilitator keuangan PNPM Mandiri untuk Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pieter menyebutkan faktor hambatan alam hanya satu dari sekian penyebab tingginya angka pinjaman bermasalah. Faktor lain, beberapa kelompok penerima pinjaman telah bubar. Namun banyak pula peminjam yang memang acuh tak acuh membayar cicilan. "Kalau yang ini kami kejar terus," katanya.

Charles Kapressy, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, menyebutkan kendala cuaca adalah sebuah persoalan, tapi ada hal lain yang perlu diubah, yaitu perilaku masyarakat. Katanya, penerima kredit harus profesional. "Jangan berpikir kredit tersebut untuk dirinya sendiri," katanya. "Kredit macet harus dibayar."

Ia mengakui persoalan perilaku ini menjadi tugas berat pemerintah daerah yang baru memisahkan diri dari Kabupaten Maluku Tenggara pada 2008 itu. "Kami dalam masa transisi dari era primitif menuju era modern. Tapi kami akan terus berjuang," ujarnya.

Bobby Chandra


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161862461772



Ekonomi dan Bisnis 3/6

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.