Agama 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Plus-Minus Haji Leasing

Keabsahan menunaikan ibadah haji dengan dana dari lembaga leasing masih dipertanyakan. bank surya & bank pembangunan daerah jatim memperkenalkan jenis tabungan dengan hadiah onh. ada yang pro & kontra.

i
PERGI haji kini bisa serupa dengan membeli mobil. Kalau tak punya uang kontan, para calon jemaah cukup datang pada bank atau lembaga leasing, mengajukan permintaan kredit untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH), dan kemudian pergi ke Tanah Suci. Soal bayar kredit, urusan belakang. Cara ini jelas mempermudah mereka yang hendak menunaikan ibadah haji. Di kalangan orang Madura, misalnya. Kebanyakan mereka memang bercita-cita menjadi haji. Dengan adanya leasing haji ini, mereka tak harus menunggu berpuluh tahun sampai tabungannya penuh. Atau juga tak harus menjual tanah miliknya. Mereka cukup mengajukan kredit kepada perusahaan leasing. Yang kemudian menjadi masalah, apakah haji leasing itu sah. Yang dijadikan dasar bagi kewajiban ibadah haji adalah Quran Surat Ali Imran ayat 97. Surat itu menyebutkan, "beribadah haji ke rumah itu (baitullah) adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana." Mampu? Ya, inilah yang menjadi kata kunci. Selama ini kemampuan itu dinilai antara lain -- dan salah satu yang terpenting -- dalam hal materi. Karena itulah, misalnya, di antara lima hal yang disebut "rukun Islam", ibadah haji bersama zakat -- rukun kelima dan ketiga -- dikecualikan. Syahadat, salat, dan puasa wajib bagi semua muslim -- baik yang "miskin maupun kaya" -- sedangkan kewajiban zakat dan haji cuma dikenakan pada "yang mampu". Dalam bahasa fikih disebut dengan istilah mustahti. Kitab-kitab fikih mempunyai uraian yang pasti tentang mustahti itu. Yakni mereka yang: pertama, cukup perbekalan kedua, bisa mengadakan pengangkutan ketiga, sehat dan keempat, dalam keadaan aman. K.H. Hasan Basri, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyebut persyaratan haji dengan istilah istitha'ah. Maksudnya, "sanggup menyediakan perbekalan dan pengangkutan (biaya), sehat jasmani dan rohani, serta bisa aman di perjalanan." Dari semua persyaratan itu, yang kemudian diguncang oleh sistem leasing cuma satu. Yakni kesanggupan menyediakan perbekalan dan pengangkutan, yang berarti biaya. Selama ini, hal itu umumnya dijabarkan begini. Siapa saja yang punya cukup uang tunai sebagai pembayar ONH, buat bekal di jalan, serta untuk mereka yang ditinggalkan di rumah, maka ia disebut mampu. Kalau tidak, ia belum wajib beribadah haji. Dengan diadakannya sistem leasing, batas "mampu" dan "tidak mampu" menjadi kabur. Dana dari lembaga leasing dapat mengubah status calon jemaah dari "tidak mampu" menjadi "mampu". Dari tidak cukup uang pembayar ONH, sampai mencukupi membayar ONH. Namun, tentu saja, ada batasnya. Lembaga leasing tak bakal meminjamkan uang terhadap mereka yang kemungkinan besar tak mampu mencicil pinjaman itu. Bagaimana, Pak Kiai? K.H. Hasan Basri nampak berlapang hati menilai praktek leasing haji. "Makna mampu itu luas sekali," katanya. Kalau memang orang itu mampu membayar angsuran -- tidak dengan dipaksa-paksakan -- pergi haji dengan dana leasing, kata Hasan Basri, adalah sah. Ia menyerupakan cara pendanaan itu dengan menabung. Memang ada bedanya. Dalam hal menabung, uang dikumpulkan sedikit demi sedikit, baru setelah terkumpul ibadah dilaksanakan. Dengan cara baru ini uang yang cukup diadakan dulu (dengan bantuan pihak lain), baru kemudian diangsur sedikit demi sedikit. Seperti lazimnya dalam penentuan hukum, suara "setuju" biasa diimbangi "tak setuju". Yang "tak" itu adalah Ketua MUI Jawa Timur K.H. Misbach. Pak Kiai ini punya argumen lain, yang berbasis pada pengertian "mampu" dan "tidak mampu" yang lebih sederhana. Kriteria mampu, kata Kiai Misbach, ya mampu membayar sendiri keberangkatan ke Mekah, membiayai perjalanan di sana, dan menghidupi keluarga di rumah. Boleh dengan uang sendiri, boleh juga uang pihak lain yang diberikan padanya, tapi bukan uang pinjaman. Jadi, "Berhaji dengan cara mencicil ya tak boleh. Karena si peminjam termasuk dalam kategori tak mampu." Seandainya si calon jemaah itu mempunyai uang cukup, tapi karena ia juga ingin memainkan cash-flow uangnya -- antara lain -- dengan meminjam dana leasing, menurut Kiai Misbach, tetap terlarang. "Haji itu kan ibadah. Kalau mampu ya nggak usah pakai kredit segala. Kalau begitu, hajinya kan tidak sepenuh hati." Hal lain yang membuatnya berpendapat tak boleh adalah kemungkinan risikonya. Kalau nanti si jemaah haji kredit itu meninggal dunia di perjalanan, "bukankah artinya malah merepotkan ahli warisnya?" K.H. Ibrahim Hosen, Ketua Majelis Fatwa MUI, tak menganggap ini soal rumit. Baginya, Surat Ali Imran itu cukup untuk menjadi pegangan. Tak perlu diberati dengan soal teknis lain. "Prinsipnya yang terpenting adalah orang itu cukup ongkos untuk naik haji." Dari mana ongkosnya tak soal, selama -- tentu saja -- halal. Yang juga penting lagi, si calon jemaah memang sungguh mampu mengembalikan kredit itu. "Bukan memaksakan diri." Agaknya, sukar untuk langsung mendapat kesepakatan bulat tentang hukum ini. Yang pasti, tawaran berhaji yang "gampang" kini terasa semakin banyak. Bukan saja dengan cara leasing. Tapi juga dengan cara yang lain. Misalnya Bank Surya mengeluarkan jenis tabungan yang mereka sebut Danamas. Salah satu hadiah yang diimingkannya lewat tabungan itu -- setelah diundi tentunya -- adalah ONH. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur pun mengeluarkan jurus yang tak kalah menarik. Mereka membuka Tabungan Haji. Siapa pun yang telah menabung, dan telah membayar minimal 40 persen ONH, akan disertakan dalam undian. Pemenangnya akan langsung diberangkatkan haji. Kekurangan dana ditanggung oleh bank. Tahun ini tiga pemenang yang akan menjadi haji "Tabungan". Agaknya, fikih dan kenyataan hidup memang akan terus kejar-mengejar. Zaim Uchrowi

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836780737



Agama 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.