Pengacara hak asasi manusia Papua, Gustaf Kawer, menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius menangani persoalan pelanggaran HAM di Papua. Meski menjadi presiden yang paling sering mendatangi Papua, Jokowi dinilai salah melakukan pendekatan berbasis ekonomi dengan membangun banyak infrastruktur. Menurut Gustaf, tindakan pemerintah yang terus mengeksploitasi sumber daya alam Papua dengan pendekatan militer makin membuat rakyat Papua kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Gustaf mengatakan ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah HAM dan meluruskan sejarah masa lalu Papua tidak mustahil akan direspons dengan menguatnya dorongan orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Setelah sempat dirawat selama 35 hari karena terinfeksi Covid-19, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman kembali memimpin persiapan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Meski berjalan di tengah pandemi dan menuai banyak kritik, Arief mengatakan pemilihan serentak akan tetap dilaksanakan di 270 daerah pada 9 Desember mendatang. KPU memastikan pemilihan tidak mungkin ditunda lagi. Dalam pemilihan serentak kali ini, KPU akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) untuk mempercepat rekapitulasi penghitungan suara.

Dari Brussels, Belgia, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Sharan Burrow terus memperhatikan perkembangan pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah aturan kontroversial itu disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober lalu, ITUC langsung merespons dengan menggandeng sepuluh federasi buruh internasional lain yang tergabung dalam Dewan Serikat Pekerja Global. Mereka menyurati Presiden Joko Widodo dan mendesak pencabutan omnibus law karena bagian kluster ketenagakerjaan dinilai bisa memicu praktik eksploitasi buruh. Menurut Burrow, keberpihakan Jokowi pada korporasi dan investor asing telah membawa Indonesia mundur hingga puluhan tahun. 

Pemerintah Indonesia telah mengamankan komitmen vaksin Covid-19 dari Sinovac, Sinopharm, CanSino, dan AstraZeneca. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito, BPOM bisa mengeluarkan emergency use authorization agar vaksin tersebut bisa segera digunakan untuk kalangan prioritas meski belum selesai menjalani uji klinis fase ketiga. Vaksinasi untuk masyarakat luas bisa dimulai tahun depan setelah vaksin diproduksi secara massal. BPOM juga memantau penggunaan obat-obat untuk penyembuhan pasien Covid-19.

Pensiun sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Regional Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama kembali ke Tanah Air setelah lima tahun berdinas di India. Guru besar bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi Universitas Indonesia ini mengatakan kebijakan lockdown nasional di India rupanya tidak efektif menekan angka kasus positif Covid-19. Menurut dia, India sejauh ini melakukan lebih banyak pengetesan ketimbang Indonesia meskipun negeri itu menduduki peringkat kedua jumlah kasus positif terbanyak setelah Amerika Serikat. Tjandra menuturkan, angka tes dan pelacakan kasus di Indonesia masih perlu ditingkatkan sesuai dengan standar WHO. Ia menilai pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 seharusnya bisa melengkapi kinerja Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi pandemi.

Koordinator Tim Pakar dan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan penanganan pandemi di Indonesia masih mengalami kendala minimnya kemampuan pelacakan kontak erat. Peningkatan kapasitas tes spesimen tanpa diimbangi dengan pelacakan yang memadai membuat upaya pemutusan mata rantai penularan Covid-19 tidak bisa berjalan optimal. Ia juga mengatakan vaksin bukan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi pagebluk. Menurut Wiku, dalam penanganan wabah ini Satgas tidak hanya mencari cara untuk menangkal Covid-19, tapi juga harus menghadapi tingginya ego sektoral antarlembaga. Penunjukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dinilainya mempercepat koordinasi terutama dengan pemerintah daerah.