maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia dan Selandia Baru, Nadirsyah Hosen, berbagi pandangannya tentang bagaimana umat muslim, khususnya di Indonesia, bersikap dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dosen ilmu hukum dan fiqih di Monash University, Australia, ini memanfaatkan media sosial untuk berdakwah. Pria yang akrab disapa Gus Nadir ini menyerukan mayoritas muslim di Tanah Air untuk lebih bersuara dalam menentang paham radikal dan ide khilafah. Ia juga mendesak pemerintah bertindak serius dalam menangkal penyebaran radikalisme.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta pemerintah Cina membantu pengusutan kasus dugaan eksploitasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal-kapal berbendera Cina. Ia juga mendesak perusahaan pemilik kapal bertanggung jawab memenuhi hak-hak ABK, termasuk memberikan keterangan soal pelarungan jenazah tiga awak kapal asal Indonesia. Berkaitan dengan pandemi Covid-19, Menteri Rento getol menjalin kerja sama dengan berbagai negara untuk pemenuhan alat kesehatan, obat, dan vaksin.
Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil mengajukan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar untuk seluruh wilayah Jawa Barat per 6 Mei 2020. Keputusan itu diambil setelah melihat keberhasilan penerapan PSBB di kawasan Bogor-Depok-Bekasi dan Bandung Raya. Akibat pandemi yang tak kunjung berakhir, jumlah orang miskin baru di Jawa Barat melonjak sekitar 7 juta keluarga. Pintu bantuan pemerintah yang bercabang dan kekacauan data menjadi problem baru dalam penyaluran bantuan sosial.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan. Kelompok buruh ingin dilibatkan dalam pembahasan RUU setelah masa pandemi Covid-19 usai. Elly mendesak pemerintah menjamin kelanjutan hidup para buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja akibat pandemi virus corona.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempertimbangkan pengajuan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk wilayah Semarang Raya. Bersama Solo, Kota Semarang tercatat sebagai zona merah penyebaran virus Covid-19 di provinsi berpenduduk 34,5 juta jiwa itu. Dengan konsep membangun kesadaran masyarakat dari tingkat bawah, Ganjar memperkuat respons terhadap pandemi di setiap rukun warga dan desa.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohammad Faqih memastikan sudah ada 24 dokter yang meninggal karena terpapar virus corona jenis baru. Di beberapa kota, kasus tenaga medis yang terinfeksi Covid-19 terus muncul. PB IDI menyerukan agar pemerintah mempercepat tes swab secara masif dan menyiapkan lebih banyak rumah sakit rujukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien Covid-19.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan wabah Covid-19 bakal menggerus pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini. Pandemi juga berpotensi menambah jutaan orang miskin baru. Untuk mengatasi dampak Covid-19, pemerintah menyiapkan dana ratusan triliun rupiah sebagai jaring pengaman sosial hingga program pemulihan ekonomi. Pembangunan ibu kota negara yang baru dipastikan tetap berjalan.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.